Pasar kripto Indonesia bergerak menuju fase lebih matang

Pasar kripto Indonesia melampaui fase eksperimen ritel

Programamal.com – Perkembangan aset kripto di Tanah Air sedang mengalami pergeseran struktural yang jarang mendapat sorotan memadai dari pelaku industri global. Fokus utama kini bukan lagi pada seberapa banyak individu yang membeli koin digital, melainkan pada seberapa dalam integrasi aset tersebut ke dalam infrastruktur keuangan yang teregulasi. CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menegaskan bahwa dinamika ini menempatkan Indonesia pada titik balik: dari pasar yang didorong antusiasme ritel menuju ekosistem yang menampung partisipasi institusional dan pemanfaatan utilitas digital secara luas.

“Kripto di Indonesia bukan lagi sebuah eksperimen. Kita tidak sedang memulai adopsi, tapi adopsi itu sudah terjadi.”

Pernyataan tersebut disampaikan Calvin di Jakarta pada Rabu, merujuk pada akumulasi pengalaman adopsi ritel selama beberapa tahun terakhir. Dalam pandangannya, volume pengguna yang telah terbentuk membuat narasi “awal adopsi” menjadi tidak relevan. Tantangan sesungguhnya kini terletak pada pendalaman ekosistem, bukan pada penambahan jumlah pembeli baru.

Dari adopsi ritel ke utilitas keuangan

Calvin menggarisbawahi tiga pilar yang akan membentuk wajah pasar kripto Indonesia ke depan: integrasi dengan sektor keuangan formal, peningkatan keterlibatan investor institusional, dan pengembangan mekanisme tokenisasi aset. Ketiganya saling berkaitan dan menuntut kerangka regulasi yang lebih granular dibanding pendekatan satu-ukuran-untuk-semua.

“Peluangnya sekarang adalah bergerak dari sekadar adopsi ritel menuju utilitas keuangan yang teregulasi, partisipasi institusional, dan tokenisasi.”

Implikasi praktis dari pergeseran ini cukup luas. Bagi lembaga keuangan, kehadiran instrumen tokenisasi membuka jalur baru untuk menerbitkan dan memperdagangkan aset yang sebelumnya sulit dipecah menjadi fraksi kecil. Bagi investor institusional, kerangka regulasi yang jelas menurunkan hambatan masuk ke pasar yang selama ini dianggap terlalu volatil. Bagi konsumen ritel, utilitas yang lebih luas berarti aset digital tidak lagi sekadar instrumen spekulatif, melainkan bagian dari ekosistem pembayaran dan pengelolaan kekayaan sehari-hari.

Data yang mengonfirmasi skala pasar

Skala adopsi di Indonesia tidak lagi bisa diabaikan dalam peta kripto global. Pada Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2025, Indonesia menempati posisi ketujuh dari 151 negara dalam kategori adopsi berbasis masyarakat atau grassroots adoption. Peringkat tersebut berada di atas sejumlah negara yang selama ini dipandang sebagai pusat industri kripto di kawasan Asia, sebuah fakta yang menegaskan bahwa kekuatan pasar Indonesia bersumber dari basis pengguna yang masif dan tersebar, bukan semata dari konsentrasi institusi di satu kota.

Di sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah konsumen perdagangan aset keuangan digital di Indonesia mencapai 22,93 juta pada Juli 2026. Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp20,52 triliun. Kombinasi kedua angka itu memperlihatkan bahwa Indonesia telah berkembang menjadi salah satu pasar aset digital utama di kawasan Asia Tenggara, dengan likuiditas dan partisipasi yang jauh melampaui pasar-pasar tetangga yang lebih kecil.

Mengapa Indonesia tidak bisa disamakan dengan pasar Asia lainnya

Calvin mengingatkan bahwa karakter pasar Indonesia memiliki kekhasan yang tidak dapat direduksi menjadi satu profil regional. Kesalahan yang kerap dilakukan pelaku industri global, kata dia, adalah menerapkan strategi seragam untuk seluruh pasar Asia Tenggara tanpa memperhatikan perbedaan fundamental di antara masing-masing negara.

“Indonesia sangat berbeda dari Singapura, Vietnam, Thailand, bahkan India. Regulasinya berbeda, perilaku pengguna dan pembayarannya berbeda, budayanya berbeda, ekspektasi konsumennya pun berbeda.”

Perbedaan tersebut bukan sekadar detail teknis. Regulasi Indonesia yang diawasi OJK dan Bank Indonesia memiliki arsitektur berbeda dibanding rezim di Singapura atau Thailand. Perilaku pembayaran masyarakat Indonesia, yang sangat bergantung pada dompet digital dan transfer antarbank domestik, membentuk pola adopsi kripto yang unik. Ekspektasi konsumen terhadap perlindungan dana, transparansi biaya, dan kemudahan akses juga tidak identik dengan pasar lain di kawasan. Menyamakan seluruh Asia Tenggara dalam satu strategi pemasaran atau produk akan mengabaikan kompleksitas ini dan berpotensi menghambat pertumbuhan yang sehat.

Implikasi ke depan

Jika pergeseran menuju fase yang lebih matang berjalan sesuai proyeksi, Indonesia berpeluang menjadi salah satu rujukan utama bagi pengembangan tokenisasi aset di Asia. Skala basis pengguna yang sudah terbentuk memberikan keunggulan jaringan yang sulit ditiru oleh pasar dengan populasi lebih kecil. Namun, keunggulan tersebut hanya dapat direalisasikan apabila kerangka regulasi mampu mengikuti kecepatan inovasi tanpa mengorbankan perlindungan konsumen. Tantangan berikutnya, sebagaimana ditegaskan Calvin, bukan lagi soal apakah masyarakat Indonesia mengadopsi aset digital, melainkan seberapa cepat dan seberapa aman ekosistem tersebut dapat diperdalam menjadi tulang punggung utilitas keuangan yang teregulasi.