Berapa usia pensiun anggota Polri? simak aturan terbarunya

Batas Usia Pensiun Anggota Polri Kini Dibedakan Menurut Pangkat

Programamal.com – Ketentuan masa pensiun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengalami penyesuaian setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 berlaku pada 17 Juni 2026. Peraturan ini merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menetapkan batas usia purnatugas yang tidak lagi seragam untuk seluruh anggota.

Perbedaan tersebut terutama ditentukan oleh golongan kepangkatan. Tamtama dan bintara dapat menjalani dinas hingga usia paling tinggi 59 tahun. Sementara itu, perwira pertama, perwira menengah, serta perwira tinggi memperoleh batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun.

Sebelum perubahan undang-undang ini, ketentuan umum menetapkan usia pensiun anggota Polri pada 58 tahun. Dengan aturan terbaru, terdapat tambahan masa dinas bagi sejumlah golongan, sekaligus pengaturan transisi bagi personel yang telah mendekati masa purnatugas saat undang-undang mulai dijalankan.

Rincian usia pensiun untuk setiap golongan

Pasal 30 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 2026 mengelompokkan batas usia pensiun polisi ke dalam empat kategori kepangkatan. Pengelompokan ini membuat anggota Polri perlu memperhatikan status pangkatnya saat menghitung rencana akhir masa dinas.

Untuk golongan tamtama dan bintara, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 59 tahun. Kelompok perwira pertama memiliki batas paling tinggi 60 tahun. Ketentuan usia maksimal 60 tahun juga berlaku bagi perwira menengah dan perwira tinggi.

Dengan susunan tersebut, batas usia purnatugas tidak semata-mata mengikuti ketentuan lama yang berlaku umum. Pangkat menjadi unsur penting dalam menentukan sampai kapan seorang anggota dapat tetap aktif menjalankan tugas kepolisian.

Ketentuan khusus bagi perwira tinggi bintang empat

Aturan tersendiri berlaku untuk perwira tinggi dengan pangkat bintang empat. Usia pensiun mereka tetap paling tinggi 60 tahun, tetapi masa dinas dapat diperpanjang selama paling lama satu tahun apabila terdapat kebutuhan yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Perpanjangan ini bukan hak yang langsung melekat ketika seseorang mencapai batas usia pensiun. Keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan yang ditetapkan dan tidak otomatis berlaku untuk setiap pejabat bintang empat.

Ketentuan itu menunjukkan bahwa perpanjangan masa dinas pada tingkat tertentu memerlukan dasar keputusan khusus. Karena itu, usia 60 tahun tetap menjadi patokan utama, sedangkan tambahan satu tahun merupakan kemungkinan yang harus memenuhi persyaratan.

Keahlian khusus dapat menjadi alasan perpanjangan

UU Nomor 5 Tahun 2026 juga membuka ruang bagi perpanjangan masa dinas anggota Polri yang mempunyai keahlian khusus atau dipandang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 30 ayat (7).

Masa dinas anggota dengan kondisi tersebut dapat ditambah paling lama satu tahun. Perpanjangan dapat diajukan atas usul Kapolri atau ditetapkan melalui Keputusan Presiden sesuai kebutuhan, dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, keahlian khusus tidak serta-merta menghasilkan tambahan masa kerja. Harus ada penilaian mengenai kebutuhan tugas kepolisian dan mekanisme penetapan yang sesuai dengan aturan.

Di samping itu, anggota Polri yang menduduki jabatan fungsional tidak menggunakan batas usia sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (5). Batas purnatugas mereka mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pejabat fungsional. Perbedaan ini penting diperhatikan karena jabatan fungsional memiliki pengaturan tersendiri dalam sistem kepegawaian.

Aturan Transisi untuk Anggota yang Mendekati Pensiun

Perubahan batas usia pensiun dapat berdampak langsung pada personel yang berada di penghujung masa dinas ketika undang-undang mulai berlaku. Karena itu, UU Nomor 5 Tahun 2026 memuat ketentuan peralihan untuk mengatur kelompok anggota yang usianya sudah mendekati batas lama.

Anggota Polri yang telah berusia 56 tahun pada 17 Juni 2026 mengikuti batas usia pensiun yang baru. Ketentuan ini memberi kepastian bahwa kelompok tersebut masuk dalam skema usia purnatugas sesuai pengaturan terbaru.

Bagi anggota yang telah berusia 57 tahun ketika undang-undang mulai berlaku, masa dinas dapat diperpanjang sampai usia 59 tahun. Sementara itu, anggota yang akan berusia 58 tahun selama 2026 juga dapat memperoleh perpanjangan hingga mencapai usia 59 tahun.

Aturan transisi tersebut dimaksudkan agar perubahan kebijakan tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi anggota yang sebelumnya telah menyiapkan purnatugas dengan mengacu pada batas usia lama. Dalam praktiknya, ketentuan ini menjadi bagian penting untuk menentukan status masa dinas personel pada periode peralihan.

Ketentuan Masih Diuji di Mahkamah Konstitusi

Pengaturan usia pensiun yang baru juga telah menjadi perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pada 7 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pertama untuk perkara Nomor 362/PUU-XXIV/2026.

Permohonan tersebut menguji Pasal 30 ayat (5) serta ketentuan peralihan dalam UU Nomor 5 Tahun 2026. Pemohon mempersoalkan perbedaan batas usia pensiun yang ditentukan melalui pangkat dan menginginkan batas yang sama bagi seluruh anggota Polri, yaitu paling tinggi 58 tahun.

Pada persidangan awal, majelis hakim menyampaikan sejumlah masukan untuk perbaikan permohonan. Pemohon diberi waktu 14 hari kerja untuk menyempurnakan dokumen yang diajukan.

Sidang perdana itu belum menghasilkan putusan yang mengubah ketentuan usia pensiun. Dengan demikian, pengaturan dalam UU Nomor 5 Tahun 2026 tetap berlaku selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubahnya.

Hal yang perlu diperhatikan anggota Polri

Bagi anggota Polri, penentuan usia pensiun kini perlu dilihat melalui beberapa unsur: golongan pangkat, kemungkinan berada pada jabatan fungsional, serta status usia ketika aturan baru mulai berlaku. Perwira tinggi bintang empat dan anggota dengan keahlian tertentu juga memiliki kemungkinan perpanjangan, tetapi mekanismenya tidak berjalan secara otomatis.

Ketentuan baru ini pada dasarnya menegaskan bahwa masa purnatugas anggota Polri tidak lagi dapat dipahami hanya dengan satu angka usia. Pemeriksaan terhadap pangkat dan ketentuan khusus yang melekat pada jabatan menjadi langkah penting untuk mengetahui batas masa dinas yang berlaku bagi setiap personel.