Kementerian HAM percepat regulasi uji tuntas HAM bagi perusahaan

Regulasi Uji Tuntas HAM Perusahaan Dipercepat, Menjawab Krisis Lingkungan yang Berulang

Programamal.com – Deretan bencana yang melanda wilayah Indonesia dalam beberapa bulan terakhir — mulai dari longsor dan banjir yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, serta kebakaran hutan dan lahan yang kembali membara — telah mempertajam sorotan publik terhadap tanggung jawab korporasi di sektor ekstraktif. Di tengah tekanan tersebut, pemerintah mengambil langkah konkret: Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mempercepat penyusunan aturan tentang uji tuntas HAM (human rights due diligence) bagi dunia usaha. Tujuannya jelas, yakni memastikan aktivitas bisnis tidak lagi menjadi pemicu kerugian bagi masyarakat sekitar maupun kerusakan ekosistem.

Proses Harmonisasi dan Izin Presiden

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengungkapkan bahwa naskah regulasi tersebut kini berada pada tahap harmonisasi di Kementerian Hukum. Proses ini menjadi mungkin setelah Presiden memberikan izin prakarsa kepada Kementerian HAM untuk merumuskan kerangka hukum yang mengikat perusahaan dalam menjalankan kewajiban HAM. Dengan status harmonisasi yang sedang berjalan, pemerintah menargetkan percepatan agar aturan dapat segera berlaku sebelum siklus bencana berikutnya terjadi.

“Ini akan kami lakukan percepatan. Jadi apa yang terjadi kemarin dengan longsor banjir di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian sekarang ada karhutla, itu semakin menunjukkan betapa perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam mengelola hutan, tambang, itu perlu diatur.”

Pernyataan tersebut disampaikan Mugiyanto di Jakarta pada Senin. Ia menegaskan bahwa bencana alam yang berulang di kawasan operasional perusahaan bukan sekadar fenomena cuaca, melainkan sering kali berkaitan dengan praktik pengelolaan sumber daya yang tidak memadai.

Cakupan Regulasi: Siapa yang Terikat?

Salah satu poin krusial dalam rancangan aturan ini adalah penetapan ambang batas kewajiban. Perusahaan yang mempekerjakan minimal 2.000 orang akan diwajibkan secara penuh menjalani proses uji tuntas HAM. Namun, ketentuan tidak berhenti di angka tersebut. Perusahaan berskala lebih kecil tetap dapat diminta menjalani penilaian apabila profil risikonya menunjukkan potensi pelanggaran HAM yang signifikan atau dampak lingkungan yang serius terhadap komunitas sekitar.

“Semua perusahaan itu kan, by regulation kan semua perusahaan yang karyawannya minimum 2.000 itu kita minta mereka untuk melakukan uji tuntas.”

Pendekatan berlapis ini dirancang agar regulasi tidak hanya menjangkau korporasi raksasa, tetapi juga entitas menengah yang beroperasi di sektor-sektor berisiko tinggi seperti pertambangan dan perkebunan. Dengan demikian, celah regulasi yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan berskala kecil untuk menghindari pengawasan dapat dipersempit.

Mekanisme Anti-Pemecahan Badan Usaha

Mugiyanto secara eksplisit menyebut bahwa salah satu alasan penerbitan regulasi ini adalah mengantisipasi praktik pemecahan badan usaha. Dalam skenario tersebut, sebuah perusahaan besar memecah operasinya menjadi beberapa entitas kecil — masing-masing dengan jumlah karyawan di bawah ambang batas — semata-mata untuk menghindari kewajiban menjalani uji tuntas HAM. Regulasi yang dirancang akan menutup celah tersebut dengan memberikan kewenangan kepada otoritas untuk tetap meminta penilaian terhadap entitas yang secara substansial menjalankan aktivitas berisiko tinggi, terlepas dari jumlah pekerjanya.

“Artinya perusahaan karyawannya misalnya 100 atau 200 tapi perusahaannya perusahaan mining (tambang) atau plantation (perkebunan) yang berdampak serius terhadap lingkungan masyarakat, bisa di-assess, bisa diuji tuntas.”

Insentif dan Sanksi: Bukan Sekadar Aturan Sukarela

Struktur regulasi ini tidak dibangun semata-mata atas dasar kepatuhan sukarela. Pemerintah memasukkan mekanisme reward and punishment ke dalam kerangka hukum. Perusahaan yang secara konsisten memenuhi prinsip-prinsip HAM dalam operasinya berpeluang memperoleh insentif — baik berupa kemudahan perizinan, pengakuan publik, maupun keuntungan administratif lainnya. Sebaliknya, entitas yang gagal memenuhi standar dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya di regulasi, jadi regulasi itu akan efisien dan efektif ketika ada reward and punishment. Jadi aturannya bukan aturan yang sukarela.”

Keberadaan insentif sekaligus sanksi ini mengubah dinamika kepatuhan dari pendekatan persuasif semata menjadi kerangka yang memiliki daya paksa hukum. Perusahaan tidak lagi berada dalam posisi untuk mengabaikan kewajiban HAM tanpa konsekuensi nyata.

Semangat Konstruktif, Bukan Punitif

Terlepas dari mekanisme sanksi, Mugiyanto menekankan bahwa filosofi utama regulasi ini bersifat konstruktif. Perusahaan yang memiliki catatan kepatuhan buruk tidak serta-merta langsung dihukum, melainkan dapat memperoleh pendampingan dari otoritas untuk memperbaiki tata kelola internal dan mengurangi risiko pelanggaran HAM di masa mendatang. Pendekatan ini menempatkan perbaikan sebagai tujuan utama, sementara sanksi berfungsi sebagai pengaman terakhir.

“Regulasi yang sedang kami siapkan itu teman-teman, sebetulnya regulasi yang semangatnya itu konstruktif bukan punitif.”

“Intinya adalah kita semua mengajak supaya korporasi, supaya semua perusahaan itu menjadi perusahaan yang ethical, human rights based ya, kemudian ramah dan peduli lingkungan, arahnya ke sana.”

Data Pengaduan: Tambang dan Perkebunan di Puncak Masalah

Kebutuhan akan regulasi ini juga diperkuat oleh data empiris. Pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komnas HAM dan Kementerian HAM, ditambah dengan laporan yang masuk melalui aplikasi PRISMA, secara konsisten menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan merupakan dua bidang usaha yang paling banyak dikaitkan dengan persoalan HAM oleh warga. Pola ini mencerminkan bahwa aktivitas ekstraktif dan agribisnis berskala besar masih menjadi titik panas konflik antara korporasi dan komunitas lokal, baik terkait akses lahan, pencemaran, maupun distribusi manfaat ekonomi.

Implikasi bagi Lanskap Bisnis Indonesia

Penerbitan regulasi uji tuntas HAM akan menandai pergeseran signifikan dalam tata kelola korporasi di Indonesia. Perusahaan yang selama ini beroperasi dengan standar internal semata akan menghadapi kewajiban hukum yang terukur dan dapat diawasi. Investor asing maupun domestik perlu menyesuaikan strategi kepatuhan mereka, sementara masyarakat di sekitar kawasan operasional perusahaan akan memperoleh instrumen formal untuk menuntut akuntabilitas. Dalam konteks bencana lingkungan yang terus berulang, regulasi ini menjadi jembatan antara hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan kewajiban korporasi untuk tidak merugikan pihak lain dalam pursuit keuntungan komersial.