Solving Problems: Pangdam perintahkan pengawasan ketat “jalur tikus” RI-Malaysia

Pangdam XII/Tanjungpura Perintahkan Penegakan Hukum di Jalur Perbatasan RI-Malaysia

Solving Problems – Pontianak, Kalimantan Barat – Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, memberikan instruksi untuk meningkatkan pengawasan di sepanjang jalur tidak resmi antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Tujuan utamanya adalah meminimalkan praktik penyelundupan barang ilegal, narkotika, serta kegiatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sering terjadi di area perbatasan. “Kami menekankan pentingnya penguatan pengawasan di jalur tikus, antisipasi pelintasan batas secara illegal, dan peningkatan kemampuan deteksi dini terhadap penyelundupan narkotika dan TPPO,” ujar Novi dalam upacara serah terima Satgas Pamtas dari Batalyon Armed 13/Nanggala dan Batalyon Armed 19/Bogani di Aula Sudirman Makodam XII/Tanjungpura, Kubu Raya, Senin.

Kegiatan Serah Terima Satgas Pamtas

Dalam acara tersebut, dua satuan pasukan tersebut secara resmi menggantikan Satgas sebelumnya yang bertugas di sektor barat dan timur perbatasan Indonesia-Malaysia. Peralihan tugas ini dilakukan guna memastikan keberlanjutan pengamanan dan konsistensi operasi di kawasan rawan. Mayjen Novi menekankan bahwa tugas Satgas Pamtas tidak hanya terbatas pada pengawasan fisik di garis batas, tetapi juga mencakup upaya mempertahankan keamanan wilayah serta memberikan rasa nyaman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah perbatasan.

Mengatasi Risiko di Jalur Tikus

Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura memastikan bahwa satuan yang baru bertugas memiliki tanggung jawab untuk mengamankan kawasan yang rentan terhadap kegiatan ilegal. Mayjen Novi menyatakan bahwa jalur tidak resmi di daerah perbatasan masih menjadi tempat favorit pelaku penyelundupan untuk memasuki wilayah Indonesia. “Kami berharap Satgas Pamtas dapat mengidentifikasi potensi ancaman lebih awal, memutus rantai perdagangan barang ilegal, dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat,” tambahnya.

Tantangan di Lapangan

Dalam laporan, Pangdam mengakui masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas, seperti keterbatasan peralatan pendeteksi narkotika, kondisi kendaraan operasional yang mulai usang, dan kurangnya infrastruktur dasar seperti jaringan komunikasi, listrik, serta air bersih di sejumlah pos pengawasan. Kendala ini memerlukan koordinasi yang lebih intensif antara Satgas dan instansi terkait. “Meski ada tantangan, kita harus tetap menjaga konsistensi tugas dan beradaptasi dengan lingkungan wilayah penugasan,” jelas Novi.

Komitmen Prajurit dan Kehormatan Negara

Mayjen Novi juga menekankan pentingnya sikap profesional dan tanggung jawab seluruh personel Satgas. Ia mengingatkan bahwa operasi pengamanan perbatasan merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan oleh negara. “Prajurit harus menjaga integritas satuan, menjunjung tinggi Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI, serta memahami budaya dan karakteristik masyarakat lokal,” ujarnya. Tugas ini tidak hanya menguntungkan keamanan wilayah, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antarbangsa di wilayah Kalimantan Barat.

Kegiatan Pembinaan Teritorial

Selain fokus pada pengamanan, Satgas Pamtas juga diharapkan aktif dalam melakukan pembinaan teritorial dan meningkatkan komunikasi sosial dengan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran negara serta membangun kesadaran warga tentang pentingnya mengawasi aktivitas di sekitar perbatasan. “Prajurit harus menjadi bagian dari komunitas setempat, bukan hanya penjaga batas,” imbuh Novi. Dengan pendekatan ini, Satgas diharapkan bisa mengurangi risiko kegiatan ilegal yang bisa merugikan masyarakat.

Kesiapan dan Kolaborasi

Pangdam XII/Tanjungpura meminta seluruh prajurit segera beradaptasi dengan kondisi lapangan, memahami dinamika sosial, serta bekerja sama dengan instansi terkait. Ia menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum di jalur tikus bergantung pada kesiapan personel dan keterlibatan masyarakat. “Kolaborasi antara Satgas, pemerintah daerah, dan warga desa sangat krusial untuk mengendalikan aktifitas penyelundupan,” kata Novi. Dalam konteks ini, kehadiran Satgas juga dianggap sebagai bentuk keamanan yang menjamin stabilitas politik dan ekonomi di Kalimantan Barat.

Mayjen Novi menambahkan bahwa peran Satgas Pamtas merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. “Jalur tikus sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengakses sumber daya alam atau melakukan transaksi ilegal lintas batas,” jelasnya. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan upaya penyelundupan bisa diminimalkan, serta masyarakat sekitar dapat merasakan perlindungan yang lebih baik. Dalam beberapa bulan terakhir, Kementerian Pertahanan dan pihak-pihak terkait telah memperkuat upaya memperketat pemeriksaan di area perbatasan sebagai respons terhadap meningkatnya pelanggaran hukum lintas negara.

Penguatan Kemitraan dengan Masyarakat

Satuan yang baru bertugas juga diminta untuk memperkuat kemitraan dengan warga setempat. Ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pengamanan yang lebih holistik. “Kegiatan komunikasi sosial adalah jembatan utama antara pasukan dan masyarakat. Dengan menerapkan strategi ini, Satgas bisa menggali informasi penting yang membantu dalam pencegahan kegiatan ilegal,” kata Novi. Ia menambahkan bahwa komunikasi dua arah antara prajurit dan warga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pengamanan di wilayah perbatasan.

Pangdam juga meminta seluruh personel untuk tetap menjaga keamanan diri sendiri dan peralatan operasional. “Kita harus siap menghadapi berbagai ancaman, baik dari alam maupun manusia,” ujarnya. Dalam pelaksanaan tugas, penegakan hukum di jalur tikus menjadi prioritas utama. Keberhasilan operasi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan perbatasan. Dengan konsistensi tugas dan dukungan masyarakat, Kalimantan Barat diharapkan menjadi wilayah yang aman dan bebas dari aktivitas ilegal lintas batas.

Satgas Pamtas yang baru ditempatkan di