Kejati Riau tahan delapan tersangka korupsi dana PI 10 persen PHR

Delapan Tersangka Kasus Dana PI PHR Ditahan Kejati Riau

Programamal.com – Penyidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan dana Participating Interest atau PI 10 persen PT Pertamina Hulu Rokan memasuki tahap baru. Kejaksaan Tinggi Riau menahan delapan tersangka yang berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dana tersebut di PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) untuk periode 2023 dan 2024.

“Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Riau telah melakukan penahanan terhadap delapan orang tersangka terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan penerimaan dana PI 10 persen dari PHR yang dikelola oleh PT SPRH untuk periode 2023 dan 2024,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Riau Syahrir Jasman di Pekanbaru, Kamis.

Penahanan itu merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya terus didalami penyidik. Total terdapat sembilan tersangka baru dalam perkara ini, tetapi seorang di antaranya belum hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Daftar tersangka yang ditahan

Delapan pihak yang kini ditahan berasal dari jajaran komisaris, direksi, hingga unsur internal perusahaan. Mereka adalah Tiswarni selaku Komisaris Utama PT SPRH; Rudi Guntoro dan Agus Salim sebagai anggota komisaris; Rahmad Hidayat yang menjabat Direktur Umum; Zulpakar sebagai Direktur Pengembangan; serta Mahendra Fakhri selaku Direktur Keuangan.

Dua nama lain yang turut menjalani penahanan ialah Maruf Mukhlisin, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian dan Pengembangan PT SPRH, serta Mhd Khoirudin yang menjabat Sekretaris PT SPRH.

Sementara itu, Salim Aktar belum memenuhi panggilan penyidik. Ia disebut memiliki peran sebagai Ketua Tim Studi Kelayakan dari Universitas Prima Indonesia atau UNPRI. Apabila kembali tidak hadir dalam pemeriksaan, penyidik membuka kemungkinan memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang.

Pengelolaan dana PI menjadi fokus penyidikan

Perkara ini berhubungan dengan dana PI 10 persen yang diterima PT SPRH melalui PT Riau Petroleum Rokan (RPR). Dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi, PI merupakan hak partisipasi dalam pengelolaan suatu wilayah kerja. Skema tersebut memberi kesempatan bagi daerah untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas produksi migas di wilayahnya.

Dalam konteks ini, dana PI menjadi penting karena nilainya besar dan berkaitan dengan kepentingan ekonomi daerah. Pengelolaannya pun dituntut berjalan sesuai ketentuan perusahaan, tata kelola yang baik, serta penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik menelusuri sejumlah dugaan penyimpangan dalam pemanfaatan dana itu. Materi yang didalami mencakup pembayaran tantiem dan bonus bagi direksi, komisaris, dan pegawai; pemberian pinjaman yang diduga dipakai untuk kepentingan pribadi; serta pembelian beberapa bidang tanah yang diduga tidak dilakukan sesuai aturan.

Tantiem, pinjaman pegawai, dan transaksi lahan

PT SPRH tercatat memperoleh pendapatan dividen PI sebesar Rp569.724.918.637 dalam kurun 2023 hingga 2025. Pada tahun buku 2023, perusahaan membukukan laba bersih Rp489.441.955.896. Porsi utama laba tersebut berasal dari pendapatan dividen PI.

Salah satu bagian yang diperiksa adalah pemberian tantiem dan bonus senilai Rp9.788.839.118. Persetujuan atas pemberian itu diduga dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada 2 September 2024. Penyidik mendalami dugaan bahwa kebijakan tersebut disahkan tanpa pembahasan yang cukup, tanpa penghitungan memadai, serta tanpa penilaian kinerja yang layak bagi setiap penerima.

Selain itu, terdapat dugaan penyaluran pinjaman untuk kebutuhan pribadi kepada 51 pegawai PT SPRH. Total nilai pinjaman yang diperiksa mencapai Rp2.298.631.800. Aspek ini menjadi perhatian karena dana perusahaan semestinya memiliki dasar penggunaan yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme administrasi serta pengawasan internal.

Transaksi pengadaan tanah juga masuk dalam ruang lingkup penyidikan. Pembelian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 600 hektare tercatat bernilai Rp46,2 miliar. Ada pula pengadaan lahan company yard senilai Rp14,4 miliar dan lahan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN senilai Rp615 juta.

Penyidik juga menelusuri dugaan penyimpangan dalam pembelian tanah kompensasi. Pemeriksaan terhadap pengadaan aset seperti ini lazimnya mencakup kesesuaian kebutuhan perusahaan, proses penilaian harga, kelengkapan dokumen, serta mekanisme persetujuan yang digunakan sebelum transaksi dilakukan.

Kerugian ditaksir lebih dari Rp64 miliar

Kerugian keuangan negara atau daerah dalam perkara tersebut ditaksir mencapai Rp64.221.498.127,60. Nilai itu setara sekitar Rp64,22 miliar dan mengacu pada hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara.

Besarnya angka tersebut memperlihatkan pentingnya penanganan perkara secara menyeluruh, khususnya dalam menelusuri aliran dana, dasar pengambilan keputusan, serta keterlibatan setiap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses penyidikan juga akan menentukan bagaimana dugaan perbuatan masing-masing pihak dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan dana PI di PT SPRH.

Penahanan delapan tersangka tidak serta-merta mengakhiri penyidikan. Masih terdapat satu tersangka yang belum memenuhi panggilan, sementara sejumlah dugaan transaksi dan kebijakan perusahaan tetap menjadi bahan pendalaman. Perkara ini menempatkan transparansi pengelolaan manfaat ekonomi sektor migas sebagai isu utama, terutama ketika dana tersebut berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat di wilayah operasi.