Special Plan: Eddy: Kebakaran TPA Jatiwaringin tegaskan pentingnya percepatan WTE

Eddy: Kebakaran TPA Jatiwaringin Jadi Tanda Peringatan Percepatan WTE

Special Plan – Jakarta, Minggu – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Tangerang, Banten, merupakan momentum penting untuk mendorong percepatan program pengelolaan sampah nasional berbasis waste-to-energy (WTE). Menurutnya, insiden tersebut menjadi tanda peringatan bahwa Indonesia perlu beralih dari sistem pengelolaan sampah yang tergantung pada penimbunan di TPA ke metode yang lebih modern. “Kebakaran TPA Jatiwaringin berfungsi sebagai tanda peringatan bahwa kapasitas pengelolaan sampah kita sudah mencapai ambang yang memerlukan transformasi besar-besaran, termasuk memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti energi listrik,” kata Eddy dalam pernyataannya.

Indonesia Tidak Bisa Lagi Mengandalkan Sistem Penimbunan Sampah

Menurut Eddy, selama ini sebagian besar sampah Indonesia hanya berakhir di TPA dengan cara penimbunan, sementara jumlah sampah yang dihasilkan mencapai 56 juta ton per tahun. Sistem ini, katanya, semakin rentan terhadap risiko kebakaran akibat akumulasi gas metana yang terjadi di tempat pembuangan akhir. Selain itu, metode penimbunan juga berdampak pada peningkatan polusi lingkungan serta pemborosan potensi energi dan nilai ekonomi yang ada dalam sampah. “Kita harus sadar bahwa sistem seperti ini tidak lagi efektif untuk menghadapi tantangan kuantitas sampah yang terus meningkat,” tambahnya.

“Kebakaran TPA Jatiwaringin menunjukkan bahwa perubahan mendasar dalam pengelolaan sampah menjadi keharusan. Program WTE adalah jawaban strategis yang mampu mengurangi volume sampah di TPA sekaligus menghasilkan energi listrik,” ujarnya.

Presiden Prabowo Didukung untuk Mempercepat Pembangunan WTE

Eddy menyatakan dukungan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan fasilitas waste-to-energy di berbagai daerah. Ia menilai, langkah tersebut penting untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah nasional. “WTE bukan hanya solusi untuk mengurangi sampah di TPA, tetapi juga alat untuk menciptakan ekonomi sirkular yang memberikan nilai tambah dari limbah,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Eddy menjelaskan bahwa pengelolaan sampah modern harus melibatkan teknologi, keberlanjutan ekonomi, serta keberhasilan transisi menuju energi bersih. “Program WTE menawarkan dua manfaat utama: mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA dan menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat,” tambahnya. Ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan teknologi yang digunakan memenuhi standar emisi internasional, diawasi secara ketat, dan menghasilkan energi yang ramah lingkungan.

Sampah yang Masih Memiliki Nilai Ekonomi Harus Didaur Ulang

Eddy menegaskan bahwa waste-to-energy bukan berarti mengabaikan upaya pengurangan sampah, justru menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi. “Sampah yang masih bisa diolah secara ekonomis harus didaur ulang terlebih dahulu, sedangkan sisa-sisanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa pendekatan ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.

Dalam menghadapi krisis sampah, Eddy mengingatkan bahwa pengurangan sampah dari sumber harus menjadi prioritas. Ini bisa dilakukan melalui kebijakan pemilahan sampah rumah tangga, peningkatan daur ulang, serta penguatan bank sampah di berbagai daerah. “Pendekatan ini memperkuat sistem pengelolaan sampah secara holistik, meminimalkan dampak lingkungan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi,” katanya.

Kebakaran di TPA Jatiwaringin dan Dampaknya

Insiden kebakaran di TPA Jatiwaringin terjadi sejak Selasa (30/6). Dampaknya cukup signifikan, dengan pemerintah setempat menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran selama 14 hari, mulai 1 Juli 2026. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sebanyak 102 warga mengungsi akibat kepulan asap yang mengancam kesehatan. “Kebakaran ini tidak hanya mengganggu lingkungan, tetapi juga mengingatkan kita tentang keterbatasan sistem lama dalam menghadapi bencana,” ujarnya.

“Kita perlu keberanian untuk melompati kebijakan tradisional dan mempercepat pembangunan WTE sebagai bagian dari strategi nasional menuju Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan mandiri,” kata Eddy.

Kebutuhan Konsistensi dalam Implementasi WTE

Menurut Eddy, keberhasilan program WTE bergantung pada konsistensi pemerintah dalam memastikan fasilitas tersebut beroperasi sesuai standar lingkungan hidup. Ia mengingatkan bahwa pembangunan WTE harus menggunakan teknologi terbaik yang tersedia dan dijalankan secara transparan. “Selain teknologi, kita juga perlu kebijakan yang memprioritaskan keberlanjutan, seperti regulasi yang memaksa daur ulang dan pengurangan sampah,” jelasnya.

Dirinya menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses pembangunan WTE, memastikan proyek ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan. “WTE adalah kunci untuk mewujudkan ekonomi sirkular yang mampu mengubah sampah menjadi sumber daya bernilai,” katanya. Eddy juga menekankan bahwa pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Transformasi Menuju Sistem Pengelolaan Sampah Modern

Dalam konteks keberlanjutan, Eddy menegaskan bahwa Indonesia harus beralih ke pengelolaan sampah yang lebih modern. “Sistem penimbunan sampah hanya menjadi solusi sementara, sedangkan WTE adalah bagian dari solusi jangka panjang,” ujarnya. Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. “Kita perlu membangun konsensus bahwa sampah bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga