Kemayoran jadikan Proklim sebagai gerakan peduli lingkungan

Kemayoran Ubah Proklim dari Sekadar Penghargaan Menjadi Gaya Hidup Warga

Programamal.com – Sebuah tim verifikasi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta melangkah masuk ke wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin lalu. Kunjungan tersebut bukan sekadar rutinitas administratif. Bagi ribuan warga yang tinggal di kawasan padat penduduk di tepian Ciliwung itu, momen itu menandai satu hal penting: upaya kolektif mereka mengelola sampah, beradaptasi dengan cuaca ekstrem, dan mengurangi jejak karbon kini mendapat pengakuan resmi dari pemerintah provinsi. Namun, bagi para pemimpin lokal di Kemayoran, pengakuan itu hanyalah titik awal, bukan garis finish.

Proklim: Lebih dari Sekadar Label

Program Kampung Iklim atau Proklim merupakan inisiatif nasional yang mendorong komunitas di tingkat kelurahan dan desa untuk merancang serta menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara mandiri. Sejak diluncurkan, program ini kerap dipandang sebagai jalur menuju penghargaan lingkungan. Di Kemayoran, narasi itu sedang diubah secara fundamental. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Kemayoran, Bayu Randy Wiradian, menegaskan bahwa orientasi program tidak boleh berhenti pada penilaian dan piala.

“Proklim bukan hanya sekadar upaya memperoleh penghargaan, tetapi merupakan gerakan bersama dalam membangun budaya peduli lingkungan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi pergeseran paradigma: dari kegiatan musiman yang diaktifkan menjelang audit, menjadi praktik berkelanjutan yang meresap ke dalam rutinitas harian warga. Bayu menekankan bahwa keberlanjutan adalah kata kunci. Tanpa konsistensi, setiap aksi lingkungan berisiko menjadi sekadar formalitas yang hilang begitu tim verifikasi meninggalkan wilayah.

Gotong Royong sebagai Fondasi Operasional

Kemayoran bukan wilayah kecil. Kepadatan penduduk, aktivitas perdagangan, dan keberadaan infrastruktur perkotaan menjadikan pengelolaan lingkungan di kawasan ini jauh lebih kompleks dibanding permukiman rural. Dalam konteks itulah, semangat gotong royong yang diwariskan secara turun-temurun menjadi mekanisme operasional yang paling efektif. Bayu berharap seluruh pemangku kepentingan — mulai dari perangkat kelurahan, kader lingkungan, hingga kelompok ibu-ibu rumah tangga — mempertahankan energi kolektif tersebut dan menerjemahkannya ke dalam inovasi pengelolaan lingkungan yang terus berkembang.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan tetap menjaga semangat gotong royong, melakukan inovasi, dan menjadikan Proklim sebagai budaya masyarakat, bukan hanya kegiatan yang dilakukan saat verifikasi berlangsung.”

Kunjungan tim verifikasi sendiri, menurut Bayu, juga berfungsi sebagai ruang dialog. Warga memperoleh masukan teknis langsung dari pejabat DLH DKI Jakarta mengenai cara meningkatkan kualitas dan cakupan kegiatan lingkungan yang sudah berjalan. Dengan kata lain, audit berubah menjadi sesi pendampingan, bukan sekadar pemeriksaan.

Aksi Nyata di Lapangan: Komposter, Eco Enzyme, dan Peran Ibu-ibu Kader

Di balik retorika kebijakan, yang paling konkret terlihat di Kemayoran adalah aktivitas pengelolaan sampah organik oleh kelompok ibu-ibu kader lingkungan. Mereka telah mengoperasikan komposter skala rumah tangga dan memproduksi eco enzyme — cairan pembersih ramah lingkungan yang dibuat dari fermentasi kulit buah, gula, dan air. Kedua teknologi sederhana ini mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir, sekaligus menekan emisi metana dari dekomposisi anaerobik.

Suci Resti Pratiwi, anggota Tim Verifikator Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang memimpin kunjungan lapangan, memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan warga. Ia mencatat bahwa aksi adaptasi dan mitigasi di Kemayoran tidak lagi bersifat sporadis, melainkan telah membentuk ekosistem kegiatan yang saling terhubung.

“Semangat warganya sangat guyub, sudah menjadi poin plus. Aksi-aksi juga sudah banyak, mulai dari aksi adaptasi, mitigasi, ibu-ibu kader juga sudah membuat pengelolaan sampah organik, mulai dari komposter, eco enzyme, semua rangkaian ini berjalan dengan sangat baik.”

Keterlibatan Perangkat Kelurahan dan Keberlanjutan Program

Suci menambahkan bahwa kegiatan kader lingkungan di Kemayoran telah berjalan beriringan dengan perangkat kelurahan, bukan sebagai entitas terpisah. Sinergi ini penting karena kelurahan memiliki kewenangan administratif dan akses terhadap anggaran yang memungkinkan kegiatan lingkungan mendapat dukungan struktural. Tanpa keterlibatan formal perangkat kelurahan, aksi warga berisiko terhenti ketika inisiatif individu kehilangan momentum.

Ia menekankan bahwa konsistensi pelaksanaan dan pengembangan kegiatan secara berkala adalah syarat agar Proklim tidak terdegradasi menjadi proyek satu kali. Kesadaran warga terhadap dampak perubahan iklim di Jakarta — yang mencakup banjir rob, gelombang panas, dan penurunan kualitas udara — perlu terus ditingkatkan agar partisipasi dalam Proklim meluas secara organik, bukan dipaksakan.

“Kami berharap kegiatan Proklim ini terus berkembang, warga mulai sadar dampak perubahan iklim di Jakarta, warga mulai berperan dalam Proklim agar lingkungan lebih asri.”

Implikasi untuk Kawasan Perkotaan Jakarta

Pendekatan Kemayoran menawarkan model yang relevan bagi kecamatan-kecamatan lain di Jakarta Pusat dan wilayah metropolitan secara umum. Kota dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa menghadapi tekanan lingkungan yang tidak dapat diatasi oleh kebijakan top-down semata. Ketika warga secara aktif mengelola sampah organik di tingkat rumah tangga, mereka mengurangi beban infrastruktur pembuangan, menurunkan paparan gas rumah kaca, dan membangun ketahanan komunitas terhadap guncangan iklim. Model ini juga menciptakan efek pengganda: setiap komposter yang dioperasikan di satu rumah tangga berpotensi menginspirasi tetangga, sehingga skala dampak tumbuh secara eksponensial tanpa memerlukan anggaran tambahan yang besar.

Bagi Jakarta yang terus berhadapan dengan kenaikan muka air laut, frekuensi hujan ekstrem, dan degradasi ruang terbuka hijau, transformasi Proklim dari program penghargaan menjadi budaya komunitas bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan operasional. Kemayoran, dengan langkah-langkah yang telah diambil, sedang menunjukkan bahwa kebutuhan itu dapat dijawab dari bawah, oleh warga sendiri, dengan dukungan minimal namun tepat dari pemerintah daerah.