Tokocrypto nilai POJK baru dorong influencer kripto lebih transparan

Tokocrypto Nilai POJK Baru Dorong Influencer Kripto Lebih Transparan

Tokocrypto nilai POJK baru dorong influencer – Jakarta, Senin – Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 Tahun 2026, yang baru saja diterbitkan, dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan standar komunikasi dalam industri aset kripto. Hal ini disampaikan oleh Calvin Kizana, Chief Executive Officer (CEO) Tokocrypto, yang menilai regulasi tersebut memberikan kontribusi besar dalam memperkuat tata kelola informasi di sektor jasa keuangan. Menurutnya, keberhasilan pengembangan aset digital harus diiringi dengan komunikasi yang lebih bertanggung jawab, terutama mengingat media sosial dan para pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap investasi berisiko tinggi.

POJK 6/2026: Penyempurnaan Standar Informasi

POJK 6/2026, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengatur perilaku penyampai informasi dalam sektor jasa keuangan. Regulasi ini tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) tetapi juga mencakup pihak eksternal yang menyebarkan informasi terkait bidang tersebut. Menurut Calvin, aturan ini menjadi fondasi penting untuk memastikan keakuratan, keseimbangan, dan transparansi dalam penyampaian informasi ke publik. “Regulasi ini memastikan bahwa pesan yang disampaikan tidak hanya menarik tetapi juga dapat dipercaya,” jelasnya.

“POJK Nomor 6 Tahun 2026 memberikan kerangka yang lebih jelas bagi pihak yang menyampaikan informasi di sektor jasa keuangan, termasuk aset kripto. Ini penting agar informasi yang diterima masyarakat tidak hanya menarik, tetapi juga akurat, berimbang, transparan, dan memperhatikan risiko,” ujar Calvin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut OJK, POJK ini bertujuan mengurangi dampak negatif dari informasi yang tidak jujur atau berlebihan. Dalam konteks aset kripto, influencer dan kreator konten sering kali menjadi sumber utama informasi bagi publik. Dengan adanya POJK, mereka diwajibkan memberikan klarifikasi mengenai keuntungan, kerugian, serta risiko produk yang diulas. “Kita harus memastikan bahwa setiap pesan yang disampaikan mencerminkan realitas pasar, bukan hanya keinginan individu atau perusahaan,” tambah Calvin.

Regulasi ini juga mewajibkan penyampai informasi untuk menjelaskan sumber data dan transparansi dalam segala aspek komunikasi. Khususnya untuk produk aset kripto, influencer harus mencantumkan peringatan risiko secara jelas, serta menegaskan bahwa keputusan investasi harus didasarkan pada analisis mandiri masyarakat. Dengan adanya POJK, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dalam menilai konten yang beredar di platform digital.

Salah satu aspek yang diatur dalam POJK ini adalah larangan menjanjikan hasil pasti atas investasi aset kripto. Misalnya, influencer tidak diperbolehkan menyebarkan klaim bahwa suatu produk akan selalu menguntungkan atau memiliki kepastian tinggi. Hal ini penting mengingat pasar kripto dikenal volatil, sehingga kesalahan dalam penafsiran risiko bisa berdampak signifikan. “Para pengguna media sosial harus mampu membedakan antara informasi yang bermanfaat dan yang bisa membingungkan,” jelas Calvin.

Calvin juga menyoroti pentingnya pengungkapan kepentingan ekonomis, seperti kerja sama berbayar, komisi, atau afiliasi, dalam setiap komunikasi terkait aset kripto. Ia menilai hal ini membantu masyarakat memahami apakah informasi yang disampaikan bersifat netral atau dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Dengan adanya POJK, para influencer harus lebih hati-hati dalam menyusun materi promosi, agar tidak menyesatkan calon investor.

Peran Influencer dalam Membentuk Persepsi

Menurut Calvin, penggunaan media sosial oleh influencer kripto telah menjadi alat penting dalam memperkenalkan produk digital kepada masyarakat. Namun, pengaruh ini juga bisa memperbesar risiko kesalahan informasi jika tidak disertai standar yang jelas. “Dengan POJK 6/2026, influencer tidak hanya memberikan pandangan pribadi tetapi juga wajib menjelaskan data pendukung dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan,” ujarnya.

POJK ini berlaku untuk semua bentuk penyampaian informasi, baik melalui edukasi, promosi, maupun rekomendasi investasi. Misalnya, saat influencer membahas kripto, mereka harus menjelaskan aspek-aspek teknis, historis, dan risiko produk secara rinci. Hal ini membantu masyarakat memahami sisi positif dan negatif dari investasi kripto sebelum memutuskan untuk berpartisipasi. “Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan,” kata Calvin.

Calvin menambahkan bahwa regulasi ini juga akan memperkuat kesadaran para pelaku industri kripto dalam menyampaikan informasi yang akurat. Dengan POJK, perusahaan dan influencer diwajibkan menggunakan data yang valid, menjelaskan sumber informasi, serta menghindari klaim berlebihan yang bisa memancing minat investasi tanpa mempertimbangkan risiko. “Ini adalah upaya untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meningkatkan kualitas informasi di pasar kripto,” imbuhnya.

Dalam konteks jangka panjang, POJK 6/2026 diharapkan mampu menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat. Dengan adanya standar yang jelas, masyarakat akan lebih mudah membedakan antara informasi yang benar dan yang bisa menyesatkan. Selain itu, ini juga menjadi pelajaran bagi influencer untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita atau pandangan terkait aset digital. “Regulasi ini tidak hanya membatasi perilaku, tetapi juga menginspirasi inovasi di bidang komunikasi keuangan,” ujarnya.

Kelengkapan informasi dalam POJK ini juga mencakup pengungkapan kepentingan ekonomis, seperti kerja sama berbayar, afiliasi, atau komisi yang diterima. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengenali apakah informasi yang disampaikan bersifat objektif atau terdampak oleh kepentingan pribadi. “Para influencer kripto sekarang harus memiliki tanggung jawab lebih besar, baik sebagai pembawa informasi maupun sebagai bagian dari ekosistem pasar,” kata Calvin.

Dengan adanya POJK, harapan besar diharapkan muncul di tengah pertumbuhan industri aset digital yang pesat. Calvin menilai regulasi ini menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan kehati-hatian. “Kripto adalah bagian dari masa depan keuangan, tetapi kita harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh masyarakat didasarkan pada pemahaman yang lengkap,” pungkasnya.