Direktorat PPA-PPO telusuri info dugaan WNI korban TPPO di Jeju

Jeju Jadi Sorotan: Dugaan Rantai Perdagangan Orang Melibatkan WNI Diusut Bareskrim Polri

Programamal.com – Sebuah unggahan di Instagram yang beredar sekitar tiga hari lalu mengguncang perhatian publik terhadap nasib warga negara Indonesia di Pulau Jeju, Korea Selatan. Akun bernama @Kioyyx_, yang mengaku bermukim di Jeju sebagai imigran, membeberkan dugaan praktik perdagangan manusia yang melibatkan sesama WNI. Dalam postingannya, pemilik akun menyebut bahwa ratusan—bahkan mungkin lebih dari seribu—warga Indonesia telah tiba di Jeju untuk bekerja secara tidak resmi, dan sebagian dari mereka diduga menjadi korban eksploitasi yang diorganisir oleh rekruter sesama WNI yang sudah menetap di pulau tersebut.

Informasi ini langsung menarik perhatian Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipi PPA-PPO) Bareskrim Polri. Direktur PPA-PPO, Brigjen Pol. Nurul Azizah, membenarkan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti kabar tersebut melalui jalur koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (DivHubinter) Polri serta kementerian terkait.

“Terkait pemberitaan tersebut, dari Direktorat PPA dan PPO Bareskrim sudah melakukan koordinasi dengan Div Hub Inter Polri dan kementerian terkait. Sampai saat ini belum ada laporan resmi yang kami terima,” kata Nurul Azizah dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Mekanisme Pelaporan dan Alur Koordinasi

Nurul Azizah menjelaskan bahwa secara prosedural, laporan dugaan TPPO dari warga di luar negeri seharusnya masuk melalui kanal resmi, yakni Pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) atau Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Hingga saat ini, tidak satu pun laporan formal yang tercatat di meja Direktorat PPA-PPO terkait kasus di Jeju.

“Alurnya ini laporan itu dari P2MI, maupun BP2MI, tapi sampai sekarang belum ada laporan resmi yang kami terima. Tetapi, informasi tersebut sudah kami tindak lanjuti,” ujar Nurul.

Ia menambahkan bahwa apabila pemilik akun memang telah menyampaikan laporan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea, maka informasi tersebut seharusnya sudah diteruskan ke pihak berwenang. Namun, sampai hari itu, tidak ada pemberitahuan maupun dokumen pelaporan yang diterima oleh kepolisian.

Nurul Azizah menegaskan bahwa status keimigrasian tidak menghapus tanggung jawab negara terhadap warganya. Bahkan bagi WNI yang bekerja secara tidak resmi, jalur pelaporan tetap tersedia.

“WNI ilegal tetap menjadi tanggungjawab negara, tetapi mereka tetap melapor. Kami tetap berkoordinasi, biasanya P2MI yang terima laporan, atau kami share ke desk perlindungan imigran Indonesia. Dari P2MI akan berkoordinasi dengan pihak Korea, di situlah titik alurnya bertemu. Apakah mereka laporan atau tidak, itu nanti dari hasil koordinasi P2MI ke perwakilan kami di Korea,” terangnya.

Detail Dugaan Kasus dari Unggahan Media Sosial

Dalam unggahannya, pemilik akun @Kioyyx_ menyebut bahwa dugaan perdagangan manusia tersebut terjadi di wilayah Seogwipo, salah satu kota di bagian selatan Pulau Jeju. Ia menyatakan telah memiliki seluruh bukti yang relevan terkait kasus itu. Pelaku yang dimaksud, menurutnya, adalah warga Indonesia yang tinggal di Jeju dan berperan sebagai perekrut serta pengirim tenaga kerja dari dalam negeri.

Skema yang diuraikan dalam postingan itu menggambarkan bahwa rekruter di Indonesia menghubungi calon pekerja, lalu mengirim mereka ke Jeju dengan biaya sekitar 7 juta won per orang—setara lebih dari 90 juta rupiah. Setelah tiba, sebagian dari mereka mengajukan status pengungsi, sementara yang lain bekerja sebagai penduduk ilegal. Tidak sedikit pula yang ditolak saat pemeriksaan imigrasi dan langsung dikembalikan ke Indonesia.

