Hoaks! Prabowo tutup ratusan BUMN untuk danai MBG

Narasi Viral Soal Penutupan 800 BUMN untuk MBG Dibenarkan? Fakta di Lapangan Menunjukkan Hal Berbeda

Programamal.com – Sebuah video berdurasi 12 detik yang beredar di Facebook memicu gelombang kekhawatiran di kalangan warganet. Dalam rekaman singkat tersebut, seorang narator mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menutup 800 perusahaan pelat merah pada akhir tahun 2026, lalu mengalihkan seluruh keuntungan dari penutupan itu ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Akun yang menyebarkan konten tersebut memiliki lebih dari tiga ribu pengikut, angka yang cukup untuk membuat narasi semacam ini menjangkau ribuan orang dalam hitungan jam.

Teks yang menyertai video itu berbunyi lugas dan provokatif:

“PRABOWO: 800 BUMN AKAN DI TUTUP DI AKHIR TAHUN 2026 DEMI MBG? karena banyak BUMN yang menjadi sarang/sumber korupsi sehingga dialihkan dananya untuk MBG.”

Kalimat semacam ini dirancang agar terdengar meyakinkan bagi pembaca yang tidak mengikuti perkembangan kebijakan secara rutin. Angka “800” yang besar, dikaitkan langsung dengan program populer seperti MBG, menciptakan kesan bahwa negara sedang melakukan langkah drastis demi kepentingan rakyat. Namun, ketika narasi tersebut diuji terhadap pernyataan resmi kepala negara, kesesuaiannya runtuh.

Apa yang Sebenarnya Dikatakan Prabowo

Pada Senin, Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam penutupan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, ia memang mengungkapkan rencana untuk mereduksi jumlah BUMN secara signifikan. Angka yang disebutkannya bukan 800, melainkan setidaknya 700 entitas pelat merah yang akan dipangkas hingga akhir 2026. Perbedaan satu digit antara klaim viral dan pernyataan resmi ini bukan sekadar soal angka; ia mengubah skala narasi secara substansial.

Lebih penting lagi, Prabowo menjelaskan bahwa langkah penutupan tersebut didasarkan pada evaluasi kinerja bisnis. Perusahaan-perusahaan yang terus merugi dan tidak menunjukkan prospek perbaikan menjadi sasaran utama. Ia menegaskan:

“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN.”

Perlu dicatat bahwa 290 entitas sudah ditutup sebelum pidato di Jombang itu disampaikan. Artinya, proses restrukturisasi BUMN bukan rencana masa depan semata, melainkan kebijakan yang sedang berjalan dan telah menghasilkan dampak nyata. Prabowo menambahkan bahwa upaya tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun bagi kas negara.

Ke Mana Arah Dana Rp50 Triliun?

Di sinilah klaim viral kehilangan pijakan faktanya. Presiden Prabowo tidak pernah menyatakan bahwa dana hasil penghematan dari penutupan BUMN akan secara spesifik dialokasikan untuk operasional MBG. Yang ia sampaikan justru lebih luas cakupannya: dana tersebut akan digelontorkan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat.”

Pernyataan ini menempatkan penghematan BUMN sebagai bagian dari strategi fiskal yang lebih luas, bukan sebagai sumber pendanaan tunggal bagi satu program tertentu. Tidak ada dokumen resmi, siaran pers, maupun keterangan pers yang mengaitkan secara eksplisit dana Rp50 triliun tersebut dengan anggaran MBG. Dengan demikian, narasi yang beredar di Facebook menyederhanakan dan mendistorsi kebijakan fiskal negara menjadi satu garis sebab-akibat yang tidak didukung data.

Mengapa Narasi Semacam Ini Mudah Menular

Program MBG sendiri merupakan salah satu kebijakan paling diperbincangkan di ruang publik Indonesia. Setiap informasi yang menyebut nama program ini otomatis menarik perhatian, terutama jika dikaitkan dengan angka-angka besar dan keputusan eksekutif yang dramatis. Video berdurasi 12 detik tidak memberi ruang bagi pembaca untuk mengecek konteks, membandingkan sumber, atau memahami nuansa kebijakan. Format singkat semacam ini memang dirancang untuk memicu reaksi emosional—kaget, marah, atau kagum—sebelum pikiran kritis sempat bekerja.

Selain itu, narasi soal penutupan massal BUMN menyentuh sentimen publik yang sudah lama mengakar. Selama bertahun-tahun, banyak kalangan mengkritik inefisiensi dan praktik korupsi di sejumlah perusahaan negara. Ketika kritik lama itu dibungkus dalam kerangka “penutupan demi MBG”, ia terasa seperti pemenuhan janji lama, padahal substansi kebijakannya berbeda. Penutupan yang dilakukan pemerintah didasarkan pada analisis kinerja keuangan, bukan pada asumsi bahwa setiap BUMN adalah sarang korupsi.

Implikasi bagi Literasi Digital

Kasus ini menambah daftar panjang misinformasi yang memanfaatkan kebijakan nyata lalu memelintir tujuannya. Fakta bahwa Prabowo memang merencanakan pengurangan jumlah BUMN membuat klaim viral tampak setengah benar, dan justru di situlah bahayanya. Publik yang hanya menangkap separuh kebenaran—bahwa penutupan BUMN memang terjadi—bisa dengan mudah terseret ke kesimpulan keliru soal motivasinya.

Bagi pembaca yang ingin memverifikasi narasi semacam ini, langkah sederhana namun efektif adalah mengecek pidato resmi kepala negara, siaran pers Kementerian BUMN, atau dokumen anggaran yang relevan. Jika sebuah klaim tidak dapat ditelusuri ke sumber primer, kemungkinan besar ia merupakan konstruksi naratif yang berdiri sendiri.

Kesimpulan

Klaim bahwa Prabowo menutup 800 BUMN secara spesifik untuk mendanai MBG tidak memiliki dasar faktual. Angka yang benar adalah setidaknya 700 entitas yang menjadi target pengurangan, dan dana penghematan yang dihasilkan dialokasikan untuk kepentingan rakyat secara luas melalui berbagai program pemerintah, bukan untuk satu program tertentu. Konten Facebook tersebut dinilai sebagai hoaks.