Delapan Kesepakatan Jakarta kawal percepatan pembangunan Papua

Delapan Kesepakatan Jakarta Didorong Percepat Pembangunan Papua

Programamal.com – Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menyiapkan pengawalan atas delapan Kesepakatan Jakarta untuk memperkuat percepatan pembangunan di Tanah Papua. Langkah ini diarahkan agar program dari berbagai kementerian dan lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Papua.

Kesepakatan itu lahir dari Rapat Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Kantor Sekretariat Negara pada Kamis, 1 Oktober. Forum tersebut menyatukan agenda pembangunan lintas sektor, mulai dari infrastruktur, pangan, pemberdayaan ekonomi, hingga aspek politik dan keamanan.

“Percepatan pembangunan Papua membutuhkan orkestrasi yang kuat. Bukan hanya memastikan setiap program berjalan, tetapi juga memastikan seluruh intervensi pembangunan saling terhubung, menjawab kebutuhan masyarakat Papua, dan menghasilkan dampak yang nyata sesuai kontekstual Papua. Saya selalu menekankan Kebijakan Papua yang Rasa Papua,” kata Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai.

Program dan anggaran perlu disatukan

Salah satu tindak lanjut utama dari Kesepakatan Jakarta adalah pertemuan yang akan digelar Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian dan lembaga terkait. Pertemuan itu ditujukan untuk memastikan komitmen program serta anggaran pemerintah pusat bagi Papua selaras dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025-2029.

Sinkronisasi menjadi penting karena pembangunan Papua melibatkan banyak sektor dan wilayah dengan tantangan yang berbeda. Penetapan target, pembagian tugas antarlembaga, dukungan sumber daya, serta sistem pemantauan dan evaluasi perlu ditempatkan dalam satu kerangka pelaksanaan yang terpadu.

Pendekatan tersebut juga diharapkan membuat kebijakan lebih dekat dengan kondisi nyata di lapangan. Karakter geografis Papua, tingginya biaya layanan di sejumlah wilayah, kebutuhan masing-masing daerah, dan nilai-nilai lokal menjadi pertimbangan dalam penyusunan maupun pelaksanaan intervensi pemerintah.

Aspirasi daerah dan kebutuhan masyarakat

Rangkaian pembahasan mencakup sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian di Papua. Di antaranya ialah aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara, Papua Barat Tengah, serta daerah otonom baru lainnya. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan juga menjadi salah satu tema penting.

Persoalan kesempatan kerja bagi generasi muda Papua ikut mendapat sorotan. Pengembangan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan sektoral, tetapi juga sebagai jalan untuk memperluas ruang partisipasi masyarakat asli Papua dalam kegiatan produktif. Pengelolaan sumber daya alam oleh daerah turut dibahas dalam agenda sinkronisasi.

Di tingkat kampung, pemerintah memberi perhatian pada pelayanan dasar dan penanganan pengungsi. Kedua isu tersebut memerlukan koordinasi yang konsisten karena berkaitan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan penting serta pemulihan kehidupan warga di wilayah terdampak.

Empat agenda koordinasi pembangunan

Empat kementerian koordinator memaparkan fokus strategis pembangunan Papua dalam rapat tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengangkat langkah terpadu di Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional atau KSPEAN. Agenda ini mencakup rencana sektoral sejumlah kementerian dan lembaga dalam pengembangan Papua Selatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menindaklanjuti aspirasi para kepala daerah. Beberapa prioritas yang dibahas meliputi pembangunan ruas jalan Maybrat-Teluk Bintuni, pengembangan transportasi terpadu yang menjangkau Papua, serta penguatan koridor ekonomi di sepanjang ruas Trans Papua.

Infrastruktur diposisikan bukan semata-mata sebagai pembangunan fisik. Konektivitas jalan dan transportasi dapat membuka hubungan antardaerah, mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, serta memberi ruang lebih besar bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal. Karena itu, pembahasan koridor ekonomi di Trans Papua juga berkaitan dengan arah pembangunan wilayah secara lebih luas.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memusatkan perhatian pada penguatan ekosistem ekonomi masyarakat asli Papua, terutama kelompok muda. Salah satu langkah yang dibicarakan adalah pengoptimalan sentra kreatif di sejumlah kota di Papua. Ruang kreatif tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas peluang ekonomi bagi generasi muda.

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menempatkan pembangunan Papua dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang humanis. Keterpaduan program kementerian dan lembaga akan diperkuat bersama TNI dan Polri untuk mendukung kondisi yang lebih aman sekaligus menjaga fokus pembangunan bagi masyarakat.

Pemulihan Jayawijaya dan agenda lanjutan

Dalam bidang politik dan keamanan, langkah pemulihan, rehabilitasi, serta rekonstruksi di Jayawijaya, Papua Pegunungan, juga dipadukan dalam koordinasi lintas instansi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjadi sektor utama dalam pelaksanaannya, dengan dukungan kementerian, lembaga, dan unsur terkait.

Komite Eksekutif Papua akan terus mengawal tahapan kesepakatan lain yang telah dijadwalkan. Kesepakatan Timika akan ditindaklanjuti pada 12 Mei 2026, kemudian Kesepakatan Jayapura pada 19 September 2026, dan Kesepakatan Jakarta pada 1 Oktober 2026.

Pengawalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak berhenti pada perumusan rencana. Tahap berikutnya adalah memastikan komitmen diterjemahkan menjadi program yang terukur, menjangkau masyarakat, dan dapat dievaluasi secara berkelanjutan. Arah akhirnya adalah membangun kepercayaan serta mendukung perdamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua.