Maman Abdurrahman tegaskan pembiayaan UMKM berorientasi pada hasil

Pembiayaan UMKM Harus Mendorong Pertumbuhan Usaha

Programamal.com – Pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak cukup dinilai dari besarnya dana kredit yang telah tersalurkan. Pemerintah menekankan bahwa ukuran yang lebih penting adalah manfaat nyata pembiayaan tersebut, terutama dalam meningkatkan produktivitas, memperkuat pengelolaan usaha, dan membuka jalan bagi bisnis untuk berkembang.

Penegasan itu disampaikan Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis. Ia menilai program kredit pemerintah perlu menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha, bukan sekadar memenuhi target penyaluran dana.

“Keberhasilan kredit program pemerintah tidak hanya bisa diukur dari seberapa besar dana yang berhasil kita salurkan, tetapi harus dilihat dari seberapa besar dampak pembiayaan tersebut bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah,” kata Maman.

Pendekatan tersebut menjadi penting karena UMKM memiliki posisi besar dalam ekonomi Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 95–97 persen tenaga kerja. Dengan peran sebesar itu, penguatan UMKM tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha perorangan, tetapi juga dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Kredit Perlu Selaras dengan Kebutuhan Pelaku Usaha

Maman memandang dukungan modal harus dirancang sesuai kondisi setiap usaha. Kebutuhan pedagang kecil, produsen rumahan, pelaku jasa, maupun usaha yang sedang memperluas produksi tidak selalu sama. Kemampuan membayar, perputaran kas, skala pasar, dan tahap perkembangan usaha perlu menjadi pertimbangan dalam penyaluran kredit.

Skema pembiayaan yang tepat dapat membantu pelaku UMKM menambah kapasitas produksi, menjaga ketersediaan bahan baku, meningkatkan mutu layanan, atau memperluas jangkauan penjualan. Sebaliknya, kredit yang tidak sesuai kebutuhan berpotensi tidak memberikan dorongan maksimal bagi perkembangan bisnis.

Target utama pembiayaan adalah membangun usaha yang lebih produktif dan berdaya saing. Ketika modal dikelola secara tepat, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar serta meningkatkan kemampuan menghadapi persaingan, baik di dalam negeri maupun pasar global.

Tantangan Akses Pembiayaan Formal

Meski perannya besar, banyak pelaku UMKM masih menghadapi hambatan saat mengakses pembiayaan formal. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah pencatatan keuangan yang belum tertib. Padahal, catatan transaksi, arus kas, dan informasi usaha diperlukan lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit.

Literasi keuangan juga menjadi bagian dari tantangan tersebut. Pelaku usaha perlu memahami cara menghitung kebutuhan modal, memisahkan keuangan pribadi dari keuangan usaha, serta merencanakan penggunaan pinjaman. Tanpa pengelolaan yang baik, dana yang diperoleh berisiko tidak digunakan secara optimal untuk mendukung aktivitas bisnis.

Di sisi lain, lembaga penyalur pembiayaan memerlukan data usaha yang akurat agar dapat menyusun skema kredit yang relevan dengan karakter UMKM. Ketersediaan informasi yang terbatas dapat membuat proses penilaian menjadi lebih sulit, sekaligus mengurangi kesempatan pelaku usaha memperoleh akses kredit yang sesuai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak dapat berdiri sendiri. Penyaluran modal perlu dilengkapi pendampingan agar pelaku usaha mampu merencanakan penggunaan dana, menjaga kelancaran pembayaran, dan membangun fondasi usaha yang lebih kuat.

“Usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan pendampingan dalam memanfaatkan kredit yang diperoleh,” ujarnya.

Penguatan Kapasitas melalui Sapa UMKM

Kementerian UMKM mengembangkan ekosistem pemberdayaan melalui platform digital Sapa UMKM untuk menjawab kebutuhan tersebut. Platform ini menyatukan layanan peningkatan kapasitas usaha, legalitas, sertifikasi, digitalisasi, pembiayaan, hingga akses pasar dalam satu ekosistem layanan.

Keberadaan layanan terpadu dapat membantu pelaku usaha memahami tahapan yang dibutuhkan untuk memperkuat bisnisnya. Akses pembiayaan, misalnya, akan lebih bermanfaat apabila diikuti pembenahan administrasi, peningkatan kemampuan pemasaran, pengurusan legalitas, dan pengelolaan usaha yang lebih disiplin.

Pemerintah juga mendorong keterhubungan layanan ini dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota. Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan diharapkan membuat dukungan bagi UMKM lebih terarah dan lebih mudah dijangkau oleh pelaku usaha di berbagai daerah.

Rekam Jejak Usaha Membangun Kepercayaan

Pengelolaan keuangan yang tertib memberi manfaat jangka panjang bagi UMKM. Catatan usaha yang konsisten dapat menunjukkan kemampuan bisnis dalam menghasilkan pendapatan, mengelola pengeluaran, dan memenuhi kewajiban. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap calon penerima pembiayaan.

“Rekam jejak usaha yang baik akan membantu meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan, sekaligus memperluas kesempatan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk naik kelas lebih cepat,” katanya.

Kepercayaan menjadi unsur penting dalam keberlanjutan pembiayaan UMKM. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perluasan akses kredit bagi pelaku usaha dan penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik. Dengan demikian, kepentingan pengusaha dan lembaga keuangan dapat berjalan seiring.

Maman berharap kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan dapat menghadirkan pembiayaan yang benar-benar memberi dampak optimal. Hasil akhirnya bukan hanya peningkatan jumlah kredit yang tersalurkan, melainkan UMKM yang lebih siap tumbuh, mampu menghadirkan produk dan layanan yang kompetitif, serta memiliki peluang lebih luas memasuki pasar domestik dan global.