“Setahu saya, tampaknya ratusan bahkan mungkin lebih dari seribu orang telah tiba di Jeju. Setelah tiba, beberapa mengajukan status pengungsi, sementara yang lainnya bekerja sebagai penduduk ilegal,” tulis akun @Kioyyx_.

Pemilik akun juga mengungkapkan bahwa sebagian korban merupakan imigran ilegal sehingga sangat takut melapor langsung ke pihak kepolisian. Kekhawatiran akan kasus penganiayaan baru yang terus terjadi di wilayah tersebut mendorongnya memilih jalur alternatif untuk menyuarakan dugaan TPPO itu.

Upaya Pelaporan yang Sudah Dilakukan

Menurut narasi dalam unggahan tersebut, pemilik akun telah menghubungi Kantor Imigrasi Jeju melalui surel dan mendapat balasan bahwa laporannya telah diterima serta akan diproses sesuai urutan antrean. Ia juga telah menghubungi KBRI di Korea, namun mendapat pemberitahuan bahwa kedutaan tidak dapat menangani kasus kriminalitas atas nama orang lain. Pihak KBRI menyarankan agar korban sendiri yang datang melapor ke Kantor Polisi Seogwipo.

Karena keterbatasan tersebut, pemilik akun meminta bantuan warganet untuk menghubunginya lewat fitur pesan pribadi apabila mengetahui instansi atau departemen mana yang tepat untuk menangani laporan dugaan perdagangan manusia. Ia bahkan secara eksplisit meminta agar pihak kepolisian yang membaca pesannya dapat menghubungi dirinya langsung.

Konteks Lebih Luas: Migrasi Indonesia ke Korea dan Tantangan Perlindungan

Pulau Jeju selama ini dikenal sebagai destinasi wisata dan pusat ekonomi di Korea Selatan, namun juga menjadi titik masuk bagi arus migrasi informal dari Asia Tenggara. Bagi sebagian pekerja Indonesia yang tidak memenuhi syarat program kerja resmi—seperti Program Kerja Magang (EPS) atau visa kerja terstruktur—Jeju kerap menjadi tujuan alternatif karena persepsi bahwa pengawasan imigrasi di sana lebih longgar dibanding kota-kota besar seperti Seoul atau Busan.

Kondisi ini membuka celah bagi jaringan perekrutan tidak resmi yang memungut biaya tinggi dari calon pekerja di dalam negeri. Ketika pekerja tiba tanpa dokumen yang sah, mereka berada dalam posisi sangat rentan: tidak dapat mengakses layanan kesehatan, tidak memiliki perlindungan hukum yang jelas, dan bergantung sepenuhnya pada pihak yang mengirim mereka. Dalam situasi seperti inilah, dugaan eksploitasi kerja atau perdagangan orang dapat tumbuh tanpa mudah terdeteksi oleh otoritas setempat maupun perwakilan diplomatik.

Respons cepat Dittipi PPA-PPO dengan membuka jalur koordinasi nonformal sejak informasi pertama kali beredar menunjukkan bahwa institusi penegak hukum tidak menunggu laporan formal untuk bergerak. Namun, efektivitas penanganan kasus semacam ini tetap bergantung pada kelancaran komunikasi lintas lembaga—baik di tingkat nasional antara kepolisian, P2MI, dan kementerian terkait, maupun di tingkat bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan melalui KBRI dan kantor imigrasi setempat.

Bagi ratusan WNI yang kini berada di Jeju dalam status tidak resmi, kejelasan prosedur pelaporan dan jaminan perlindungan tanpa diskriminasi berdasarkan status keimigrasian menjadi faktor penentu apakah mereka berani melangkah keluar dari bayang-bayang ketakutan dan melaporkan dugaan kejahatan yang menimpa mereka.