Key Strategy: Menteri Ekraf lantik penilai KI bantu pemilik HKI dapat KUR

Menteri Ekraf lantik penilai KI bantu pemilik HKI dapat KUR

Key Strategy –

Di Badung, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya melakukan pengangkatan 64 evaluator KI, yang berperan dalam menentukan nilai karya sebagai dasar pengajuan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam acara Akad 1000 UMKM Ekonomi Kreatif di Bali, dia menjelaskan bahwa kehadiran evaluator KI ini memudahkan bank dalam menilai karya yang memiliki sertifikat HKI sebagai jaminan. “Kami telah melantik 64 orang penilai KI atau penilai IP, jadi kalau dulu IP tidak bisa digunakan sebagai dasar pembiayaan, kini sudah ada tahap awal yang bisa menopang KUR,” ujar Menteri Ekraf.

Langkah Kolaboratif Menteri Ekraf dan Kemenkumham

Langkah ini dianggap sebagai pencapaian penting oleh pemerintah, karena dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Ekraf dengan Kementerian Hukum dan Hak Vertical (Kemenkumham). Menurutnya, ini adalah momen sejarah dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. “Kehadiran 64 evaluator KI lewat kolaborasi ini adalah langkah yang menciptakan peluang baru,” terang Menteri Ekraf.

Sebelumnya, para pengusaha sering mengeluhkan kesulitan bank dalam menentukan nilai sebuah karya yang dilindungi HKI. Kini, dengan adanya evaluator yang berpengalaman, bank dapat mengukur potensi kredit yang layak diberikan. “Para evaluator ini menjadi sumber kepercayaan bagi bank, karena mereka memiliki kemampuan untuk menilai secara profesional,” tambahnya.

Profesionalisme dan Pelatihan dari WIPO

Menurut Menteri Teuku, para evaluator KI yang baru saja dilantik memiliki latar belakang pendidikan yang solid, sehingga mampu memberikan penilaian objektif. “Siapa yang mendidik, ada pelatih dari WIPO (World Intellectual Property Organization), organisasi di bawah PBB,” ujarnya. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas penilaian dan memperkuat konsep HKI sebagai aset yang bernilai.

Sebagai pengusaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, Menteri Ekraf menekankan bahwa tantangan utama tidak hanya terletak pada kreativitas, tetapi juga pada akses permodalan dan perlindungan hukum atas karya. “Kini, kita bisa memberikan solusi melalui KUR yang didukung oleh nilai HKI,” jelasnya.

Manfaat untuk 1000 UMKM Ekraf

Dalam acara tersebut, Menteri Ekraf menyebutkan bahwa 1000 UMKM ekonomi kreatif telah mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan. Ini menunjukkan bahwa KUR tidak hanya berfokus pada sektor konvensional, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha kreatif. “Di sektor ekonomi kreatif, ada banyak aktivitas yang perlu diperkuat, termasuk dukungan permodalan,” terangnya.

Menurutnya, pengangkatan evaluator KI bukan hanya untuk menilai karya, tetapi juga untuk memastikan sertifikat HKI bisa dijadikan jaminan. “Ini membuka peluang bagi masyarakat untuk mematenkan produk mereka, sehingga bisa memperoleh dana tanpa menggadaikan aset fisik,” tambah Menteri Teuku.

Potensi KI sebagai Bisnis Besar

Menteri Ekraf juga menyoroti potensi kekayaan intelektual sebagai bisnis yang semakin berkembang, terutama di kalangan generasi muda. “Pada masa ini, kekayaan intelektual mulai menjadi aset utama, bahkan bisa menggerakkan ekosistem dari lokal ke global,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa pemerintah sedang berupaya mempercepat pengakuan HKI sebagai alat pendanaan. “Dengan evaluator yang terlatih, kita bisa membangun sistem yang transparan dan akuntabel,” kata Menteri Ekraf. Selain itu, ia juga berharap para pelaku usaha kreatif lebih banyak mengajukan HKI agar bisa memperoleh manfaat finansial.

Target Penyaluran KUR Tahun Ini

Target penyaluran KUR untuk tahun 2024 mencapai Rp295 triliun, dari total alokasi yang telah ditetapkan. Dalam angka tersebut, ada penyaluran khusus sebesar Rp10 triliun untuk UMKM ekonomi kreatif yang berbasis HKI. “Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan,” ujarnya.

Pemerintah menilai bahwa KUR yang didukung HKI mampu mengurangi risiko penolakan kredit oleh bank, karena nilai karya bisa diukur secara spesifik. “Evaluasi ini menjadi jembatan antara kreativitas dan ekonomi, memastikan usaha kreatif tidak hanya menjadi ide, tetapi juga bisa tumbuh menjadi bisnis,” terang Menteri Ekraf.

Dalam proses penilaian, evaluator KI akan melibatkan berbagai aspek seperti keunikan karya, daya tahan pasar, dan potensi pengembangan. “Setiap karya yang memiliki HKI bisa menjadi aset yang diakui oleh pihak ketiga, sehingga memudahkan pengajuan pinjaman,” jelasnya.

Penekanan pada Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual

Menteri Ekraf menyampaikan bahwa penggunaan HKI sebagai jaminan KUR juga membantu memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik karya. “Dengan adanya evaluator, kita bisa memastikan bahwa HKI diterima sebagai nilai yang layak digunakan dalam transaksi keuangan,” katanya.

Ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengakui hak atas karya mereka. “Banyak pelaku usaha masih belum memahami bahwa HKI bisa menjadi alat pendanaan