Jepang prihatin dan tegaskan dukungan untuk ICC di tengah sanksi AS

Jepang Pertegas Komitmen pada ICC di Tengah Sanksi Amerika Serikat

Programamal.com – Pemerintah Jepang menyatakan tetap berdiri di belakang Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, meskipun Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi terhadap lembaga yang berkedudukan di Den Haag tersebut. Sikap Tokyo ini menegaskan pentingnya peradilan internasional dan penghormatan terhadap prinsip supremasi hukum dalam hubungan antarnegara.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara menyampaikan keprihatinan mendalam atas langkah sepihak Washington. Dalam pernyataannya pada Minggu, ia menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan posisi resmi Jepang yang selama ini mendukung lembaga peradilan internasional.

“Jepang secara konsisten mengedepankan supremasi hukum dalam komunitas internasional dan mendukung peradilan internasional, termasuk ICC,” kata Kihara dalam sebuah program televisi.

Pernyataan Kihara memperkuat pandangan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang telah disampaikan tidak lama setelah Amerika Serikat mengumumkan sanksi pada Jumat (9/10). Kendati menunjukkan keberatan, pemerintah Jepang mengambil pendekatan diplomatik yang terukur. Tokyo tidak melontarkan kecaman terbuka secara keras kepada Washington dan tidak secara langsung mendesak pembatalan sanksi tersebut.

Pendekatan itu mencerminkan posisi Jepang yang harus menjaga dua kepentingan sekaligus: mempertahankan hubungan erat dengan Amerika Serikat serta menegaskan dukungan terhadap sistem hukum internasional. Bagi Jepang, ICC merupakan bagian dari tatanan internasional yang menempatkan aturan hukum sebagai dasar penyelesaian persoalan serius lintas negara.

Komunikasi Diplomatik Tetap Dibuka

Isu sanksi terhadap ICC juga telah menjadi pokok pembicaraan di tingkat menteri luar negeri. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio pada Sabtu (10/10). Dalam percakapan itu, posisi Jepang mengenai dukungan bagi ICC telah disampaikan, sementara kedua pihak sepakat mempertahankan komunikasi yang erat mengenai perkembangan isu tersebut.

Keputusan untuk terus berdialog menunjukkan bahwa Jepang tidak ingin perbedaan pandangan mengenai ICC berkembang menjadi gangguan yang lebih luas dalam hubungan kedua negara. Di sisi lain, komunikasi diplomatik memberi ruang bagi Tokyo untuk tetap menyuarakan pandangannya tanpa meninggalkan jalur kerja sama dengan Washington.

ICC sendiri dibentuk untuk mengadili perkara paling berat yang menjadi perhatian komunitas internasional. Dukungan terhadap pengadilan tersebut kerap dikaitkan dengan upaya menjaga akuntabilitas serta independensi proses hukum internasional. Karena itu, sanksi terhadap lembaga maupun pejabat ICC dipandang dapat memunculkan pertanyaan mengenai ruang gerak pengadilan dalam menjalankan mandatnya.

Tekanan Baru terhadap Pengadilan di Den Haag

Amerika Serikat belakangan meningkatkan tekanan terhadap ICC dan menggambarkan lembaga itu sebagai institusi “penipu”. Gelombang sanksi terbaru muncul tidak lama setelah Navanethem Pillay, mantan hakim ICC kelahiran Afrika Selatan, diumumkan sebagai penerima Nobel Perdamaian tahun ini.

Sebelum langkah terbaru tersebut, Washington telah menjatuhkan sanksi personal terhadap Presiden ICC Tomoko Akane, warga negara Jepang. Sanksi juga dikenakan kepada Abdoulaye Seye, jaksa senior di mahkamah itu yang berasal dari Senegal. Keterlibatan warga Jepang di jajaran pimpinan ICC memberi dimensi tambahan bagi Tokyo dalam memandang persoalan ini.

Bagi Jepang, dukungan kepada ICC bukan sekadar pernyataan umum mengenai hukum internasional. Posisi tersebut juga berkaitan dengan peran negara itu sebagai salah satu anggota dalam sistem pengadilan internasional. Ketika pejabat asal Jepang menjadi sasaran sanksi, perhatian pemerintah terhadap dampak kebijakan itu menjadi lebih nyata.

Tekanan terhadap pejabat pengadilan dapat memengaruhi persepsi publik internasional mengenai kebebasan institusi hukum dalam bekerja. Pada saat yang sama, negara-negara pihak ICC dihadapkan pada kebutuhan untuk memperlihatkan apakah mereka tetap akan mempertahankan dukungan kolektif terhadap independensi mahkamah tersebut.

Seruan Pencabutan Sanksi

Pada Sabtu (10/10), Biro Majelis Negara-Negara Pihak ICC menyerukan agar sanksi yang dijatuhkan itu segera diakhiri. Biro tersebut menilai tindakan koersif terhadap ICC sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat disayangkan.

“Segera dicabut,” seru Biro Majelis Negara-Negara Pihak ICC terkait sanksi tersebut.

Biro ini memiliki tugas dalam pengawasan manajemen dan legislasi ICC. Mereka juga menegaskan kembali dukungan bagi pengadilan serta para pejabatnya. Selain itu, komunitas internasional didorong untuk bersikap tegas dalam menjaga kemandirian lembaga peradilan tersebut.

Keanggotaan biro terdiri atas 21 negara yang dipilih dari 125 negara anggota ICC. Jepang termasuk di dalam kelompok tersebut, sehingga sikap Tokyo memiliki arti penting dalam pembahasan internal negara-negara pihak. Dukungan Jepang memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai sanksi ini tidak hanya menyangkut hubungan bilateral antara Tokyo dan Washington, tetapi juga menyentuh keberlangsungan kerja sama multilateral di bidang hukum internasional.

Dengan tetap mendukung ICC sambil menjaga saluran diplomatik bersama Amerika Serikat, Jepang berusaha menunjukkan bahwa kerja sama strategis dan pembelaan terhadap institusi hukum internasional dapat berjalan bersamaan. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada respons negara-negara anggota ICC serta arah komunikasi yang terus berlangsung antara Jepang dan Amerika Serikat.