Main Agenda: Adkasi: Kebijakan penyerapan gabah Rp6.500/kg sejahterahkan petani

Kebijakan Harga Gabah Rp6.500/kg Dukung Kesejahteraan Petani

Main Agenda – Jakarta, 29 Juni 2026 – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menyambut gembira kebijakan pemerintah yang menyerap gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram. Menurut Ketua Umum Adkasi, Siswanto, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga membantu menjaga keseimbangan harga beras di pasar. “Pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui harga gabah yang stabil dan layak,” ujar Siswanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (29/6/2026).

Meningkatkan Pendapatan Petani

Kebijakan penyerapan gabah tersebut dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Siswanto, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blora, menyampaikan bahwa pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengonfirmasi bahwa kebijakan ini memberikan dampak langsung pada kehidupan petani. Ia menjelaskan bahwa harga gabah saat ini berada dalam kondisi yang memadai, sehingga petani dapat menikmati keuntungan ekonomi yang sebelumnya tidak tercapai. Selain itu, harga beras tetap terjaga secara efektif, yang menjadi prioritas dalam menjaga inflasi dan ketersediaan bahan pokok.

“Pendapatan petani semakin meningkat, sementara harga beras tetap terkendali. Keseimbangan ini menjadi bukti kebijakan pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Siswanto.

Transformasi Ekonomi Pertanian

Pertemuan Adkasi dengan Menteri Pertanian berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Siswanto menyatakan bahwa kebijakan harga gabah telah menjadi terobosan nyata dalam meningkatkan kepastian penghasilan petani. Ia menegaskan bahwa berbagai laporan dari daerah menunjukkan adanya perubahan signifikan, terutama dalam hal akses pasar dan keterjangkauan bahan produksi. “Petani kini lebih percaya pada kebijakan pemerintah, karena hasilnya langsung terasa di lapangan,” tambahnya.

Kebijakan ini juga memperkuat keyakinan masyarakat bahwa sektor pertanian mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Siswanto menjelaskan bahwa program pengendalian harga beras dan penyerapan gabah sudah menunjukkan hasil yang optimal, sehingga kebijakan tersebut perlu terus dipertahankan. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan.

Kolaborasi Pusat-Daerah dan Perubahan Sikap Masyarakat

Dalam mengevaluasi kebijakan pertanian, Adkasi menyebutkan bahwa reformasi tata kelola pupuk bersubsidi menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kinerja petani. Siswanto menyampaikan bahwa program ini memudahkan petani mendapatkan bahan-bahan pertanian dengan harga yang lebih terjangkau. “Pupuk sekarang lebih mudah diakses dan harganya lebih murah. Kebijakan ini tidak hanya berhenti di kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” jelas Siswanto.

Adkasi juga melihat adanya perubahan paradigma masyarakat terhadap sektor pertanian. Minat generasi muda untuk kembali terlibat dalam sektor pertanian mulai meningkat, terutama karena peluang ekonomi yang lebih menjanjikan. “Kebijakan yang diterapkan pemerintah memberikan optimisme baru bagi petani nasional,” ujarnya. Menurut Siswanto, hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan pertanian telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap potensi sektor pertanian sebagai bagian dari perekonomian.

Pengembangan Komoditas Strategis

Adkasi berharap kebijakan ini dapat diikuti dengan pengembangan komoditas strategis lainnya, seperti tebu, kelapa sawit, dan peternakan. “Pengembangan komoditas tersebut sangat penting untuk menambah variasi hasil pertanian dan memperkuat ketahanan pangan,” tambah Siswanto. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan swasembada pangan. “Forum dialog yang dibangun Kementerian Pertanian memberikan ruang bagi kebijakan daerah untuk berkoordinasi dengan pusat,” jelasnya.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian juga mendapat apresiasi karena aktif melakukan pendampingan dan edukasi kepada pemerintah daerah. “Program edukasi ini memperkuat minat masyarakat terhadap usaha peternakan sebagai sumber pendapatan tambahan,” kata Siswanto. Ia berharap langkah-langkah ini terus dijalankan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian.

Optimisme Mencapai Swasembada Pangan

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya menjaga kebijakan yang berpihak kepada petani. Ia memastikan bahwa masukan dari Adkasi akan ditindaklanjuti dalam penyempurnaan program pembangunan pertanian. “Peningkatan produksi pangan nasional tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.

“Kebijakan penyerapan gabah, distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan harus menjadi prioritas dalam menunjang kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional,” kata Amran Sulaiman.

Menurut Amran, swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai jika seluruh pihak bergerak bersama. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat perlu bekerja sama erat dengan daerah dan pelaku usaha pertanian. “Kolaborasi ini akan memastikan distribusi dan pemasaran hasil pertanian berjalan lancar,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, Adkasi juga menyampaikan aspirasi untuk pengembangan program pertanian yang lebih inklusif. Siswanto menyebutkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah memberikan kesempatan bagi daerah untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketahanan pangan. “Kami yakin, kebijakan ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi sektor pertanian Indonesia,” ujarnya.

Kebijakan untuk Masa Depan

Adkasi menilai bahwa kebijakan penyerapan gabah dan reformasi pupuk bersubsidi menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Ia berharap kebijakan ini terus ditingkatkan dan diperluas ke sektor-sektor lain. “Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan petani dan memastikan kebutuhan pangan rakyat terpenuhi,” jelas Siswanto.

Menurut Siswanto, keberhasilan kebijakan pertanian harus diukur dari kualitas hidup petani. Ia menyebutkan bahwa kenaikan harga gabah ke Rp6.500/kg membantu petani mencapai pendapatan yang lebih layak. “Pertanian bukan hanya tentang produksi,