KI DKI: Masyarakat boleh kritis, tetapi harus tetap humanis

Kritik Publik Perlu Tetap Berlandaskan Sikap Humanis

Programamal.com – KI DKI – Ruang kritik terhadap pemerintah tetap terbuka bagi masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Namun, penyampaian pandangan dan pengawasan kebijakan publik perlu dijalankan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, penghormatan, serta tanggung jawab bersama.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat dalam Talkshow Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Senin. Ia menekankan bahwa sikap kritis bukan sesuatu yang harus dihindari dalam kehidupan demokrasi. Kritik justru dapat menjadi bagian dari partisipasi warga dalam membangun negara dan kota.

“Tetap humanis.”

Harry mengajak mahasiswa dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara keberanian menyampaikan penilaian terhadap kebijakan dengan cara berkomunikasi yang beradab. Dalam pandangannya, perhatian warga terhadap berbagai persoalan publik dapat menghasilkan gagasan yang lebih baik apabila diarahkan melalui partisipasi yang konstruktif.

Pemerintahan, termasuk pada masa Presiden Prabowo Subianto, dinilai memberi ruang bagi mahasiswa untuk menelaah dan mengkritisi kebijakan. Sikap tersebut diharapkan tidak berhenti pada penolakan atau keluhan, melainkan berkembang menjadi masukan, usulan, dan keterlibatan nyata dalam proses publik.

“Kritis dan humanis”

Semangat keterbukaan menjadi unsur penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Warga membutuhkan akses terhadap informasi agar dapat memahami tujuan suatu program, alasan di balik keputusan, hingga dampak pelaksanaan kebijakan di lapangan. Tanpa informasi yang memadai, partisipasi publik berisiko hanya bertumpu pada dugaan atau penilaian yang tidak lengkap.

Hak masyarakat atas informasi publik

Ketua Bidang Kelembagaan KI DKI Jakarta Aang Muhdi Ghozali mengingatkan bahwa pemerintah terus didorong untuk memperluas keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan serta pengawasan penyelenggaraan negara. Landasan penting bagi keterlibatan itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau UU KIP.

Undang-undang tersebut memberi hak kepada masyarakat untuk mengakses, meminta, dan memperoleh informasi publik. Hak ini mencakup informasi yang berkaitan dengan program maupun kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sepanjang informasi itu terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan dokumen akhir setelah keputusan dibuat. Warga pada dasarnya dapat mencari kejelasan mengenai proses perencanaan, pertimbangan yang melatarbelakangi sebuah kebijakan, penetapan keputusan, hingga tahap pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang lebih utuh, masyarakat dapat menilai kebijakan secara lebih proporsional.

“Masyarakat berhak untuk mengetahui informasi tersebut.”

Hak memperoleh informasi juga membawa peluang bagi warga untuk ikut mengawasi penggunaan kewenangan publik. Pengawasan tidak selalu harus hadir dalam bentuk penolakan keras. Pertanyaan yang tepat, permintaan data, penyampaian aspirasi, dan saran atas pelaksanaan program merupakan bentuk keterlibatan yang dapat membantu memperkuat akuntabilitas.

Partisipasi sebagai bagian dari demokrasi

Dalam konteks Jakarta, kebijakan pemerintah daerah berhubungan dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Perencanaan layanan publik, pelaksanaan program, serta pengambilan keputusan yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi alasan pentingnya akses informasi yang mudah dipahami dan dapat dijangkau.

Mahasiswa memiliki posisi yang relevan dalam proses tersebut karena dapat membawa kajian, pemikiran, dan perhatian terhadap kepentingan publik. Kritik yang disertai data, argumentasi yang jelas, dan kesediaan mendengar penjelasan akan memperbesar peluang munculnya dialog yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Sikap humanis yang ditekankan KI DKI Jakarta dapat dipahami sebagai pengingat bahwa perbedaan pandangan tidak perlu menghilangkan penghormatan terhadap orang lain. Kritik terhadap kebijakan tetap dapat disampaikan secara tegas tanpa merendahkan individu atau mengabaikan martabat pihak yang berbeda pendapat.

Di sisi lain, keterbukaan pemerintah juga perlu diikuti oleh partisipasi warga yang aktif. Ketika ruang pengawasan dan akses informasi tersedia, masyarakat diharapkan menggunakannya untuk memahami persoalan, memantau pelaksanaan program, serta terlibat dalam pembentukan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.

Perpaduan antara keterbukaan informasi, kritik yang tajam, dan komunikasi yang humanis dapat memperkuat kehidupan publik. Warga memperoleh ruang untuk bersuara, sementara pemerintah mendapat masukan yang dapat dipertimbangkan dalam menjalankan kebijakan.

Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat bukan sekadar hak yang tercantum dalam peraturan. Partisipasi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga agar proses pemerintahan berlangsung terbuka, dapat diawasi, dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.