DPR minta penanganan karhutla di Way Kambas fokus pada pencegahan

Parlemen Desak Pergeseran Strategi Karhutla di Way Kambas: Dari Pemadaman Menuju Pencegahan Sistematis

Programamal.com – Setiap musim kemarau, kepulan asap dari kawasan hutan di Lampung Timur kembali menjadi ancaman nyata bagi kelestarian satwa endemik dan keseimbangan ekosistem. Menyikapi pola berulang tersebut, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong pengelola Taman Nasional Way Kambas (TNWK) untuk mengubah paradigma penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Alih-alih sekadar memadamkan api setelah kebakaran terjadi, parlemen menuntut penguatan mekanisme pencegahan dan pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

Kunjungan kerja spesifik ini dilaksanakan dalam rangka Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 dan diikuti oleh 16 anggota Komisi IV DPR RI dari berbagai fraksi, lengkap dengan tim tenaga ahli. Agenda utamanya mencakup pelaksanaan fungsi pengawasan serta penganggaran di sektor kehutanan, dengan fokus pada kawasan konservasi yang menjadi habitat utama Gajah Sumatera di Pulau Sumatra.

Pesan Keras dari Pimpinan Komisi IV

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A Rozak, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh pemangku kepentingan di TNWK saat berada di Bandarlampung pada Jumat. Ia menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi tidak boleh diukur semata-mata dari kemampuan memadamkan api, melainkan dari kapasitas mencegah kebakaran itu sendiri terjadi.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya apinya padam, tetapi bagaimana kebakaran tidak berulang. Kalau setiap tahun kita hanya sibuk memadamkan api, berarti ada persoalan dalam sistem pencegahannya yang harus dievaluasi.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pendekatan reaktif—menunggu kebakaran terjadi lalu mengerahkan tim pemadam—telah terbukti tidak memadai. Komisi IV menilai bahwa kerugian akibat karhutla di kawasan konservasi jauh melampaui kerusakan vegetasi semata. Ancaman terbesar justru tertuju pada ruang hidup dan ketersediaan pakan Gajah Sumatera, spesies yang populasinya terus menyusut akibat hilangnya habitat dan sumber makanan alami.

Pencegahan dari Hulu: Deteksi Dini hingga Partisipasi Masyarakat

Dalam kerangka pencegahan, Komisi IV menggarisbawahi pentingnya pendekatan dari hulu. Langkah-langkah yang ditekankan meliputi sistem deteksi dini kebakaran, kesiapan personel di lapangan, pemantauan berkala terhadap kondisi kawasan, serta pelibatan aktif masyarakat setempat dalam rantai pengawasan. Tanpa keterlibatan warga desa penyangga, cakupan pemantauan terhadap ribuan hektare hutan akan mustahil dipenuhi oleh petugas saja.

Di sisi pemulihan, parlemen juga menekankan perlunya rencana rehabilitasi kawasan terdampak yang terstruktur. Hal ini mencakup kejelasan jenis tanaman yang akan ditanam untuk pemulihan, penetapan luas area rehabilitasi, serta mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai target ekologis.

Peran Masyarakat Desa Penyangga dalam Konservasi

Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera TNWK, Brigjen TNI Sriyanto, menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat desa penyangga merupakan kunci keberhasilan konservasi jangka panjang. Saat ini, sebanyak 3.083 warga dari desa-desa penyangga telah terintegrasi ke dalam berbagai program ekonomi alternatif. Program-program tersebut mencakup pengelolaan penginapan berbasis komunitas (homestay), usaha mikro kecil menengah di bidang kuliner, hingga kegiatan budi daya lebah madu.

Langkah ini bukan sekadar program sosial, melainkan strategi mengurangi tekanan langsung masyarakat terhadap kawasan hutan. Ketika warga memiliki sumber penghasilan yang tidak bergantung pada eksploitasi hutan, insiden pembakaran lahan untuk pertanian subsisten atau pembukaan lahan baru dapat ditekan secara signifikan.

Kerja Sama Militer dan Penguatan Kapasitas Lokal

Untuk memperkuat dimensi pencegahan karhutla, Komite Gabungan menjalin kerja sama dengan Kodam XXI/Raden Inten. Bentuk kerja sama tersebut meliputi penyuluhan dan pelatihan penanggulangan karhutla serta pendeteksian dini yang ditujukan bagi warga desa sekitar kawasan. Selain itu, Kodam juga menyalurkan bantuan peralatan pemadam berupa alkon (alat pemadam api ringan) kepada kelompok masyarakat setempat, sehingga respons awal terhadap titik api kecil dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Peninjauan Fasilitas dan Koordinasi Multi-Pihak

Rombongan Komisi IV meninjau langsung Command Center Plang Ijo, pusat kendali operasional TNWK, serta Rumah Sakit Gajah Prof. Dr. Ir. H. Rubini Atmawidjaja, fasilitas medis khusus yang melayani perawatan gajah di kawasan. Peninjauan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan parlemen terhadap kesiapan infrastruktur konservasi.

Setelah peninjauan, dilakukan diskusi koordinasi bersama sejumlah pejabat kunci. Hadir dalam forum tersebut Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Satyawan Pudyatmoko, Kepala Balai TNWK MHD Zaidi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, serta Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah. Koordinasi lintas level pemerintahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan pencegahan karhutla dan konservasi satwa mendapat dukungan regulasi, anggaran, dan operasional yang konsisten dari tingkat pusat hingga daerah.

Langkah Komisi IV ini menegaskan bahwa isu karhutla di kawasan konservasi tidak lagi dipandang sebagai masalah teknis pemadaman semata, melainkan persoalan tata kelola ekosistem yang menuntut intervensi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan komitmen anggaran berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan.