BPS alokasikan mayoritas anggaran 2027 untuk satker daerah

Anggaran Statistik Nasional 2027: Mayoritas Dana Dialirkan ke Daerah

Programamal.com – Penyediaan data statistik yang akurat di tingkat kabupaten dan kota merupakan tulang punggung perencanaan pembangunan daerah. Menyadari hal itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan alokasi terbesar dalam pagu anggaran tahun 2027 pada satuan kerja (satker) di daerah. Dari total pagu yang telah disetujui, porsi 77,18 persen mengalir langsung ke BPS Kabupaten/Kota — sebuah proporsi yang menegaskan orientasi lembaga ini pada kebutuhan data di akar rumput.

Skema Pagu dan Pembagian Program

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat bahwa total pagu anggaran 2027 yang disetujui mencapai Rp6,48 triliun. Angka tersebut terbagi ke dalam dua program utama dengan porsi yang cukup berbeda.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) memperoleh Rp2,82 triliun, setara 43,51 persen dari keseluruhan pagu. Program ini menaungi kegiatan pengumpulan data rutin, survei periodik, serta inisiatif statistik baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Di sisi lain, Program Dukungan Manajemen (Dukman) menyerap Rp3,66 triliun atau 56,49 persen, mencakup pembayaran gaji pegawai, biaya operasional kantor, serta komponen nonoperasional.

Ditinjau dari jenis belanja, komposisi anggaran 2027 terbagi menjadi belanja operasional sebesar Rp3,57 triliun dan belanja nonoperasional sebesar Rp2,91 triliun. Belanja operasional meliputi remunerasi pegawai serta biaya berjalan perkantoran. Adapun belanja nonoperasional membiayai survei rutin yang mendukung prioritas presiden, pelaksanaan kegiatan prioritas nasional, serta komponen program Dukman.

Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional

Di antara berbagai aktivitas statistik yang diidentifikasi sebagai penopang prioritas nasional terdapat pemanfaatan Big Data untuk keperluan Statistik Resmi, pembinaan statistik sektoral lintas kementerian, penyusunan indikator inflasi, program pembinaan Desa Cinta Statistik, penyediaan Data 5 Sasaran Visi Indonesia Emas beserta 45 Indikator Utama Pembangunan, hingga koordinasi aksesi Indonesia ke OECD di bidang statistik. Setiap kegiatan tersebut menuntut kapasitas teknis dan infrastruktur data yang memadai, terutama di tingkat daerah.

Usulan Tambahan Anggaran dan Justifikasinya

Meskipun pagu telah memperoleh persetujuan legislatif, BPS menyatakan bahwa angka tersebut belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pelaksanaan program. Lembaga ini kemudian mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp1.473,17 miliar guna menjaga agar program prioritas nasional dan penyediaan statistik berkualitas tetap berjalan secara optimal.

Tambahan tersebut terbagi menjadi dua komponen: Rp926,30 miliar untuk Program PPIS dan Rp546,87 miliar untuk Program Dukman. Pada sisi PPIS, dana tambahan antara lain diperuntukkan bagi pembiayaan Survei Ekonomi Terintegrasi — langkah tindak lanjut dari pendataan lengkap Sensus Ekonomi 2026 yang bertujuan memperdalam profil ekonomi mikro di seluruh wilayah. Sementara itu, tambahan Dukman diarahkan untuk pembangunan serta revitalisasi gedung kantor, termasuk pemulihan fasilitas pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Flores, Nusa Tenggara Timur.

Proses Persetujuan di Komisi X DPR RI

Pagu anggaran BPS untuk tahun 2027 sebesar Rp6,48 triliun disetujui Komisi X DPR RI setelah melewati lima putaran pembahasan. Dari total tersebut, sekitar Rp4,999 triliun atau 77,18 persen dialokasikan untuk BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi di seluruh Indonesia memperoleh porsi 11,09 persen atau Rp718,45 miliar, sedangkan tiga satker pusat menerima alokasi 11,73 persen atau Rp759,58 miliar.

Secara keseluruhan, BPS saat ini mengoperasikan 539 satker yang terdiri atas 502 BPS kabupaten/kota, 34 BPS provinsi, dan tiga satker pusat. Distribusi anggaran yang sangat condong ke tingkat kabupaten/kota ini mencerminkan filosofi bahwa kualitas statistik nasional ditentukan oleh kemampuan pengumpulan data di level paling dekat dengan masyarakat.

Catatan DPR untuk Penguatan Kapasitas

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Rabu (2/9), Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan sejumlah catatan agar penyelenggaraan statistik nasional terus meningkat kualitasnya, khususnya dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

“Beberapa program yang harus diperkuat antara lain kualitas dan kapasitas SDM BPS baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk kompetensi teknis, pemanfaatan teknologi dan metodologi statistik sehingga pelaksanaan kegiatan statistik berlangsung secara lebih efektif, efisien, akurat, dan optimal dalam mendukung kebutuhan data pembangunan nasional.”

Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa anggaran semata tidak cukup tanpa diiringi peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan lebih dari lima ratus satker yang tersebar di seluruh pelosok negeri, tantangan BPS bukan hanya soal besaran dana, melainkan juga soal kemampuan mengelola, mengolah, dan menyajikan data secara andal di tengah keterbatasan infrastruktur dan tenaga ahli di daerah-daerah terpencil.