Special Plan: RI-China jajaki kerja sama pertanian hingga pendidikan di Papua

RI-China Jajaki Kerja Sama Pertanian Hingga Pendidikan di Papua

Special Plan – Jakarta – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua semakin mendapat dukungan dari peran Kementerian Transmigrasi Indonesia dan Pemerintah Tiongkok. Kedua pihak tengah mengembangkan kerja sama di bidang pertanian serta pendidikan, dengan harapan dapat menciptakan dampak positif secara ekonomi dan sosial. Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan sumber daya manusia serta pengembangan potensi lokal Papua.

Pembangunan SMK di Merauke

Pendidikan menjadi bagian penting dalam kerja sama antara RI dan Tiongkok. Mentrans Iftitah menekankan bahwa pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan, merupakan salah satu langkah strategis. “SMK di Merauke diharapkan dapat menjadi wadah pelatihan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian,” jelasnya dalam wawancara dengan awak media di Jakarta, Selasa. Menurutnya, lembaga pendidikan seperti SMK tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat.

“Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya adalah pengentasan kemiskinan,” ucap Iftitah. Dalam konteks ini, SMK diharapkan bisa berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dengan menghasilkan tenaga terampil yang siap memenuhi kebutuhan industri pertanian.

Perkembangan Pertanian dan Riset Komoditas

Selain pendidikan, sektor pertanian juga menjadi fokus utama kerja sama bilateral. Iftitah menyampaikan bahwa pihaknya bersama Tiongkok sedang membangun pusat pengembangan dan riset komoditas pertanian, khususnya padi. “Riset ini bertujuan untuk menciptakan varietas bibit unggul yang mampu menghasilkan 6-8 ton beras per hektare,” tambahnya. Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.

“Swasembada pangan merupakan target Presiden Prabowo Subianto, dan keberhasilan dalam hal ini akan berdampak langsung pada penurunan tingkat kemiskinan,” tutur Iftitah. Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama dalam program pemerintahan Presiden Prabowo, dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem di Papua juga menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Data per September 2025 menunjukkan penurunan signifikan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi ekstrem kemiskinan. Angka tersebut turun dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta, sehingga sekitar 1,36 juta orang berhasil naik kelas ekonomi. “Ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat yang kurang beruntung,” kata Iftitah.

Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar memberikan penjelasan tambahan terkait angka penurunan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, jumlah penduduk miskin ekstrem pada akhir tahun 2025 telah menurun dari 1,26 persen di Maret 2024 menjadi 0,78 persen. “Sekitar 0,48 persen penduduk yang sebelumnya termasuk dalam kategori ekstrem kemiskinan berhasil meningkatkan taraf hidup mereka,” tambahnya.

“Kemiskinan ekstrem menjadi tantangan besar, tetapi dengan orkestrasi yang baik antar lembaga pemerintah dan daerah, kita bisa mempercepat penanganannya,” ujar Muhaimin. Ia menjelaskan bahwa hasil ini menegaskan fokus pemerintah pada upaya transformasi ekonomi melalui pendekatan holistik.

Komitmen Presiden Prabowo dalam Pengentasan Kemiskinan

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pertanian dan pendidikan merupakan bagian dari rencana besar Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. “Presiden menekankan bahwa semua sektor harus berkontribusi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan,” kata Iftitah.

Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keberhasilan penurunan kemiskinan ekstrem terjadi karena sinergi antara berbagai kementerian serta pemerintah daerah. “Sektor pertanian, pendidikan, dan transmigrasi saling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut,” tambahnya. Dengan program seperti SMK dan pusat riset pertanian, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Peran Transmigrasi dalam Peningkatan Kualitas Hidup

Transmigrasi sebagai kebijakan nasional juga turut dijelaskan Iftitah dalam konteks kerja sama dengan Tiongkok. Ia menjelaskan bahwa transmigrasi bukan hanya tentang pengembangan daerah tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui akses ke sumber daya. “Kerja sama dengan Tiongkok dapat mempercepat distribusi teknologi pertanian dan pelatihan vokasi ke masyarakat pedesaan,” tuturnya.

Pendekatan ini diharapkan bisa mengurangi kesenjangan antara daerah berkembang dan daerah maju. Dengan memperkuat keahlian masyarakat Papua, proyek SMK dan riset pertanian akan memberikan dampak yang lebih luas, termasuk meningkatkan daya saing lokal. Iftitah menegaskan bahwa program transmigrasi di daerah seperti Merauke diharapkan bisa menjadi contoh keberhasilan kerja sama internasional dalam bidang pengembangan manusia.

Kemitraan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Sosial

Kemitraan antara RI dan Tiongkok menurut Iftitah tidak hanya sekadar proyek jangka pendek. “Kerja sama ini dirancang untuk menciptakan perubahan jangka panjang, baik dalam produktivitas pertanian maupun ketersediaan tenaga kerja yang terampil,” katanya. Pusat riset pertanian, misalnya, akan menjadi fondasi untuk inovasi bahan tanaman, sementara SMK diperuntukkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu meng