Polri mutasi 199 personel, Kakorlantas hingga Kapolda Lampung berganti

Polri Rotasi 199 Perwira, Sejumlah Posisi Strategis Berganti

Programamal.com – Polri kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi terhadap 199 personel dari golongan perwira tinggi dan perwira menengah. Dalam rotasi yang mencakup sejumlah jabatan penting ini, posisi Kepala Korps Lalu Lintas Polri serta tiga jabatan kepala kepolisian daerah turut mengalami pergantian.

Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diterbitkan pada 10 Oktober 2026. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan keterangan mengenai pergantian itu di Jakarta pada Minggu.

Mutasi menjadi salah satu mekanisme organisasi untuk menempatkan personel pada tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam daftar kali ini, perubahan tidak hanya menyentuh jabatan di tingkat pusat, tetapi juga kepemimpinan kepolisian di beberapa wilayah.

Wakabaintelkam dan Kakorlantas Diisi Pejabat Baru

Pada jajaran Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Irjen Pol. Wawan Muliawan dipindahkan dari jabatan Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri. Ia selanjutnya menjalankan tugas sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.

Posisi Wakabaintelkam Polri yang ditinggalkan Wawan Muliawan kini dipercayakan kepada Brigjen Pol. Anom Setyadji. Pergantian di lingkungan intelijen dan keamanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penataan jabatan dalam surat telegram yang sama.

Perubahan juga terjadi pada Korps Lalu Lintas. Jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya diemban Irjen Pol. Wibowo kini diserahkan kepada Brigjen Pol. Aries Syahbudin. Kakorlantas memegang peran penting dalam koordinasi fungsi lalu lintas kepolisian, sehingga pergantian pimpinan di posisi ini berkaitan dengan kesinambungan pelaksanaan tugas pelayanan, pengawasan, dan pengaturan lalu lintas.

Dengan pergantian tersebut, Brigjen Pol. Aries Syahbudin akan memimpin Korps Lalu Lintas Polri setelah jabatan itu sebelumnya dijalankan oleh Irjen Pol. Wibowo. Penugasan baru bagi para perwira tersebut merupakan bagian dari pengisian jabatan yang telah ditetapkan pimpinan Polri.

Tiga Kapolda Turut Berganti

Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol. Agus Wijayanto mendapat amanah sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Ia menggantikan Irjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing dalam kepemimpinan kepolisian daerah tersebut.

Sementara itu, jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini ditempati Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik. Ia menggantikan Irjen Pol. Agus Wijayanto, yang kemudian memperoleh penugasan sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung.

Rotasi juga berlangsung di Polda Lampung. Brigjen Pol. Yustan Alpiani ditunjuk untuk memimpin Polda Lampung menggantikan Irjen Pol. Helfi Assegaf. Pergantian kepala kepolisian daerah merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan komando dan pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah masing-masing.

Jabatan kapolda memiliki tanggung jawab yang luas karena berkaitan dengan koordinasi pelayanan kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta kerja sama dengan berbagai unsur di daerah. Karena itu, pergantian kepemimpinan perlu diikuti proses penyesuaian yang tetap menjaga pelayanan kepada warga berjalan sebagaimana mestinya.

Penempatan Memperhatikan Kapasitas Personel

Johnny Eddizon Isir menjelaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika internal serta pembinaan karier di lingkungan Polri. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat kinerja institusi dan memastikan tugas kepolisian tetap berjalan berkelanjutan di setiap tingkat organisasi.

Penugasan personel tidak dilakukan semata-mata karena perubahan struktur jabatan. Polri mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kemampuan, kompetensi, rekam jejak, kapabilitas, serta integritas setiap personel yang memperoleh amanah baru.

“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Prinsip meritokrasi dalam rotasi jabatan menekankan pentingnya penempatan pejabat sesuai kapasitas dan tanggung jawab yang akan diemban. Dalam praktik organisasi, pendekatan ini diperlukan agar kesinambungan kepemimpinan tidak hanya bergantung pada pergantian nama, melainkan juga pada kesiapan personel menjalankan fungsi yang dipercayakan.

Mutasi terhadap 199 perwira juga menunjukkan bahwa perubahan organisasi mencakup berbagai tingkatan. Sejumlah posisi yang diumumkan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan fungsi strategis Polri, mulai dari intelijen dan keamanan, lalu lintas, hingga kepemimpinan kepolisian di daerah.

Pelayanan Publik Tetap Menjadi Arah Utama

Penguatan organisasi melalui perpindahan dan pengisian jabatan, kata Isir, perlu berjalan seiring dengan upaya Polri meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan masyarakat. Bagi publik, pergantian pejabat diharapkan tidak mengganggu layanan kepolisian yang dibutuhkan sehari-hari.

Di tingkat pusat maupun daerah, keberlanjutan kerja institusi menjadi unsur penting saat terjadi pergantian pimpinan. Tugas yang sedang berjalan perlu tetap ditangani, koordinasi antarunit harus terjaga, dan masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan kepolisian sesuai kebutuhan.

“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Dengan penetapan mutasi ini, para pejabat yang mendapat amanah baru akan menjalankan peran masing-masing dalam struktur Polri. Rotasi tersebut menjadi bagian dari pembinaan personel sekaligus penataan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian secara profesional dan bertanggung jawab.