Main Agenda: Komisi VII DPR minta setiap PDAM tingkatkan layanan air siap minum

Komisi VII DPR Minta PDAM Perbaiki Kualitas Air Siap Minum untuk Kurangi Ketergantungan pada Kemasan

Main Agenda – Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Dalam kunjungan kerja ke PT Akasha Wira International Tbk di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi VII DPR RI menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan air minum yang disediakan oleh setiap perusahaan daerah air minum (PDAM). Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari Panitia Kerja (Panja) Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), yang bertujuan meninjau kebijakan serta tantangan dalam sektor air. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengungkapkan, pemerintah harus berperan aktif dalam memastikan akses air minum layak konsumsi, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber air bersih.

Kunjungan dan Pernyataan Chusnunia Chalim

Dalam sesi diskusi, Chusnunia menekankan bahwa air merupakan aset vital yang tidak bisa digantikan. “Air merupakan kebutuhan yang mutlak bagi setiap individu, karena merupakan kebutuhan esensial. Maka, perhatian pemerintah harus lebih besar lagi,” ujarnya. Ia menyampaikan pandangan ini sebagai respons atas kekhawatiran bahwa saat ini masyarakat terlalu bergantung pada air minum dalam kemasan, sementara PDAM masih belum mampu menyediakan layanan air minum yang siap diminum secara langsung.

“PDAM itu kan air minum, tetapi sampai detik ini jadinya hanya mampu di level air mandi. Padahal PDAM sendiri juga air,” ujarnya.

Menurut Chusnunia, PDAM memiliki potensi besar untuk menghasilkan air minum yang layak konsumsi. Namun, hingga kini, kualitas air yang mereka distribusikan belum mencapai standar yang memadai. “Masalah ini harus menjadi fokus utama pemerintah, karena jika PDAM tidak mampu memenuhi kebutuhan air minum warga, maka industri AMDK akan terus memenuhi kebutuhan tersebut,” tambahnya.

Kritik terhadap Kinerja PDAM

Komisi VII DPR RI mengkritik kinerja PDAM yang dinilai masih ketinggalan dalam pelayanan. Chusnunia menjelaskan, PDAM seharusnya bisa menjadi pelaku utama dalam menyediakan air minum sehari-hari, tetapi kenyataannya, mereka lebih fokus pada pemasok air untuk keperluan mandi dan mencuci. “PDAM harus diubah dari sekadar penyuplai air baku menjadi penyedia air minum siap konsumsi. Jika tidak, masyarakat akan terus bergantung pada produk air kemasan yang harganya lebih mahal dan menghasilkan limbah plastik,” katanya.

Lebih lanjut, Chusnunia menyatakan bahwa air yang dikelola PDAM bisa dimanfaatkan oleh industri untuk diproses menjadi air minum dalam kemasan. Namun, sampai saat ini, proses tersebut belum dijalankan secara optimal. “PDAM seharusnya menjadi jembatan antara sumber air alam dan industri AMDK, tapi kenyataannya, mereka justru menjadi pelaku yang tidak aktif,” tambahnya.

Pertimbangan Strategis

Chusnunia menyoroti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terus meningkat, terutama di daerah perkotaan. “Dengan populasi yang berkembang, kebutuhan air minum harus disertai dengan peningkatan infrastruktur dan pengawasan kualitas,” katanya. Ia juga mengkritik kebijakan yang mengizinkan PDAM hanya menyuplai air baku, sementara pengolahan menjadi air siap minum masih terlalu bersifat pasar.

Dalam kunjungan ini, Komisi VII DPR RI tidak hanya fokus pada PDAM, tetapi juga menggali berbagai isu yang terkait dengan industri AMDK. Isu-isu seperti konservasi sumber daya air, pengelolaan limbah plastik, perlindungan konsumen, serta risiko mikroplastik dalam air minum menjadi bagian dari diskusi. “Industri AMDK menghasilkan limbah plastik yang signifikan, dan mikroplastik bisa memasuki tubuh manusia melalui air yang diminum,” jelas Chusnunia. Ia menilai ini menjadi tantangan serius yang perlu diatasi secara bersama-sama.

Langkah Selanjutnya

Chusnunia menegaskan bahwa Komisi VII DPR RI berencana memperkuat tindak lanjut dari hasil kunjungan ini. “Kita akan menyusun rekomendasi untuk pemerintah dan kementerian terkait, agar PDAM bisa ditingkatkan menjadi penyedia air minum yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya. Ia juga menyarankan bahwa pemerintah perlu memberikan bantuan teknis maupun keuangan kepada PDAM untuk memastikan kualitas air yang mereka keluarkan mencapai standar nasional.

Di samping itu, Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga agar tidak ada kesenjangan dalam pelayanan air. “PDAM tidak bisa bekerja sendirian, karena masalah air melibatkan banyak aspek, termasuk lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam mengawasi serta mendukung PDAM harus lebih aktif,” tegasnya.

Komisi VII DPR RI juga mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin meningkat seiring berkembangnya populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi. “Jika PDAM tidak segera meningkatkan kualitas layanannya, maka masyarakat akan terus tergantung pada AMDK, yang berisiko meningkatkan jumlah sampah plastik di lingkungan,” kata Chusnunia. Ia menilai bahwa perlu adanya inovasi dalam pengelolaan PDAM, seperti penggunaan teknologi modern untuk pemurnian air dan penerapan standar kesehatan yang ketat.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas air, Komisi VII DPR RI juga menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan PDAM. “Masyarakat harus diberi informasi yang jelas tentang kualitas air yang mereka konsumsi, agar bisa memilih sumber air yang paling aman dan terjangkau,” imbuhnya. Ia berharap, dengan adanya peningkatan kualitas layanan PDAM, masyarakat akan lebih percaya dan memanfaatkan sumber air lokal secara optimal.

Kunjungan tersebut diikuti oleh beberapa anggota komisi lainnya serta perwakilan dari industri AMDK. Diskusi menyentuh berbagai aspek, mulai dari efisiensi penggunaan energi hingga keberlanjutan sumber daya air. “PDAM harus menjadi model yang baik dalam pelayanan publik, karena air merupakan kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari,” pungkas Chusnunia. Ia menegaskan bahwa tindak lanjut dari hasil kunjungan ini akan menjadi fokus utama dalam beberapa pertemuan mendatang.

Dengan peran aktif Komisi VII DPR RI, diharapkan PDAM di berbagai daerah bisa segera meningkatkan kualitas