MA lantik 11 hakim agung dan 3 hakim ad hoc hasil seleksi 2026

MA Resmikan Pengangkatan 14 Hakim Baru, Perkuat Kapasitas Peradilan Nasional

Programamal.com – Langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur peradilan tertinggi di Indonesia resmi terealisasi pada Rabu pekan ini. Ketua Mahkamah Agung Sunarto memimpin prosesi pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan bagi sebelas Hakim Agung dan tiga Hakim Ad Hoc yang lolos melalui mekanisme seleksi tahun 2026. Pengangkatan ini menandai penambahan signifikan pada jumlah hakim yang bertugas di tingkat kasasi, di tengah beban perkara yang terus meningkat dari seluruh pelosok negeri.

Proses seleksi yang menghasilkan para hakim tersebut melewati dua tahap utama: penyaringan oleh Komisi Yudisial (KY) dan persetujuan DPR RI. Setelah kedua lembaga tersebut memberikan restu, pengangkatan final dilakukan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap hakim yang menduduki kursi peradilan tertinggi telah melewati uji kompetensi, integritas, dan representasi yang ketat.

Prosesi di Ruang Koesoemah Atmadja

Upacara pelantikan berlangsung di Ruang Koesoemah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung, Jakarta Pusat. Ketua MA Sunarto secara langsung memandu pengucapan sumpah jabatan seluruh hakim yang dilantik. Prosesi dimulai dengan pembacaan ikrar oleh para Hakim Agung yang baru, yang berjanji menjalankan tugas sesuai konstitusi.

“Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Setelah rangkaian sumpah Hakim Agung selesai, Ketua MA kembali memimpin pengucapan ikrar bagi para Hakim Ad Hoc. Para hakim ad hoc menyatakan komitmen mereka untuk menjalankan fungsi peradilan secara adil dan profesional.

“Akan memenuhi kewajiban Hakim Ad Hoc dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.”

Prosesi ditutup dengan penutupan sidang paripurna pelantikan serta pemberian ucapan selamat. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, beserta para undangan yang menyaksikan jalannya acara.

Komposisi Baru: 57 Hakim Agung di Lima Kamar

Dengan bergabungnya sebelas nama baru, total Hakim Agung yang kini bertugas di Mahkamah Agung mencapai 57 orang. Dari jumlah tersebut, sepuluh di antaranya menempati posisi pimpinan, meliputi Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, serta tujuh Ketua Kamar.

Sisa 47 Hakim Agung tersebar di lima kamar berdasarkan bidang hukum yang ditangani:

Kamar Pidana kini berkekuatan 15 hakim, Kamar Perdata berkekuatan 13 hakim, Kamar Agama berkekuatan lima hakim, Kamar Tata Usaha Negara berkekuatan 11 hakim, dan Kamar Militer berkekuatan tiga hakim. Distribusi ini mencerminkan proporsi perkara kasasi yang masuk ke masing-masing bidang hukum sepanjang tahun berjalan.

Peran Strategis Hakim Ad Hoc

Di samping Hakim Agung tetap, Mahkamah Agung juga mengoperasikan hakim ad hoc yang ditugaskan untuk perkara-perkara spesifik. Saat ini komposisi hakim ad hoc terdiri atas empat Hakim Ad Hoc Tipikor, lima Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dan tiga Hakim Ad Hoc HAM. Penambahan tiga hakim ad hoc baru dalam pelantikan kali ini memperkuat kapasitas penanganan perkara korupsi, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia di tingkat kasasi.

Hakim Ad Hoc memiliki peran krusial karena mereka biasanya berasal dari latar belakang profesional yang beragam — akademisi, praktisi hukum, atau tokoh masyarakat — sehingga memperkaya perspektif dalam memutus perkara yang kompleks dan bernilai publik tinggi.

Nama-Nama yang Dilantik

Sebagian dari sebelas Hakim Agung yang resmi dilantik dalam prosesi tersebut antara lain:

Dr. Syamsul Arief, S.H., M.H.; Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.; Dr. Dhifla Wiyani, S.H., M.H.; Dr. Nurnaningsih, S.H., M.Kn.; Dr. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. (ditugaskan pada Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak); Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.; Dr. L.Y. Hari Sih Advianto, S.ST., S.H., M.M., M.H.; serta Prof. Dr. Yeheskiel Minggus Tiranda, S.H., M.H., PCCP., C.L.A.

Dari tiga Hakim Ad Hoc yang dilantik, salah satunya adalah Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H.

Implikasi bagi Penyelesaian Perkara Kasasi

Peningkatan jumlah hakim di tingkat kasasi membawa konsekuensi langsung terhadap waktu tunggu putusan. Selama bertahun-tahun, salah satu keluhan utama para pihak yang berperkara di Mahkamah Agung adalah lamanya proses pemeriksaan dan penerbitan putusan. Dengan bertambahnya 14 hakim baru, beban kerja per hakim diharapkan berkurang secara proporsional, sehingga siklus penyelesaian perkara dapat dipercepat tanpa mengorbankan kualitas deliberasi.

Di sisi lain, penambahan ini juga memperkuat kedalaman keahlian di bidang-bidang spesifik. Kehadiran hakim dengan latar belakang perpajakan di Kamar TUN, misalnya, menjawab kebutuhan akan putusan kasasi yang lebih tajam dalam sengketa fiskal. Sementara penguatan kapasitas Hakim Ad Hoc Tipikor dan HAM sejalan dengan tuntutan publik akan akuntabilitas penegakan hukum yang berintegritas.

Pelantikan ini pada hakikatnya merupakan momentum institusional: Mahkamah Agung menegaskan komitmennya untuk mempercepat akses keadilan sekaligus menjaga standar mutu hukum di tingkat tertinggi. Keberhasilan transformasi ini akan diukur bukan hanya dari jumlah putusan yang diterbitkan, tetapi dari kualitas argumentasi hukum, konsistensi yurisprudensi, dan kepercayaan publik yang dibangun secara bertahap melalui setiap amar putusan yang keluar dari ruang sidang kasasi.