New Policy: Ekonom: Mitigasi kenaikan harga BBM perlu lindungi kelompok rentan

Ekonom: Mitigasi Kenaikan Harga BBM Perlu Lindungi Kelompok Rentan

New Policy – Jakarta – Dalam wawancara dengan ANTARA, Jumat, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyoroti pentingnya menyusun kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax yang diharapkan mampu menjaga kemampuan beli masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut Josua, meskipun Pertamax lebih terfokus pada pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, kenaikan harga tersebut tetap berpotensi memengaruhi sektor-sektor lain seperti transportasi, distribusi barang, jasa, serta harga pangan. Ia menekankan bahwa dampak langsung terhadap kelompok rentan tidak sebesar kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite, tetapi perlu diantisipasi sejak awal.

Langkah Strategis untuk Mengurangi Tekanan

Josua menyarankan pemerintah memperkuat program bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran, terutama bagi rumah tangga yang kurang mampu, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak langsung dari naiknya biaya transportasi. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, penyaluran bahan pokok, atau pembiayaan distribusi yang lebih ringan. “Fokus kebijakan harus menjamin daya beli kelompok rentan dan menghindari penyebaran kenaikan harga ke kebutuhan pokok,” tulisnya dalam wawancara tersebut.

“Kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara cermat agar tidak hanya menjadi bantuan yang tidak tepat sasaran, tetapi juga memberikan dampak maksimal kepada masyarakat yang paling terpuruk akibat kenaikan harga BBM.”

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah dianjurkan menjaga stabilitas harga pangan melalui beberapa langkah, seperti penguatan cadangan pangan, operasi pasar, pengelolaan distribusi antar daerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit. Hal ini dianggap penting karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan. Dengan cara ini, risiko inflasi yang berpotensi mengancam kesejahteraan masyarakat bisa diminimalisir.

Kebijakan Sementara untuk Sektor Transportasi

Dalam sektor transportasi, Josua mengusulkan adanya dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil. Langkah ini bertujuan mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat, terutama di tengah tekanan harga BBM. Ia menambahkan bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM harus dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria tertentu.

Untuk mencegah kebocoran subsidi, pemerintah dianjurkan memperketat pengawasan penggunaan Pertalite. Hal ini termasuk penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan ketat di SPBU. Josua menegaskan bahwa langkah-langkah ini penting guna mencegah terjadinya perpindahan massal dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi, yang bisa menyebabkan subsidi terbuang sia-sia.

Reformasi Subsidi Energi Jangka Menengah

Josua juga menyarankan bahwa dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi perlu diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat. Menurutnya, kebijakan ini harus disertai dengan perbaikan infrastruktur transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, serta peningkatan efisiensi penggunaan energi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM dan memastikan subsidi diberikan secara adil kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Dalam rangka mendukung UMKM, Josua menyebut pemerintah perlu memberikan bantuan seperti pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara pungutan daerah yang memberatkan, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan. Ia menegaskan bahwa bantuan kepada UMKM harus selektif agar tidak terjadi penyebaran dana yang tidak terarah. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian lokal, jadi langkah-langkah ini bisa menjadi katalisator pengembangan ekonomi yang lebih inklusif,” jelasnya.

“Kenaikan harga BBM harus diimbangi dengan kebijakan yang memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang memiliki penghasilan rendah dan memerlukan perlindungan tambahan.”

Selain itu, Josua menekankan perlunya menyelaraskan kebijakan harga BBM antar jenis agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem. Ia mengungkapkan bahwa keseimbangan ini penting untuk menjaga keadilan distribusi biaya dan meminimalkan dampak sosial negatif. Dengan menjaga harga BBM dalam rentang yang wajar, pemerintah bisa memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.

Pengelolaan subsidi juga harus disertai transparansi dan akuntabilitas. Josua mengingatkan bahwa kebijakan subsidi energi yang tidak terarah bisa menggerus anggaran pemerintah dan tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan data-driven dan partisipatif dalam penyaluran subsidi diperlukan. Misalnya, melalui pemantauan intensif terhadap penggunaan BBM bersubsidi di berbagai sektor.

Menurut Josua, langkah-langkah mitigasi ini tidak hanya membantu masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ia menambahkan bahwa dengan menjaga daya beli kelompok rentan, pemerintah bisa meminimalkan risiko ketimpangan sosial yang berpotensi memicu krisis ekonomi lebih lanjut. “Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus dimulai dari kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Dalam konteks global, kenaikan harga BBM juga perlu dipertimbangkan dalam rangka kesiapan Indonesia menghadapi fluktuasi harga energi internasional. Pemerintah diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan dalam negeri dengan situasi ekonomi global, sehingga tidak hanya memberikan dampak tekanan inflasi tetapi juga mendorong transisi ke energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Reformasi subsidi yang bertahap dan berkelanjutan, menurut Josua, menjadi jalan untuk memastikan kebijakan energi mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif.