Menteri PKP: Hingga 1 September realisasi anggaran capai Rp3,7 triliun

Eksekusi Anggaran Perumahan 2026: Rp3,78 Triliun Terserap dalam Sembilan Bulan Pertama

Programamal.com – Penyerapan dana pembangunan rumah rakyat menjadi salah satu indikator paling krusial bagi pemerintah pusat dalam mengukur sejauh mana komitmen fiskal diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi jutaan keluarga. Pada Rabu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan progres realisasi anggaran kementeriannya di hadapan Komisi V DPR RI dalam forum Rapat Kerja yang digelar di Jakarta. Angka yang ia sampaikan menunjukkan bahwa hingga 1 September 2026, sebesar Rp3,78 triliun telah terealisasi, setara dengan 36,64 persen dari pagu non-ABT tahun berjalan.

Struktur Pagu dan Tambahan Pasca Bencana

Untuk memahami skala program, perlu dilihat komposisi keseluruhan anggaran. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PKP tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp10,30 triliun dengan sasaran pembangunan 406.260 unit hunian. Namun, beban fiskal tidak berhenti di situ. Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja tambahan (ABT) senilai Rp2,21 triliun khusus untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera. Dengan penambahan tersebut, total anggaran kementerian membengkak menjadi Rp12,52 triliun, dan target unit hunian naik menjadi 414.184 unit.

Kehadiran komponen ABT ini menandai respons negara terhadap dampak bencana alam yang melanda kawasan pesisir dan pedalaman Sumatera. Dana tambahan tersebut tidak mengubah orientasi utama kementerian, melainkan memperluas cakupan intervensi ke wilayah-wilayah yang membutuhkan rekonstruksi hunian secara mendesak.

Komitmen Penyerapan 97 Persen

Dalam forum yang sama, Ara — sapaan akrab Maruarar Sirait — menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, pimpinan DPR, serta pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI atas dukungan politik yang memungkinkan program kementerian berjalan. Ia menegaskan optimisme bahwa target penyerapan anggaran tahun ini dapat mencapai 97 persen, naik satu poin dari capaian tahun sebelumnya yang tercatat 96 persen.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, pimpinan DPR, pimpinan Komisi V DPR RI dan anggota Komisi V DPR RI atas dukungannya membantu pelaksanaan program kementerian PKP di mana tahun lalu penyerapannya 96 persen, kami menargetkan tahun ini 97 persen. Mohon doa dan dukungannya.”

Target 97 persen bukan sekadar angka administratif. Dalam konteks program perumahan bersubsidi, setiap persen penyerapan yang tertunda berarti ribuan keluarga kehilangan akses terhadap hunian layak pada tahun fiskal tersebut. Kenaikan satu poin dari tahun sebelumnya, meskipun tampak kecil, secara kumulatif menggeser ribuan unit dari daftar tunggu menuju tahap konstruksi.

Dominasi Program Fisik dalam Alokasi Anggaran

Salah satu aspek paling mencolok dari struktur anggaran PKP 2026 adalah porsi yang dialokasikan untuk program fisik perumahan rakyat. Dari total pagu, sebesar 90,55 persen atau Rp9,34 triliun diperuntukkan bagi pembangunan langsung. Proporsi ini menegaskan bahwa kementerian menempatkan intervensi material — bukan birokrasi — sebagai inti misinya.

Dalam kerangka program fisik, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menempati posisi dominan dengan alokasi Rp8,57 triliun untuk membangun 400.000 unit rumah, atau setara 83,1 persen dari keseluruhan pagu PKP. BSPS sendiri merupakan skema subsidi yang mendorong masyarakat membangun rumah secara mandiri dengan dukungan dana pemerintah, sehingga menggerakkan ekonomi lokal sekaligus mengurangi backlog hunian tidak layak.

Sisanya dari anggaran fisik tersebar ke beberapa program pendukung:

Rumah susun memperoleh alokasi Rp373,56 miliar untuk menjawab kebutuhan hunian vertikal di kawasan perkotaan padat. Rumah khusus mendapat Rp199,63 miliar guna memenuhi standar hunian bagi kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas atau pekerja sektor tertentu. Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dialokasikan Rp25,25 miliar untuk memastikan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, air bersih, dan listrik tersedia di permukiman. Sementara itu, penataan kawasan kumuh dan sanitasi memperoleh Rp170,30 miliar sebagai instrumen perbaikan lingkungan permukiman yang sudah terbangun namun belum memenuhi standar kesehatan dan keselamatan.

Biaya Operasional yang Terkendali

Di sisi lain, anggaran untuk gaji pegawai dan operasional kementerian hanya menyedot 8,91 persen dari total pagu. Fungsi pengawasan, pengendalian, dan monitoring turut dibatasi pada 0,5 persen. Pola alokasi ini konsisten dengan prinsip bahwa lembaga pembangunan harus mengalirkan mayoritas sumber daya ke lapangan, bukan ke struktur birokrasi internal.

Mekanisme Pemantauan Bulanan

Ara juga menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyusun target penyerapan anggaran secara bulanan. Langkah ini bertujuan mencegah penumpukan realisasi di penghujung tahun fiskal, sebuah pola lama yang kerap terjadi ketika kontraktor dan pelaksana program menunda pekerjaan hingga mendekati batas waktu anggaran. Dengan pemantauan bulanan, potensi hambatan — baik administratif, teknis, maupun cuaca — dapat teridentifikasi lebih awal dan diatasi sebelum menjadi akumulasi keterlambatan.

Keberhasilan eksekusi anggaran perumahan pada akhirnya tidak hanya diukur dari angka persentase di laporan keuangan, melainkan dari jumlah keluarga yang benar-benar memperoleh hunian layak dalam tahun berjalan. Dengan target 414.184 unit dan progres 36,64 persen pada kuartal ketiga, tekanan eksekutif untuk menjaga momentum pembangunan kini berada pada titik paling menentukan dalam siklus fiskal 2026.