Arab Saudi dukung seruan DK PBB cegah Houthi dapat senjata

Arab Saudi Tegaskan Dukungan atas Sikap DK PBB terhadap Houthi

Programamal.com – Arab Saudi menyatakan dukungannya terhadap sikap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk serangan kelompok Houthi ke wilayah kerajaan. Riyadh juga menilai seruan internasional untuk membatasi akses kelompok tersebut terhadap persenjataan dan dukungan terkait sebagai langkah penting bagi keamanan kawasan.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat, 16 Oktober, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyoroti kecaman Dewan Keamanan PBB atas serangkaian serangan Houthi yang dinilai terus meningkat. Sasaran serangan mencakup bandara serta fasilitas infrastruktur energi di Arab Saudi, dua sektor yang memiliki arti penting bagi keselamatan warga dan aktivitas ekonomi.

Pemerintah Arab Saudi turut menyambut perhatian Dewan Keamanan terhadap ancaman di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Jalur perairan tersebut merupakan kawasan strategis bagi pelayaran internasional, sehingga gangguan keamanan di wilayah itu dapat memengaruhi perjalanan kapal dan situasi regional secara lebih luas.

Penekanan pada Resolusi 2216

Riyadh kembali menekankan perlunya penerapan penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216 yang disahkan pada 2015, beserta resolusi-resolusi lanjutan. Pemerintah kerajaan memandang ketentuan tersebut penting untuk menangani konflik Yaman dan membatasi kemampuan kelompok Houthi melanjutkan serangan.

“Kerajaan menegaskan pentingnya ketentuan dalam pernyataan tersebut, termasuk penekanan pada pentingnya pelaksanaan penuh Resolusi Dewan Keamanan 2216 (2015) dan resolusi-resolusi selanjutnya, serta seruan untuk kerja sama praktis guna mencegah kelompok teroris Houthi memperoleh senjata dan bentuk dukungan lainnya.”

Resolusi 2216 memuat tuntutan agar Houthi menghentikan penggunaan kekerasan secara segera dan tanpa syarat. Resolusi itu juga meminta kelompok tersebut meninggalkan wilayah yang telah mereka kuasai, termasuk Sanaa, ibu kota Yaman.

Selain soal penghentian kekerasan dan penarikan pasukan, resolusi tersebut meminta Houthi menyerahkan senjata yang diambil dari institusi militer dan keamanan. Kelompok itu juga diminta menghentikan pelaksanaan kewenangan yang menjadi milik pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Aspek kemanusiaan menjadi bagian penting dalam ketentuan tersebut. Resolusi 2216 menyerukan kemudahan akses bantuan medis dan kemanusiaan bagi warga sipil Yaman. Ketentuan ini mencerminkan besarnya dampak konflik terhadap masyarakat yang tinggal di tengah perebutan kendali dan eskalasi militer.

Seruan Mencegah Pasokan Senjata

Pernyataan presiden Dewan Keamanan PBB yang disepakati pada awal pekan itu tidak hanya mengecam serangan terhadap Arab Saudi. Dokumen tersebut juga menyerukan kerja sama, termasuk dengan Pemerintah Yaman, guna menghalangi Houthi mendapatkan senjata maupun perlengkapan yang berkaitan dengan persenjataan.

Bagi Arab Saudi, langkah pencegahan tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan wilayahnya. Kementerian Luar Negeri menyatakan kerajaan menegaskan kembali hak yang melekat dalam hukum internasional untuk mengambil langkah yang diperlukan demi mempertahankan keamanan, serta melindungi warga negara dan penduduknya.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa isu keamanan Arab Saudi tidak dipisahkan dari perkembangan konflik di Yaman. Serangan lintas batas, terutama yang menargetkan fasilitas sipil dan infrastruktur penting, menjadi perhatian utama dalam respons kerajaan terhadap kelompok Houthi.

Bandara merupakan fasilitas yang melayani perjalanan warga, pekerja, dan kegiatan ekonomi. Infrastruktur energi juga memiliki peran besar bagi layanan publik serta aktivitas produksi. Karena itu, serangan terhadap dua jenis fasilitas tersebut menimbulkan kekhawatiran tidak hanya mengenai kerusakan fisik, tetapi juga risiko bagi keselamatan masyarakat.

Eskalasi Konflik di Yaman

Yaman mengalami peningkatan ketegangan militer sejak Juli antara pemerintah yang didukung koalisi pimpinan Arab Saudi dan Houthi. Eskalasi ini terjadi setelah masa yang relatif lebih tenang, yang berkaitan dengan gencatan senjata sejak April 2022.

Periode tenang tersebut sebelumnya memberi ruang bagi meredanya bentrokan dibandingkan fase-fase konflik yang lebih intens. Namun, peningkatan serangan setelah Juli menunjukkan bahwa ketegangan di Yaman tetap berpotensi berdampak ke luar perbatasan negara itu, terutama ke wilayah Arab Saudi.

Pada Kamis, koalisi pimpinan Arab Saudi menyatakan bahwa serangan Houthi yang diarahkan ke bandara-bandara di Arab Saudi telah menyebabkan 19 orang meninggal dunia dan 364 orang mengalami luka-luka. Angka tersebut menggambarkan konsekuensi kemanusiaan dari serangan terhadap fasilitas yang digunakan masyarakat sipil.

Situasi ini juga menjelaskan mengapa Arab Saudi menaruh perhatian besar pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB dan penguatan kerja sama internasional. Bagi kerajaan, pembatasan akses Houthi terhadap senjata dipandang sebagai bagian dari upaya mengurangi ancaman terhadap warga, fasilitas umum, serta keamanan jalur perairan regional.

Dukungan Arab Saudi terhadap pernyataan Dewan Keamanan PBB menegaskan kembali posisi Riyadh bahwa penyelesaian konflik perlu disertai tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan. Pelaksanaan ketentuan PBB, pencegahan aliran senjata, dan akses bantuan bagi warga sipil tetap menjadi unsur yang saling berkaitan dalam upaya meredakan konflik Yaman.