Topics Covered: Pemerintah sasar investasi pariwisata Rp63,5 triliun selama 2026

Pemerintah Sasar Investasi Pariwisata Rp63,5 Triliun Selama 2026

Topics Covered – Jakarta – Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata menetapkan target investasi hingga Rp63,5 triliun pada tahun 2026. Target ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang bertujuan memperkuat basis ekonomi dari industri pariwisata. Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu, menjadi ajang pengumuman strategi tersebut. Pelaksana Tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani Mustafa, menjelaskan bahwa fokus investasi akan diarahkan ke tiga area regeneratif dan sepuluh destinasi utama.

Destinasi Utama dan Regeneratif

Menurut Rizki, dari total target investasi yang mencapai 65 persen, sekitar 70 persen akan dialokasikan ke destinasi regeneratif. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah-wilayah seperti Bali, Jakarta Raya, dan Kepulauan Riau tetap menjadi pusat penarikan investasi, meski pemerintah juga ingin memperluas ke lokasi lain. Destinasi prioritas (DPP) yang menjadi target utama meliputi Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Morotai (Maluku Utara), serta Raja Ampat (Papua Barat Daya).

“Dari target 65 persen yang harus terpenuhi di 13 destinasi itu, 70 persen ada di destinasi regeneratif. Berarti sebenarnya DPP lainnya masih sangat kecil,” kata Rizki.

Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa destinasi regeneratif adalah area yang dinilai memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau dianggap sebagai lokasi dengan pengembangan yang sudah cukup matang. Namun, untuk mencapai target investasi sebesar Rp63,5 triliun, pemerintah daerah lainnya harus menyiapkan proyek yang menarik. Hal ini perlu disertai perbaikan infrastruktur, pengembangan konektivitas, dan keberagaman produk layanan pariwisata.

Penguatan Sinergi dan Forum Investor

Rizki menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan investor untuk mempercepat peningkatan investasi. Ia mengungkapkan bahwa Menteri Pariwisata telah meminta pembentukan forum kolaborasi, di mana daerah dengan proyek pariwisata dapat bertemu langsung dengan calon investor. “Forum ini akan menjadi jembatan untuk menyampaikan kebutuhan daerah dan mengajak calon investor untuk berpartisipasi,” jelasnya.

Pada 2025, investasi pariwisata masih terkonsentrasi di Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau. Meski demikian, Kementerian Pariwisata berupaya mendorong daerah-daerah dengan potensi besar untuk membangun destinasi baru. Rizki menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan proyek yang disiapkan layak ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut harus memiliki keunggulan, seperti fasilitas yang memadai, aksesibilitas yang baik, dan daya tarik yang unik.

Strategi Peningkatan Infrastruktur

Menurut Rizki, keberhasilan peningkatan investasi pariwisata bergantung pada peningkatan infrastruktur pendukung. Ini mencakup pengembangan jalan raya, bandara, dan pelabuhan, serta perbaikan sistem transportasi darat, laut, dan udara. “Konektivitas yang baik sangat vital untuk menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara,” tambahnya.

Di samping itu, Kementerian Pariwisata juga mendorong diversifikasi produk dan layanan pariwisata. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dan budaya setempat, daerah dapat menciptakan paket wisata yang menarik dan unik. Misalnya, daerah pesisir bisa mengembangkan destinasi untuk aktivitas laut, sementara wilayah pegunungan berpotensi menjadi lokasi untuk trekking atau alam terbuka. Strategi ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada pariwisata biasa dan menciptakan pengalaman yang lebih bernilai bagi wisatawan.

Tren Wisatawan Global dan Adaptasi Lokal

Rizki juga menyoroti pentingnya memahami preferensi wisatawan global. Ia menuturkan bahwa tren pasar wisata saat ini bergerak ke arah produk yang inovatif dan ramah lingkungan. “Jadi, bagaimana dalam membentuk produk wisata, kita mengaitkan potensi yang ada di daerah dengan tren tersebut,” ujarnya. Misalnya, wisatawan modern cenderung mencari pengalaman yang berkelanjutan, sehingga daerah perlu mengembangkan destinasi ramah lingkungan atau yang mendukung ekoturisme.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus beradaptasi dengan kebutuhan wisatawan. Dengan memperhatikan preferensi mereka, seperti keinginan untuk menginap di hunian yang eco-friendly atau mengakses layanan digital, daerah bisa meningkatkan daya saing. Penyesuaian ini diharapkan menarik lebih banyak investor dan mengurangi risiko penurunan minat wisatawan dari waktu ke waktu.

Promosi Digital dan Kolaborasi Industri

Sementara itu, Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Ni Made Ayu Marthini, menekankan peran promosi digital dalam memperluas akses ke destinasi baru. “Kami ingin mengajak pemerintah daerah, asosiasi, dan industri untuk berkolaborasi. Penting bagi kita untuk bisa memaksimalkan digital promotion,” katanya.

Marthini menjelaskan bahwa platform digital menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan pariwisata kepada publik. Dengan memanfaatkan media sosial, website, dan aplikasi, promosi dapat mencapai audiens yang lebih luas. Selain itu, digital juga menjadi alat untuk membangun koneksi antara destinasi dan wisatawan, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan investasi. “Dengan pemasaran yang tepat, destinasi yang sebelumnya terabaikan bisa menjadi primadona baru,” lanjutnya.

Kementerian Pariwisata juga menekankan perluasan jaringan kolaborasi untuk memastikan promosi mencapai target maksimal. Para pelaku industri harus berperan aktif dalam menyiapkan konten digital yang menarik, sementara pemerintah daerah perlu memberikan dukungan melalui fasilitas dan regulasi yang memudahkan. Rizki mengungkapkan bahwa kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi adalah faktor kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Kondisi Pariwisata Tahun 2025

Dalam tahun 2025, investasi pariwisata masih didominasi oleh Bali, Jakarta Raya, dan Kepulauan Riau. Namun, Kementerian Pariwisata mengakui bahwa beberapa daerah lain mulai menunjukkan keberhasilan. Misalnya, pengembangan destinasi seperti Mandalika dan Labuan Bajo telah menarik minat wisatawan dari luar daerah. “Kita harus memastikan bahwa daerah-daerah ini terus diberdayakan dan mendapat pendanaan yang memadai,” katanya.

Kebutuhan untuk meningkatkan investasi tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik, tetapi juga dengan manajemen destinasi secara holistik. Hal ini mencakup aspek kebersihan lingkungan, keamanan, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanj