Pemerintah disarankan bangun platform nasional proyek transisi hijau

Platform Nasional Dinilai Penting untuk Mempercepat Proyek Transisi Hijau

Programamal.com – Komitmen pendanaan hijau dalam jumlah besar belum otomatis menghasilkan pembangkit energi bersih, jaringan listrik baru, maupun pengurangan emisi. Pemerintah didorong membangun sebuah platform nasional yang menyatukan informasi proyek transisi hijau agar investor, lembaga pembiayaan, dan pelaksana proyek memiliki rujukan yang jelas untuk bergerak.

Platform tersebut dapat menjadi ruang bersama untuk menampilkan proyek prioritas, tingkat kesiapan pelaksanaannya, kebutuhan pembiayaan, hingga jadwal pengadaan yang pasti. Langkah ini dinilai relevan karena tantangan transisi energi Indonesia kini lebih banyak berada pada tahap menyiapkan proyek dan memastikan pelaksanaannya berjalan, bukan sekadar menghimpun janji pendanaan.

Realisasi pendanaan masih tertinggal

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pekerjaan penting setelah pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia adalah mengubah komitmen yang telah tersedia menjadi pembiayaan yang benar-benar tersalurkan ke proyek. Hingga Januari 2026, realisasi pembiayaan Just Energy Transition Partnership (JETP) tercatat 3,4 miliar dolar AS, jauh di bawah total komitmen 21,8 miliar dolar AS.

Selisih tersebut menunjukkan bahwa besarnya nilai komitmen tidak cukup untuk menjamin proyek dapat segera dibangun. Investor dan pemberi pinjaman membutuhkan proyek yang jelas, layak secara ekonomi, memiliki pembagian risiko yang dapat dipahami, serta didukung kepastian kontrak dan infrastruktur pendukung.

“Prioritas pertama adalah memperbanyak proyek yang layak dibiayai. Pemerintah perlu membangun satu platform nasional yang memuat proyek prioritas, studi kelayakan, kontrak jual beli listrik yang terstandar, pembagian risiko, dan jadwal lelang yang pasti,” kata Yusuf.

Dalam praktiknya, informasi yang tersebar di berbagai institusi dapat membuat persiapan investasi berlangsung lebih lama. Platform terpadu berpotensi membantu memperlihatkan proyek mana yang masih berada dalam tahap studi, mana yang telah memiliki kontrak, serta mana yang siap masuk ke proses lelang atau pembiayaan. Transparansi seperti itu juga dapat memperkecil ketidakpastian bagi calon investor swasta.

Dana persiapan proyek perlu digunakan efektif

Yusuf menekankan pentingnya mengarahkan dana persiapan proyek dari bank pembangunan multilateral untuk menutup kesenjangan pada tahap awal. Pembiayaan ini dapat membantu menyiapkan kajian kelayakan, rancangan kontrak, struktur pembagian risiko, dan kebutuhan teknis lain sebelum proyek ditawarkan kepada pelaku usaha.

Tahap persiapan sering menentukan apakah modal swasta benar-benar masuk atau berhenti sebagai minat investasi. Proyek yang belum memiliki dokumen memadai, kepastian pembelian listrik, atau desain pembiayaan yang jelas cenderung lebih sulit memperoleh pendanaan. Karena itu, kesiapan proyek perlu diperlakukan sebagai bagian utama dari strategi transisi hijau.

Upaya tersebut juga perlu berjalan beriringan dengan pembangunan jaringan transmisi. Pembangkit energi terbarukan tidak akan memberikan manfaat optimal bila tidak tersedia jaringan yang dapat menyalurkan listrik dari lokasi pembangkit ke pusat konsumsi. Ketersediaan transmisi menjadi unsur penting untuk memastikan proyek energi bersih dapat beroperasi secara komersial.

Sampai semester pertama 2025, kapasitas yang telah beroperasi secara komersial baru mencapai 1,6 gigawatt dari sasaran 10 gigawatt dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya. Angka ini menegaskan perlunya percepatan, termasuk pada proyek Green Energy Corridor Sulawesi dan pembukaan pemanfaatan bersama jaringan transmisi agar pihak swasta dapat mengambil bagian dalam investasi.

“Sampai semester pertama 2025, baru 1,6 GW dari target 10 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebelumnya yang beroperasi komersial. Karena itu, proyek seperti Green Energy Corridor Sulawesi perlu dipercepat dan pemanfaatan bersama jaringan transmisi perlu dibuka agar swasta dapat ikut berinvestasi,” jelas dia.

Biaya modal menjadi perhatian

Selain kesiapan proyek dan transmisi, biaya modal menjadi hambatan besar bagi pengembangan energi terbarukan. Suku bunga yang tinggi, pelemahan nilai rupiah, serta premi risiko dapat meningkatkan beban investasi dan memengaruhi kelayakan finansial proyek. Kondisi tersebut membuat instrumen untuk menekan risiko pembiayaan menjadi semakin penting.

Pemerintah didorong memperluas skema penjaminan, pembiayaan dalam rupiah, dan fasilitas lindung nilai. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi paparan risiko kurs serta memberikan kepastian lebih besar bagi investor yang membiayai proyek berjangka panjang. Pembiayaan dalam mata uang lokal juga dapat menjadi salah satu cara untuk membatasi dampak perubahan nilai tukar terhadap biaya proyek.

Rencana RUPTL menargetkan penambahan 42,6 gigawatt energi terbarukan dengan kebutuhan investasi Rp2.967,4 triliun. Sebanyak 73 persen investasi pembangkit diharapkan berasal dari sektor swasta. Target tersebut menunjukkan bahwa peran pemerintah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan langsung, melainkan juga menciptakan kondisi investasi yang dapat menarik partisipasi modal nonpemerintah.

Keberhasilan transisi hijau pada akhirnya perlu terlihat dalam hasil yang nyata. Ukurannya bukan hanya besaran pengumuman pendanaan atau nilai komitmen internasional, melainkan jumlah proyek yang mulai dibangun dan beroperasi, investasi swasta yang masuk, pekerjaan yang tercipta, serta penurunan emisi yang berhasil dicapai. Platform nasional yang kuat dapat menjadi salah satu fondasi agar berbagai target tersebut lebih mudah dipantau dan diwujudkan.