Menko IPK dorong transformasi kota di Indonesia hadapi tren urbanisasi

Transformasi Kota Didorong untuk Menjawab Urbanisasi Indonesia

Programamal.com – Perkembangan wilayah perkotaan akan menjadi salah satu penentu penting perjalanan Indonesia menuju 2045. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa kota-kota di Indonesia perlu bertransformasi agar siap menerima lonjakan penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi, serta tekanan perubahan iklim dan lingkungan.

Urbanisasi terus berlangsung dan akan membentuk wajah pembangunan nasional dalam beberapa dekade mendatang. Pada 2045, sekitar 72 persen penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di kawasan perkotaan. Perubahan ini membawa peluang besar bagi penciptaan aktivitas ekonomi, layanan publik, dan inovasi, tetapi sekaligus menuntut kesiapan tata kelola kota yang jauh lebih baik.

“Jangan sampai kota kita tidak tangguh. Kita mengejar kemajuan, kita mengejar kesejahteraan, tapi jangan sampai tidak tangguh dan tidak punya daya tahan terhadap perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan,” ujar AHY dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Kota Tidak Hanya Dituntut Tumbuh, tetapi Juga Bertahan

Penambahan jumlah warga di perkotaan tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan hunian, mobilitas, pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga ruang terbuka. Jika pertumbuhan itu tidak diantisipasi secara terpadu, persoalan yang telah lama dihadapi banyak kota dapat semakin berat.

AHY menyoroti berbagai tantangan perkotaan, termasuk penataan ruang, kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan banjir. Di saat yang sama, masyarakat tetap membutuhkan akses yang layak terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Karena itu, arah pembangunan kota perlu memastikan bahwa warga dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik, bukan sekadar tinggal di kawasan yang semakin padat.

Kota yang maju tidak cukup diukur dari banyaknya bangunan, jalan, atau pusat ekonomi. Ketangguhan menghadapi cuaca ekstrem, risiko banjir, kerusakan lingkungan, dan perubahan iklim juga harus menjadi bagian dari perencanaan. Ruang hijau, sistem drainase, transportasi, pengelolaan limbah, dan penyediaan fasilitas sosial saling berkaitan dalam menentukan kemampuan sebuah kota untuk bertahan dan berkembang.

Pemerintah mengarahkan pembangunan perkotaan agar lebih layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif untuk generasi berikutnya. Pendekatan tersebut berarti pembangunan perlu mempertimbangkan kebutuhan warga dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tinggal di kawasan dengan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan dasar.

“Pada akhirnya kita harus bekerja keras berkali-kali lipat lebih hebat,” kata AHY.

Penataan Kawasan Kumuh Menjadi Bagian dari Agenda Terpadu

Salah satu fokus yang dibenahi pemerintah adalah penataan kawasan kumuh. Upaya ini ditempuh dengan menghubungkan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri. Pembenahan tersebut memiliki landasan berupa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Pemukiman Kumuh Terpadu.

Melalui kerangka ini, penanganan permukiman kumuh tidak berhenti pada renovasi atau perbaikan rumah. Kebutuhan dasar dan fasilitas pendukung dalam satu kawasan juga menjadi perhatian. Artinya, perbaikan lingkungan permukiman perlu dihubungkan dengan akses jalan, sanitasi, layanan sosial, ruang publik, serta unsur lain yang memengaruhi kehidupan sehari-hari warga.

Pendekatan kawasan menjadi penting karena persoalan perkotaan jarang berdiri sendiri. Rumah yang lebih layak tetap membutuhkan lingkungan yang aman, akses pelayanan yang memadai, dan infrastruktur yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Penataan yang terintegrasi diharapkan membantu menciptakan perubahan yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.

Koordinasi Antarpemerintah Menentukan Hasil di Lapangan

AHY juga menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pembagian kewenangan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan warga.

Koordinasi menjadi krusial karena persoalan seperti banjir, kemacetan, permukiman, dan pengelolaan sampah dapat melintasi batas administrasi. Perencanaan yang tidak selaras berisiko membuat pembangunan di satu wilayah tidak mendukung kebutuhan wilayah lain. Sebaliknya, penyelarasan kebijakan dan program dapat membantu setiap tingkat pemerintahan bergerak menuju sasaran yang sama.

Selain infrastruktur dan tata kelola, sumber daya manusia dipandang sebagai modal utama dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Kota membutuhkan perencanaan yang mampu membuka kesempatan, mendukung produktivitas, dan menjaga kualitas lingkungan bagi penduduknya.

Transformasi perkotaan pada akhirnya bukan hanya agenda fisik, melainkan upaya menyiapkan ruang hidup yang lebih siap menghadapi masa depan. Dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat, kota-kota Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk berkembang secara seimbang: mendorong kemajuan ekonomi sambil menjaga ketahanan sosial, lingkungan, dan iklim.