Christiany soroti dugaan beras SPHP disulap menjadi premium

Dugaan Alih Jalur Beras SPHP Jadi Premium Disorot DPR

Programamal.com – Dugaan penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai beras premium mendapat perhatian dari anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu. Praktik tersebut dinilai berisiko mengacaukan harga pasar sekaligus mengurangi akses masyarakat terhadap pangan bersubsidi yang seharusnya tersedia dengan harga lebih rendah.

Persoalan ini penting karena SPHP dirancang untuk membantu menjaga kestabilan harga beras dan mempertahankan daya beli masyarakat, terutama kelompok dengan tingkat pendapatan paling rendah. Ketika beras dari jalur subsidi berpindah ke perdagangan premium, manfaat program negara tidak lagi diterima oleh sasaran yang dituju.

“Praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium secara ilegal menciptakan distorsi pasar yang serius,” kata Christiany dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selisih Harga dan Dugaan Keuntungan Ilegal

Beras SPHP memperoleh subsidi negara sebesar Rp6.000 per kilogram. Produk ini semestinya dijual mengikuti harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp12.500 per kilogram. Namun, beras tersebut diduga masuk ke rantai distribusi premium dan dipasarkan seharga Rp17.000 per kilogram.

Dengan perbedaan nilai jual tersebut, terdapat dugaan keuntungan tidak sah hingga Rp4.500 untuk setiap kilogram beras. Selisih ini bukan hanya persoalan margin perdagangan. Jika dugaan itu terbukti, konsumen kehilangan kesempatan memperoleh beras dengan harga yang telah ditopang subsidi, sementara pelaku yang menyimpangkan distribusi memperoleh manfaat dari kebijakan publik.

Temuan hasil inspeksi mendadak Kementerian Pertanian bersama kepolisian mengungkap keberadaan sekitar 600 ton beras di Rumah Beras Kayumanis, Matraman. Volume yang diduga terkait persoalan serupa juga berpotensi mencapai ribuan ton di Pasar Induk Beras Cipinang atau PIBC.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengawasan distribusi tidak cukup dilakukan di titik penjualan akhir. Rantai pasok beras mencakup pengadaan, penyimpanan, pengiriman, penyaluran distributor, hingga pedagang di tingkat pasar. Setiap tahap perlu dapat ditelusuri agar beras subsidi tidak berubah jalur sebelum sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

SPHP Bukan Sekadar Bantuan Harga

Christiany menekankan bahwa program SPHP memiliki peran lebih luas daripada sekadar bantuan sosial. Program ini merupakan bagian dari tata niaga pangan nasional untuk meredam gejolak harga dan melindungi kemampuan belanja warga, khususnya kelompok desil 1 sampai 5.

Dalam konteks pasar beras, ketersediaan barang pada harga yang sesuai kebijakan membantu mencegah tekanan biaya pangan rumah tangga. Beras merupakan kebutuhan pokok yang dibeli secara rutin, sehingga kenaikan harga di tingkat eceran dapat langsung terasa dalam pengeluaran keluarga. Saat stok subsidi tidak tersedia sebagaimana mestinya, pilihan konsumen berpenghasilan rendah menjadi semakin terbatas.

Pengalihan beras SPHP ke kategori premium juga dapat menciptakan gambaran pasokan yang keliru. Barang yang semestinya memperkuat pasar berharga terjangkau justru masuk ke segmen berbeda. Akibatnya, struktur harga di pasar dapat terganggu dan tujuan stabilisasi pasokan menjadi tidak tercapai secara optimal.

Christiany memandang manipulasi atas beras bersubsidi sebagai pelanggaran tata niaga yang merugikan masyarakat. Ia menilai penyimpangan semacam ini berpotensi mendorong harga beras di tingkat ritel, selain menghilangkan hak konsumen untuk mendapatkan produk subsidi dengan harga terjangkau.

Pengawasan Distribusi Diminta Diperketat

Komisi VI DPR RI mendorong penguatan pengawasan dari hulu hingga hilir. Langkah ini mencakup pemeriksaan alur pengiriman, pencatatan persediaan, kesesuaian kemasan, serta pengawasan terhadap pihak yang menerima dan menyalurkan beras SPHP.

Perum Bulog dan distributor resmi diminta meningkatkan audit internal terhadap sistem distribusi. Audit yang berjalan baik dapat membantu mendeteksi ketidaksesuaian antara volume yang disalurkan, lokasi tujuan, dan beras yang benar-benar diterima konsumen. Pengendalian ini diperlukan untuk mencegah stok subsidi jatuh ke tangan spekulan atau pihak yang mencari keuntungan secara ilegal.

Christiany juga meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU serta Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN menindaklanjuti dugaan persaingan usaha tidak sehat dan kemungkinan pelanggaran terhadap hak konsumen. Keterlibatan lembaga terkait dipandang penting karena persoalan tersebut menyangkut pasar, pelaku distribusi, dan perlindungan pembeli secara bersamaan.

Kementerian Perdagangan bersama para pemangku kepentingan turut didorong untuk memperkuat pengawasan pasar secara berkala. Pemantauan tidak hanya diperlukan ketika harga meningkat, tetapi juga saat distribusi berjalan normal agar potensi penyimpangan dapat diketahui lebih awal.

Komisi VI Siapkan Fungsi Pengawasan

Christiany menegaskan Komisi VI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan distribusi beras bersubsidi. Tujuannya adalah memastikan penyaluran SPHP berlangsung adil, terbuka, dan bebas dari praktik yang menyimpang.

Bagi masyarakat, kejelasan jalur distribusi menjadi hal yang sangat penting. Beras subsidi harus hadir di pasar dengan harga yang sesuai ketentuan, kemasan yang dapat dikenali, serta ketersediaan yang tidak bergantung pada praktik perdagangan tidak resmi. Ketika mekanisme itu terlindungi, program SPHP dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga akses pangan dan kestabilan harga.