Special Plan: Keamanan berwisata dijadikan sebagai fondasi pariwisata berkualitas
Keamanan Berwisata dijadikan sebagai Fondasi Pariwisata Berkualitas
Special Plan – Di Jakarta, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa peningkatan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi wisatawan menjadi pondasi utama dalam membangun pariwisata berkualitas. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenpar, Martini Mohamad Paham, pada Rakornas Pariwisata 2026, Rabu lalu. Menurut Martini, masalah keamanan turis tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga harus dipandang sebagai kewajiban kolektif bagi semua penyedia jasa dalam sektor pariwisata. “Ini pekerjaan rumah yang sangat relevan dengan kita sebagai penyedia jasa wisata, yaitu kita sebagai sumber daya manusia,” ujarnya. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya pelatihan dan standarisasi dalam memastikan pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan.
Program Pelatihan untuk Aktivitas Berisiko Tinggi
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kementerian Pariwisata telah mengembangkan berbagai modul pelatihan yang ditujukan pada kegiatan wisata dengan risiko tinggi, seperti pendakian gunung, berkunjung ke tempat air, arung jeram, dan snorkeling. Program ini dirancang secara sistematis, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk asosiasi industri, akademisi, serta praktisi di bidang pariwisata. Martini menjelaskan bahwa pelatihan dilakukan berdasarkan kompetensi, sehingga peserta bisa memahami standar kerja yang diperlukan dalam menjaga keselamatan wisatawan sepanjang proses perjalanan. “Sertifikasi profesi juga menjadi bagian penting dari program ini, karena memberikan kepastian bahwa pelaku pariwisata memiliki kemampuan yang terukur,” tambahnya.
“Ke-30 orang itu diharapkan dapat berbagi ilmunya ke orang lain,” kata Martini.
Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan kualitas pemandu wisata gunung dan wisata tirta, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan program tugas pembantuan yang mencakup pelatihan keselamatan wisata bagi 30 peserta di 38 provinsi. Martini menjelaskan bahwa para peserta ini akan menjadi pengawas atau pelatih di lokasi masing-masing, sehingga mampu menyebarluaskan pengetahuan kepada lebih banyak anggota komunitas pariwisata. “Dengan cara ini, peningkatan kualitas keselamatan tidak hanya terbatas pada pengelola destinasi utama, tetapi juga mencakup pengunjung di daerah terpencil,” katanya.
Pengembangan Standar Pelayanan Wisata
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga berkomitmen untuk menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjangkau seluruh tahapan layanan wisata. Standar ini mencakup proses perencanaan perjalanan, pengelolaan destinasi, hingga pengalaman kembali dari lokasi wisata. Martini mengatakan bahwa dokumen ini tidak hanya berguna bagi pemerintah daerah, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh akademisi, industri, dan profesi di bidang pariwisata. “SKKNI ini diharapkan menjadi pedoman utama dalam menilai kualitas pelayanan dan kemampuan tenaga kerja sektor pariwisata,” ujarnya. Penerapan standar ini dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional.
Peran Politeknik Pariwisata dalam Pendidikan Vokasi
Martini juga menyoroti peran Politeknik Pariwisata (Poltekpar) sebagai pusat pendidikan vokasi yang berkompeten. Menurutnya, pemerintah sedang memperkuat fokus pengembangan Poltekpar untuk menciptakan tenaga profesional yang siap menghadapi tantangan global. “Poltekpar diharapkan menjadi tempat latihan dan pengembangan kompetensi, sehingga lulusannya dapat menguasai teknik pelayanan, manajemen risiko, dan pengelolaan destinasi secara efektif,” terangnya. Pengembangan ini dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di sektor pariwisata memiliki kemampuan yang selaras dengan standar internasional.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana telah menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata memiliki lima program strategis untuk menjawab berbagai tantangan di sektor pariwisata nasional. Salah satu dari lima program tersebut adalah peningkatan keselamatan berwisata, yang akan difokuskan pada pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kesiapan pelaku pariwisata dalam menghadapi berbagai risiko. Martini menjelaskan bahwa program ini tidak hanya menyangkut teknis pelatihan, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, seperti pengorganisasian sertifikasi dan sistem pemantauan kualitas layanan. “Kesiapan di sisi keselamatan wisata sangat krusial, karena dapat meminimalkan insiden kecelakaan dan meningkatkan kepercayaan wisatawan,” ujarnya.
Upaya Menciptakan Kualitas Layanan yang Terukur
Program peningkatan keselamatan berwisata tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan pariwisata yang lebih berkelanjutan. Martini menegaskan bahwa selain pelatihan, Kementerian Pariwisata juga menggencarkan penyebaran informasi dan edukasi tentang keamanan di berbagai media. “Pemahaman masyarakat tentang risiko dan cara mengatasi masalah keamanan akan memperkuat keseluruhan ekosistem pariwisata,” katanya. Selain itu, upaya ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa setiap destinasi wisata memiliki sistem penanggulangan darurat yang terstruktur dan diakses oleh semua pengunjung.
Dalam konteks ini, Martini menyoroti bahwa peningkatan keselamatan wisata tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada keterampilan dan sikap profesional para penyedia layanan. “Kami menggandeng berbagai pihak untuk memastikan bahwa semua aspek terpenuhi, mulai dari persiapan perjalanan hingga perjalanan pulang,” tambahnya. Perluasan pelatihan dan sertifikasi ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja pariwisata yang tidak hanya mampu menjaga keamanan, tetapi juga mewujudkan pengalaman wisata yang lebih baik bagi masyarakat.
Martini juga menekankan bahwa keberhasilan program-program ini bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh stakeholders, termasuk masyarakat lokal, pengelola destinasi, serta investor. “Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, industri, dan masyarakat akan mempercepat proses peningkatan kualitas pariwisata,” katanya. Hal ini sejalan dengan visi Kementerian Pariwisata dalam menghadirkan Indonesia sebagai tujuan wisata yang aman, menarik, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang holistik, Kemenpar berharap dapat menciptakan industri pariwisata yang tidak hanya berkontribusi pada perekonomian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.