Key Discussion: Mensos mengaku minta nasihat KPK soal pengadaan lewat instansi lain

Mensos Mengungkap Langkah Konsultasi dengan KPK untuk Perbaikan Pengadaan

Key Discussion – Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang lebih dikenal dengan nama Gus Ipul, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait strategi pengadaan barang dan jasa dalam program-program Kementerian Sosial (Kemensos) di masa mendatang. Dalam sesi konsultasi tersebut, yang diadakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat lalu, Mensos menyampaikan gagasan untuk memastikan proses pengadaan tetap transparan dan minim risiko korupsi.

“Kami telah meminta nasihat, tadi di antaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh undang-undang,” ujarnya. “Nah ini baru berupa semacam gagasan kami untuk minta nasihat dari KPK lebih lanjut,”

Dalam menjelaskan alasan mengajukan konsultasi, Mensos menekankan pentingnya antisipasi terhadap peningkatan anggaran yang terus mengalami kenaikan. Ia menyebut bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang memicu kebutuhan untuk merevisi metode pengadaan. “Kami belum memiliki sumber daya yang cukup untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar,” katanya.

Mensos menyatakan bahwa peningkatan anggaran setiap tahun membuat tugas pengawasan menjadi lebih kompleks. Dengan adanya bantuan dari KPK, pihaknya berharap dapat memperkuat sistem pengadaan dan menghindari potensi kesalahan dalam penyaluran dana. “Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang, kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran tiap tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat,” jelasnya.

Peringkat Pengadaan Kemensos Masih di Bawah Rata-Rata

Di sela-sela konsultasi, Mensos juga menyampaikan dua poin penting yang ingin dibagikan kepada publik. Salah satunya adalah tentang peringkat Kemensos dalam pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Sosial berada di posisi 167 dari total lebih dari 600 lembaga dan instansi yang melakukan pengadaan.

“Ada beberapa poin penting yang perlu saya sampaikan secara jujur, bahwa sampai hari ini, dalam catatan LKPP, kami (Kemensos) masih di peringkat ke-167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa peringkat tersebut menjadi indikator bahwa Kemensos perlu meningkatkan efisiensi dalam proses pengadaan. Meski angka tersebut belum terlalu mengkhawatirkan, Mensos menganggapnya sebagai motivasi untuk memperbaiki performa. “Ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk tumbuh, dan kami ingin memastikan setiap langkah pengadaan diwujudkan dengan baik,” tambahnya.

Hasil Evaluasi Sekolah Rakyat Akan Menjadi Panduan Reformasi

Salah satu agenda utama dalam konsultasi dengan KPK adalah evaluasi terhadap program Sekolah Rakyat, yang menjadi sorotan publik karena beberapa isu terkait pengadaan sepatu siswa. Mensos menyatakan bahwa hasil dari peninjauan dan pemantauan KPK akan menjadi acuan penting dalam mengoptimalkan program tersebut.

“Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang. Ini saya kira yang ingin saya sampaikan,” ujarnya.

Program Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil, terutama diambil alih karena kemampuan Kemensos dalam pengadaan barang dan jasa dinilai masih memerlukan peningkatan. “Kami menunggu saran KPK untuk mengarahkan pengadaan secara lebih efektif, terutama dalam konteks peningkatan jumlah siswa dan kebutuhan infrastruktur,” tambahnya.

Rencana Pertemuan dengan KPK Dipercepat

Sebelumnya, pada 6 Mei 2026, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rencana bertemu dengan pimpinan KPK untuk mendapatkan masukan terkait pengadaan barang dan jasa di Sekolah Rakyat. Dalam pertemuan tersebut, ia berharap dapat memaparkan seluruh data dan proses yang telah dilakukan dalam rangka mengelola anggaran secara transparan.

Menurut Mensos, selain masalah pengadaan sepatu, pertemuan tersebut juga akan menyasar aspek-aspek lain, seperti pengelolaan keuangan dan koordinasi dengan instansi terkait. “Kami ingin memastikan bahwa semua keputusan dalam pengadaan diambil berdasarkan data yang jelas dan proses yang terukur,” jelasnya.

Dalam penyampaian awal, pertemuan tersebut rencananya dijadwalkan pada 7 Mei 2026. Namun, karena adanya kesepakatan di luar jadwal, pertemuan akhirnya dilaksanakan pada 8 Mei 2026. Mensos menyebut bahwa penyesuaian waktu tersebut dilakukan untuk mempercepat komunikasi dan memperkuat kolaborasi dengan lembaga antikorupsi.

Langkah konsultasi dengan KPK ini dianggap sebagai bagian dari upaya Kemensos untuk memperbaiki sistem internal. Mensos menekankan bahwa pihaknya tidak hanya ingin menerima saran, tetapi juga memperjelas komitmen untuk menjaga kualitas pengadaan dan menghindari kesalahan yang bisa memicu penyimpangan dana. “Kami berharap KPK bisa memberikan panduan yang lebih spesifik, terutama dalam konteks anggaran yang terus meningkat,” katanya.

Pertemuan tersebut menjadi titik awal dari perbaikan yang lebih menyeluruh. Dengan bantuan KPK, Kemensos berharap bisa mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program sosial yang dijalankannya. “Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah pengadaan dilakukan dengan profesional dan akuntabel,” pungkas Mensos.