Main Agenda: Oman: Tidak ada rencana pengenaan biaya transit Selat Hormuz

Oman: Tidak Ada Rencana Pengenalan Biaya Transit Selat Hormuz

Main Agenda – Muscat, Teheran (ANTARA) – Pada Kamis (25/6), Oman mengungkapkan bahwa pengaturan di masa depan terkait Selat Hormuz tidak akan mencakup pengenalan biaya transit. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi, dalam pertemuan tingkat menteri gabungan antara negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) dan Amerika Serikat (AS), yang diadakan di Bahrain, menurut Kantor Berita Oman. Albusaidi juga menekankan komitmen negara itu untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi melalui jalur perairan strategis tersebut.

Komitmen Oman untuk Kebebasan Navigasi Maritim

Sebagai negara pesisir Selat Hormuz, Oman mengambil peran penting dalam mendukung upaya internasional untuk mengamankan jalur laut kritis ini. Albusaidi menegaskan bahwa kebijakan negara tersebut bertujuan memastikan akses yang lancar bagi kapal-kapal dari berbagai negara, sejalan dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Oman ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebutuhan global terkait pengelolaan selat tersebut.

Pada pertemuan di Bahrain, Menteri Luar Negeri Oman menyatakan, “Pengaturan masa depan terhadap Selat Hormuz tidak akan mengenalkan biaya transit, yang akan berdampak pada keseluruhan operasional pelayaran internasional.” Pernyataan ini diterima oleh delegasi GCC dan AS sebagai indikasi dari upaya Oman untuk menjaga stabilitas di wilayah strategis itu.

Menurut informasi dari Kantor Berita Oman, Albusaidi menjelaskan bahwa Oman memandang Selat Hormuz sebagai salah satu jalur perdagangan paling vital di dunia. Selat tersebut menjadi jalur utama bagi sekitar 20 persen dari minyak mentah yang diangkut ke seluruh dunia, sehingga kebebasan navigasinya sangat krusial bagi keberlanjutan ekonomi global. Dengan tidak mengenalkan biaya transit, Oman berharap mendorong kerja sama yang lebih baik dengan negara-negara lain, terutama dalam menghadapi ancaman geopolitik yang sering muncul di wilayah tersebut.

Koordinasi antara AS dan Iran untuk Stabilitas Selat Hormuz

Dalam upaya mengamankan kebebasan navigasi, Oman juga memberikan dukungan terhadap nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran. MoU ini ditandatangani beberapa bulan sebelumnya dan bertujuan memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam mengelola Selat Hormuz. Albusaidi menegaskan bahwa pencapaian tujuan MoU ini akan menjadi langkah penting menuju perdamaian di wilayah Teluk.

“Kami percaya bahwa MoU antara AS dan Iran dapat menjadi fondasi untuk memperbaiki hubungan antara dua pihak, serta meningkatkan keamanan di Selat Hormuz,” kata Albusaidi. Ia menambahkan bahwa kebebasan navigasi tidak hanya penting bagi kepentingan nasional Oman, tetapi juga bagi kepentingan bersama negara-negara lain yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut.

Dalam konteks geopolitik yang semakin kompleks, keputusan Oman untuk tidak mengenalkan biaya transit bisa dianggap sebagai tindakan yang progresif. Selat Hormuz, yang terletak di antara Persia dan Arab Saudi, sering menjadi sengketa karena perang dagang dan kepentingan politik yang saling bertabrakan. Dengan menolak biaya transit, Oman memberikan sinyal bahwa negara tersebut ingin menjaga keterbukaan dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

Pernyataan Albusaidi juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama multilateral dalam mengelola Selat Hormuz. Ia menyebut bahwa upaya untuk memulihkan kebebasan navigasi harus menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi ancaman yang muncul dari kebijakan unilateral atau tindakan militer yang terjadi di wilayah itu. Dalam pandangan Oman, kebebasan navigasi adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan keamanan internasional.

Telepon Antara Menteri Luar Negeri Iran dan Oman

Sehari sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, dan Albusaidi melakukan percakapan telepon untuk meninjau kembali langkah-langkah yang diambil dalam pengelolaan Selat Hormuz. Menurut pernyataan yang dirilis melalui saluran Telegram Araghchi, kedua menteri sepakat bahwa koordinasi terus-menerus diperlukan untuk mencegah gangguan yang berpotensi menghambat aliran komoditas global.

Percakapan tersebut dilakukan di tengah ketegangan antara Iran dan negara-negara Barat, termasuk AS, yang sering memperdebatkan akses ke Selat Hormuz. Araghchi mengapresiasi langkah Oman untuk memastikan jalur perairan tetap terbuka dan aman, sementara Albusaidi menegaskan bahwa negara itu akan terus berkomitmen pada prinsip tersebut.

Dengan menolak pengenalan biaya transit, Oman menunjukkan bahwa negara itu ingin memperkuat peran sebagai mediasi dalam hubungan antarnegara di wilayah Teluk. Keputusan ini juga menjadi bentuk penegasan bahwa kebebasan navigasi adalah hak bersama, bukan monopoli satu pihak. Dalam suasana politik yang dinamis, langkah ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis di Selat Hormuz, yang secara strategis menjadi pintu masuk bagi kehidupan ekonomi dan energi dunia.

Sebagai negara yang terletak di ujung barat Selat Hormuz, Oman memiliki posisi unik untuk mengambil peran sebagai pelaku yang netral dan penuh tanggung jawab. Dengan mengeluarkan kebijakan yang mendukung kebebasan navigasi, negara tersebut menunjukkan komitmen pada perdamaian dan kerja sama global. Meski ada tantangan, Oman tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas wilayah strategis ini.

MoU antara AS dan Iran juga menjadi fokus diskusi dalam pertemuan di Bahrain. Albusaidi menegaskan bahwa keberhasilan MoU ini akan bergantung pada komitmen bersama untuk menyelesaikan konflik secara dialogis. Selat Hormuz tidak hanya menjadi jalur logistik, tetapi juga menjadi simbol dari hubungan antarnegara yang saling menguntungkan. Dengan memperkuat kerja sama, Oman berharap menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sejahtera bagi semua pihak.