Direktur eksekutif baru LPDS soroti tantangan pers di era AI

LPDS Dorong Jurnalisme Tetap Beretika di Tengah Perkembangan AI

Programamal.com – Perubahan besar dalam cara berita dibuat dan disebarkan menempatkan pers Indonesia pada ujian baru. Di tengah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kebutuhan terhadap informasi yang dapat dipercaya, berimbang, dan memiliki nilai publik justru semakin penting.

Pesan tersebut mengemuka saat Anthonius Jimmy Silalahi mulai menjalankan tugas sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS). Dalam serah terima jabatan di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober, ia menekankan bahwa persoalan media tidak berhenti pada kecepatan teknologi, tetapi juga menyangkut mutu jurnalistik, kebebasan redaksi, dan keyakinan masyarakat terhadap berita.

“Pers kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Di satu sisi kita dihadapkan pada disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan yang mengubah total lanskap produksi dan distribusi berita. Di sisi lain, kita masih bergulat dengan persoalan fundamental soal kualitas, independensi, dan kepercayaan publik,” kata Jimmy.

Kecepatan Tidak Boleh Mengalahkan Ketelitian

AI membuka banyak kemungkinan bagi kerja jurnalistik, termasuk membantu pengolahan informasi dan mempercepat sejumlah proses produksi berita. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab manusia dalam menilai konteks, memeriksa kepentingan publik, serta memahami dampak sebuah informasi bagi masyarakat.

Dalam situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terus bergerak, publik membutuhkan media yang mampu memberi penjelasan jernih, bukan semata-mata menyajikan informasi tercepat. Akurasi, keberimbangan, dan fungsi edukasi tetap menjadi unsur yang membedakan karya jurnalistik dari arus konten biasa.

LPDS akan melanjutkan perhatian pada pendidikan serta pelatihan bagi wartawan untuk memperkuat standar pemberitaan. Arah program juga akan disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar insan pers dapat memahami perangkat baru tanpa meninggalkan prinsip dasar profesi.

Jimmy menegaskan bahwa pembelajaran AI bagi wartawan tidak cukup jika hanya berfokus pada cara memakai aplikasi untuk menulis atau melakukan verifikasi. Kemampuan berpikir kritis dan pemahaman atas etika jurnalistik perlu menjadi bagian utama dari proses penguatan kompetensi.

“AI bisa membantu kecepatan, tapi AI tidak punya nurani, tidak punya etika jurnalistik, dan tidak bisa turun ke lapangan untuk merasakan denyut nadi masyarakat. Itu yang harus terus kita tanamkan dalam setiap pelatihan di LPDS,” ujarnya.

Peran Lapangan dan Penilaian Manusia

Pernyataan itu menyoroti posisi penting wartawan dalam ekosistem informasi digital. Sebuah sistem dapat mengolah data dalam jumlah besar, tetapi tidak mempunyai pengalaman langsung ketika menemui narasumber, melihat dampak suatu peristiwa, atau mempertimbangkan kerentanan pihak yang diberitakan.

Kerja jurnalistik juga menuntut keputusan etis yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab redaksi. Wartawan perlu menentukan apakah sebuah informasi sudah cukup kuat untuk dipublikasikan, apakah semua pihak relevan telah diberi ruang, dan apakah penyajian berita berpotensi menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian bagi publik.

Karena itu, pelatihan jurnalistik di era AI bukan hanya soal penyesuaian teknis. Pelatihan perlu membantu peserta memahami batas penggunaan teknologi, pentingnya pemeriksaan fakta, serta kewajiban menjaga integritas ketika tekanan untuk memproduksi konten semakin tinggi.

Kolaborasi untuk Pelatihan yang Lebih Luas

LPDS juga mengundang pemerintah, pelaku usaha, dan industri media untuk bersama-sama mengembangkan program pendidikan jurnalistik yang dapat menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi tersebut dipandang penting agar kesempatan meningkatkan kemampuan profesional tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota tertentu.

Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto menilai pertumbuhan media digital berlangsung sangat cepat, tetapi perkembangan itu diiringi banjir informasi, perubahan akibat algoritma, dan penggunaan AI. Kondisi tersebut dapat membuat perbedaan antara berita bermutu dan konten umum menjadi semakin kabur bagi pembaca.

“Di sinilah peran LPDS menjadi sangat vital untuk menjaga marwah jurnalistik,” kata Totok.

Dewan Pers akan terus memberikan dukungan bagi pendidikan pers, peningkatan kompetensi wartawan, dan penguatan penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam lingkungan digital. Bagi pembaca, penguatan standar ini berhubungan langsung dengan kemampuan memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya konten daring.

Melanjutkan Perjalanan Hampir Empat Dekade

Serah terima tersebut sekaligus menutup masa kepemimpinan Kristanto Hartadi sebagai Direktur Eksekutif LPDS. Ia memegang jabatan itu sejak 2023 dan mengundurkan diri setelah memimpin lembaga selama tiga tahun.

Dalam sambutan perpisahan, Kristanto menyampaikan komitmennya untuk tetap mendukung keberlanjutan LPDS. Ia berharap lembaga pendidikan jurnalistik tersebut terus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan tujuan utamanya.

LPDS dibentuk oleh Dewan Pers melalui sidang pleno pada 1987. Selama hampir empat dekade, lembaga ini telah memberikan pelatihan kepada ribuan wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting ketika dunia pers memasuki fase baru yang ditandai oleh perubahan teknologi, tuntutan kecepatan, dan tantangan menjaga kepercayaan publik.

Di era AI, kemampuan menggunakan teknologi akan menjadi nilai tambah bagi pekerja media. Namun, ketelitian, keberanian melakukan verifikasi, kepekaan terhadap masyarakat, dan kepatuhan pada etika tetap menjadi fondasi yang menentukan kualitas sebuah karya jurnalistik.