Bupati Banggai dua kali tak hadir sidang eksekusi enam kades

Bupati Banggai Kembali Mangkir dari Sidang Eksekusi PTUN Palu, Proses Hukum Menuju Tahap Kritis

Programamal.com – Proses eksekusi putusan pengadilan yang seharusnya menjadi penutup sengketa hukum di Kabupaten Banggai justru memasuki fase yang kian tegang. Untuk kedua kalinya, Bupati Banggai Amiruddin Tamoreka tidak menampakkan diri di ruang sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu ketika dipanggil untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketidakhadiran ini bukan sekadar absensi administratif; ia menyentuh inti akuntabilitas seorang kepala daerah terhadap lembaga peradilan.

Pemanggilan pertama terjadi pada 20 Agustus 2026, dan pada kesempatan kedua yang dijadwalkan Senin, 7 September 2026, kursi tergugat kembali kosong. Kuasa hukum keenam kepala desa yang menjadi penggugat, Muhammad Takdir Al Mubaraq, menilai pola ketidakhadiran tersebut menimbulkan persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Bupati Banggai sudah dua kali dipanggil untuk menghadiri sidang eksekusi PTUN Palu tetapi ia tidak hadir. Ini tentu menimbulkan pertanyaan serius,” ujar Takdir di Palu, Senin.

Takdir menegaskan bahwa posisi seorang bupati bukan hanya jabatan politik, melainkan juga penanggung jawab langsung atas kepatuhan terhadap hukum di wilayahnya. Sebagai figur paling senior di struktur pemerintahan kabupaten, ia seharusnya menjadi teladan dalam menghormati mekanisme peradilan, bukan justru mengabaikannya.

“Kita berharap ada penjelasan yang jelas dan proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan,” tambahnya.

Apa yang Terjadi Jika Pemanggilan Ketiga Diabaikan?

Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak bupati, mekanisme hukum PTUN telah memetakan konsekuensi lanjutan. Pemanggilan ketiga akan menjadi undangan terakhir secara patut. Apabila tergugat kembali tidak hadir, Ketua PTUN Palu berwenang menerbitkan surat peringatan resmi dan melanjutkan proses menuju penetapan eksekusi setelah masa 21 hari kerja berjalan. Pada titik itu, pengadilan dapat mengambil langkah-langkah paksa hukum untuk memastikan putusan dilaksanakan, termasuk potensi denda keterlambatan atau tindakan administratif lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan putusan PTUN.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, yang dikepalai Zainudin Saluki, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan ketidakhadiran sang bupati. Ketiadaan penjelasan publik memperdalam spekulasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah daerah terhadap supremasi hukum.

Akar Sengketa: Pemberhentian Enam Kepala Desa Pasca-PSU Pilkada 2024

Perkara ini berawal dari keputusan administratif yang diambil pada 18 Juni 2025. Amiruddin Tamoreka memberhentikan enam kepala desa secara sepihak dengan alasan mereka dinilai tidak bersikap netral selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati Banggai 2024. PSU sendiri merupakan mekanisme ulang pemungutan suara yang dilakukan setelah putusan pengadilan membatalkan hasil pemilihan sebelumnya, sehingga menjadi momen politik yang sangat sensitif di tingkat lokal.

Keenam pejabat desa yang diberhentikan terdiri dari empat kepala desa di Kecamatan Toili, yakni Sudarsono (Desa Sentral Sari), Ruhyana (Desa Mansahang), Manippi (Desa Jaya Kencana), dan Mustofa (Desa Tirta Sari), serta dua kepala desa di Kecamatan Simpang Raya, yaitu Indri Yani Madalombang (Desa Gonohop) dan Fenny Sangkaning Rahayu (Desa Simpang Dua).

Keputusan pemberhentian tersebut langsung digugat ke PTUN Palu melalui enam perkara terpisah bernomor 21/G/2025/PTUN.PL hingga 26/G/2025/PTUN.PL. Pengadilan tingkat pertama mengabulkan seluruh gugatan, membatalkan keputusan pemberhentian, dan memerintahkan bupati untuk mencabut keputusan tersebut sekaligus memulihkan kedudukan serta hak-hak keenam kepala desa.

Jalan Banding dan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap

Pemerintah Kabupaten Banggai tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Namun, pengadilan tingkat banding menolak permohonan itu dan menguatkan putusan PTUN Palu. Sejak 23 Februari 2026, seluruh putusan terhadap keenam perkara telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), artinya tidak lagi dapat digugat melalui jalur peradilan biasa dan wajib dilaksanakan.

Konteks ini penting bagi pembaca: ketika sebuah putusan telah berkekuatan hukum tetap, pihak yang kalah dalam perkara tidak lagi memiliki hak untuk memperdebatkan substansi putusan di pengadilan. Yang tersisa hanyalah kewajiban melaksanakan putusan. Ketidakhadiran tergugat dalam sidang eksekusi, dalam konteks demikian, bukan berarti ia sedang “mempertahankan” posisinya secara hukum, melainkan mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan oleh lembaga peradilan.

Implikasi bagi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kasus ini menyoroti persoalan yang lebih luas mengenai hubungan antara eksekutif daerah dan lembaga peradilan. Di banyak daerah, kepala desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah. Pemberhentian mereka tanpa dasar hukum yang kuat, apalagi yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan, berdampak langsung pada keberlangsungan administrasi desa, pengelolaan anggaran, dan kepercayaan warga terhadap struktur pemerintahan lokal.

Apabila eksekusi putusan ini terus tertunda karena ketidakhadiran pihak tergugat, maka enam desa di dua kecamatan akan berada dalam kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan. Dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga sosial-ekonomi: program pembangunan desa, distribusi bantuan, dan pelayanan dasar warga berpotensi lumpuh selama status hukum para kepala desa belum dipulihkan secara faktual.

PTUN Palu kini berada di persimpangan prosedural. Pemanggilan ketiga yang akan datang akan menentukan apakah proses eksekusi ini dapat diselesaikan secara kooperatif atau harus ditempuh melalui mekanisme paksa hukum. Bagi masyarakat Banggai, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang benar secara hukum—karena pengadilan telah menjawabnya—melainkan kapan dan bagaimana putusan itu benar-benar dilaksanakan di lapangan.