Bareskrim tetapkan sembilan tersangka kasus karhutla korporasi

Sembilan Tersangka Korporasi Dijerat dalam Penanganan Karhutla

Programamal.com – Penanganan hukum atas kebakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan korporasi terus berjalan di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 13 Oktober 2026, Bareskrim Polri telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Komisaris Besar Polisi Pipit Subiyanto, menyampaikan perkembangan itu saat memaparkan penanganan karhutla di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta Pusat, Rabu.

“Total ada sembilan tersangka,”

Perkara karhutla yang melibatkan korporasi tersebar pada berbagai wilayah dengan karakteristik lahan dan aktivitas usaha yang berbeda. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini penting karena kebakaran tidak hanya menimbulkan kerusakan pada area terdampak, tetapi juga berpotensi memicu gangguan asap, menurunkan kualitas lingkungan, dan mengancam keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

Sebaran Perkara di Sejumlah Polda

Total terdapat 98 laporan perkara karhutla yang berkaitan dengan korporasi. Penanganannya dilakukan oleh 10 kepolisian daerah serta Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri.

Polda Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan jumlah laporan paling besar, yakni 33 perkara. Setelah itu, Polda Sumatera Selatan menangani 17 laporan, disusul Polda Kalimantan Tengah dengan 14 laporan dan Polda Kalimantan Selatan dengan 11 laporan.

Di Kalimantan Timur, terdapat tujuh laporan yang sedang ditangani. Polda Riau menerima enam laporan, sementara Polda Lampung serta Polda Kalimantan Utara masing-masing menangani tiga laporan. Polda Jambi tercatat menerima dua laporan.

Selain jajaran polda tersebut, satu laporan ditangani Polda Kepulauan Bangka Belitung. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri juga menerima satu laporan dalam rangkaian penanganan kasus ini.

Data itu memperlihatkan bahwa perkara karhutla korporasi tidak bertumpu pada satu daerah saja. Sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan menjadi bagian dari proses penegakan hukum, sehingga koordinasi penyidikan antardaerah menjadi unsur penting dalam memastikan setiap perkara ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Tujuh Tersangka Berasal dari Kalimantan Barat

Dari sembilan tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara korporasi, mayoritas berasal dari Kalimantan Barat. Tujuh orang tersangka berada di wilayah tersebut, sedangkan masing-masing satu tersangka berasal dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

“Dari sembilan tersangka dalam kasus karhutla yang melibatkan korporasi, tujuh orang berasal dari Kalimantan Barat, satu orang dari Kalimantan Tengah, dan satu orang lainnya dari Kalimantan Selatan,” katanya.

Penetapan tersangka merupakan bagian dari tahapan penyidikan. Proses tersebut menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak berhenti pada pencatatan kejadian atau pemeriksaan lokasi, melainkan dapat berlanjut pada penerapan ketentuan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran yang memenuhi persyaratan hukum.

Dalam konteks korporasi, penyidikan membutuhkan perhatian terhadap sejumlah aspek, termasuk keterkaitan pihak yang diperiksa dengan aktivitas usaha dan area yang menjadi objek perkara. Penegakan hukum yang konsisten diharapkan dapat memperkuat kepatuhan terhadap kewajiban pencegahan kebakaran pada lahan yang dikelola.

Ratusan Tersangka dari Kasus Perorangan

Selain perkara yang melibatkan korporasi, Polri juga menangani kasus karhutla dengan pelaku perorangan. Dari 273 laporan polisi yang ditangani di 12 polda, sebanyak 223 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pembakaran lahan tidak hanya menjadi persoalan yang berkaitan dengan badan usaha. Praktik tersebut juga masih muncul dalam perkara yang melibatkan individu, sehingga langkah pencegahan perlu menjangkau masyarakat secara luas.

Pipit menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan di berbagai daerah. Aparat akan menerapkan penegakan hukum secara tegas sesuai aturan pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

Ancaman pidana dalam perkara karhutla dapat mencapai 10 hingga 12 tahun. Ketentuan itu menjadi pengingat bahwa tindakan membakar untuk membuka atau mengelola lahan bukan pilihan yang dapat dipandang ringan.

Peringatan agar Pembakaran Lahan Tidak Dianggap Praktis

Masyarakat juga diingatkan agar tidak lagi memandang pembukaan lahan dengan membakar sebagai cara yang murah, mudah, ataupun efektif. Sekalipun tindakan tersebut kerap dianggap sebagai jalan singkat, risiko hukum dan dampak yang ditimbulkannya dapat jauh lebih besar.

Pencegahan karhutla memerlukan kesadaran bahwa api dapat menyebar dan sulit dikendalikan, terutama ketika kondisi lingkungan mendukung terjadinya kebakaran. Karena itu, pengelolaan lahan perlu dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan risiko bagi kawasan sekitar maupun masyarakat.

Penanganan 98 laporan korporasi dan ratusan perkara perorangan memperlihatkan bahwa karhutla tetap menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan, pencegahan, serta tindakan hukum berkelanjutan. Dengan proses penyidikan yang terus berjalan, setiap pihak diharapkan memahami bahwa pembakaran lahan dapat berujung pada konsekuensi pidana yang serius.