Key Strategy: Kemenperin yakin penurunan harga LNG jadi angin segar bagi industri

Kemenperin Optimistis Penurunan Harga LNG Memberi Dampak Positif bagi Sektor Industri

Key Strategy –

Jakarta, 29 Juni 2023 — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan pernyataan resmi bahwa pengurangan harga liquefied natural gas (LNG) bagi industri menjadi langkah penting yang bisa memperkuat pertumbuhan sektor manufaktur. Dalam pernyataannya yang dikonfirmasi pada Selasa, Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kemenperin, menegaskan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk meringankan beban biaya energi yang saat ini menghambat produktivitas usaha. “Kami merasa senang dengan kebijakan penurunan harga LNG, karena ini memberikan bantuan signifikan bagi industri dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berlanjut,” kata Febri.

Apresiasi Kemenperin terhadap Langkah DPR

Pernyataan Febri juga mencerminkan rasa terima kasih terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berperan dalam mengkoordinasikan pemangku kepentingan. Febri menyebutkan bahwa pertemuan antara para pengambil kebijakan dan industri strategis, yang dipimpin oleh Dasco, menjadi momentum penting dalam mencari solusi masalah pasokan gas. “Fasilitasi yang diberikan Bapak Sufmi Dasco Ahmad untuk mempertemukan berbagai pihak adalah langkah konkrit yang sangat berharga,” jelasnya.

“Perhatian mendalam dan kebijakan yang diambil beliau membuat kita lebih yakin bahwa industri akan bisa bertahan di tengah tekanan harga energi yang tinggi,” ucap Febri. Ia menambahkan, langkah ini bukan hanya menguntungkan sektor manufaktur, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Febri menjelaskan, kepastian pasokan gas bumi dengan harga kompetitif sangat vital dalam menjaga stabilitas investasi dan produktivitas. Dengan penurunan harga LNG, diharapkan berbagai perusahaan dapat mengalokasikan dana lebih efisien, sehingga kinerja bisnis bisa meningkat. “Harga yang lebih rendah akan mengurangi biaya operasional, memungkinkan industri untuk fokus pada inovasi dan ekspansi,” tegas Febri.

Tiga Harapan Utama dari Pelaku Industri

Selain apresiasi terhadap DPR, Kemenperin juga menyampaikan tiga harapan utama yang dinyatakan oleh pelaku industri terkait kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT). Pertama, mereka meminta agar distribusi gas melalui skema AGIT diimplementasikan secara penuh sesuai aturan yang berlaku, tanpa adanya pengurangan volume. Kedua, volume gas yang telah dialokasikan tidak boleh dikurangi secara sepihak, karena hal ini akan langsung memengaruhi kapasitas produksi pabrik. Ketiga, keberlanjutan pasokan energi harus dijaga untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

“Kami berharap pengalokasian gas tidak hanya diumumkan, tetapi juga dijalankan secara maksimal. Setiap penurunan pasokan akan merugikan industri, terutama di tengah persaingan global yang ketat,” tambah Febri. Ia menjelaskan bahwa dalam skenario terburuk, jika pasokan gas terganggu, akan ada dampak langsung terhadap kegiatan produksi, sehingga berpotensi mengurangi output sektor manufaktur.

Kebijakan penurunan harga LNG tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri untuk meningkatkan efisiensi operasional. Febri menekankan bahwa kementerian terus memantau pelaksanaan koordinasi bersama DPR dan lembaga terkait untuk memastikan kebijakan ini bisa dijalankan secara optimal. “Kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang stabil dan kondusif,” katanya.

Menurut Kemenperin, pengurangan harga LNG dari sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU merupakan tindakan strategis pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap kenaikan harga gas global yang mengganggu keberlanjutan sektor industri. “Dengan harga yang lebih murah, pelaku usaha bisa menghemat biaya, sehingga mampu berinvestasi pada sektor-sektor yang lebih berkembang,” jelas Febri.

Peran ESDM dalam Menjaga Stabilitas Pasokan

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa kebijakan penurunan harga LNG lahir setelah pemerintah meninjau aspirasi industri. “Koordinasi intensif dengan DPR adalah kunci dalam merespons dinamika pasar global yang terus berubah,” ucap Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan tekanan harga gas yang meningkat di tingkat internasional. “Dengan harga LNG yang lebih rendah, industri bisa berkompetisi lebih baik, sekaligus mencegah penurunan tenaga kerja,” tambahnya. Ia juga menyatakan bahwa langkah ini bukan hanya menguntungkan sektor manufaktur, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menurut Bahlil, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pasokan energi tetap stabil, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. “Kita harus membangun sistem yang berkelanjutan, agar industri tidak pernah kehilangan akses ke bahan bakar yang dibutuhkan,” katanya.

Kebijakan penurunan harga LNG juga diharapkan bisa mendorong peningkatan ekspor produk manufaktur. “Produk Indonesia akan lebih kompetitif jika biaya produksi bisa dikurangi secara signifikan,” tegas Bahlil. Ia menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah dan DPR akan terus dilakukan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan transparan.

Kebijakan sebagai Langkah Strategis

Kemenperin menegaskan bahwa kebijakan harga LNG yang lebih rendah adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya saing industri nasional. “Ini adalah langkah yang tepat waktu, karena industri saat ini sedang menghadapi tekanan harga bahan bakar yang tinggi,” kata Febri.

Febri juga menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi AGIT sangat bergantung pada komitmen semua pihak. “Kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini bisa dijalankan tanpa hambatan, agar manfaatnya bisa dirasakan oleh semua sektor industri,” katanya.

Dalam jangka panjang, penurunan harga LNG diperkirakan akan berdampak positif pada perekonomian. “Industri bisa bergerak lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan kualitas produk,” jelas Febri. Ia menambahkan bahwa dengan kebijakan yang konsisten, sektor manufaktur akan bisa menghadapi tantangan global dengan lebih tangguh.

Kemenperin juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan industri dalam menciptakan ekosistem yang sehat. “Kita perlu saling mendukung untuk memastikan kebijakan energi bisa memberikan manfaat maksimal,” tutup Febri.