Agenda Utama: Prabowo Jelaskan Diplomasi BoP ke Ulama

Prabowo Jelaskan Diplomasi BoP ke Ulama

Kamis malam (5/3), Prabowo Subianto memanfaatkan kesempatan bertemu dengan para ulama dan pemimpin organisasi Islam untuk menjelaskan strategi diplomasi Indonesia di forum Board of Peace (BoP). Pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta ini juga menjadi ajang diskusi mengenai perubahan dinamika geopolitik global, khususnya persaingan konflik di wilayah Timur Tengah.

Partisipasi Tokoh dalam Forum Silaturahmi

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh, termasuk Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, serta Ketua Umum Nahdlatul Ulama Yahya Cholil Staquf. Muhadjir menyatakan, Presiden Prabowo menjelaskan latar belakang pengambilan keputusan Indonesia untuk ikut serta dalam BoP.

“Presiden menegaskan bahwa partisipasi dalam BoP bukanlah keputusan yang terburu-buru, melainkan hasil komunikasi panjang dengan pemimpin negara-negara di Timur Tengah, terutama wilayah Teluk. Maka, keputusan tersebut diambil setelah kesepakatan bersama,” ujar Muhadjir.

Strategi Diplomasi dari Dalam Forum

Muhadjir menambahkan, Prabowo memilih pendekatan diplomasi yang berfokus pada partisipasi langsung dalam BoP, yaitu “struggle from within”. Menurutnya, langkah ini tetap berlandaskan prinsip konstitusi Indonesia serta tekad untuk mencapai solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

“Setelah sebelumnya kita berada di luar konflik, kini kita mencoba berjuang dari dalam. Seluruh upaya pasti berada dalam koridor konstitusi, khususnya pembukaan UUD, dan tetap mengarah pada tujuan awal: dua negara yang damai, Palestina dan Israel,” jelasnya.

Usaha Membangun Palestina Merdeka

Muhadjir juga menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas pemerintah. Ia mengatakan, ke depan perlu terus diupayakan agar Palestina merdeka tercapai, meski ada risiko atau konsekuensi.

“Tujuan BoP dijelaskan secara tegas dalam perjanjian 20 poin, khususnya poin 19 dan 20. Hal itu menjadi pegangan para ulama dan tokoh agama, yang semuanya setuju dengan arahan Bapak Presiden,” lanjut Muhadjir.

Dukungan Pemerintah terhadap Diplomasi

Nusron Wahid mengatakan pemerintah terbuka menerima kritik publik terkait partisipasi Indonesia di BoP. Namun, ia menegaskan bahwa jalur diplomasi tetap dipertahankan sebagai strategi utama untuk meredakan ketegangan.

“Meski ada saran lain, pemerintah tidak menolak kritik. Kita mendengarkan sambil mengevaluasi, tapi akan membuktikan bahwa diplomasi adalah jalan paling tepat untuk menciptakan perdamaian, bukan melalui peperangan,” tuturnya.

Potensi BoP sebagai Alat Perdamaian

Yahya Cholil Staquf menyatakan, kehadiran Indonesia di BoP bisa dimanfaatkan untuk mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.

“Jika perlu, Indonesia bisa mengusulkan agar agenda BoP dijeda sampai terjadi pembicaraan yang menurunkan intensitas perang antara Amerika dan Israel melawan Iran. Forum ini berpotensi menjadi alat diplomasi untuk mendorong perdamaian lebih luas di wilayah tersebut,” jelas Yahya.