Key Issue: Kodam Udayana bantah TNI intimidasi warga dalam pembangunan KDMP di Ende

Kodam Udayana Bantah TNI Intimidasi Warga dalam Pembangunan KDMP di Ende

Key Issue: TNI AD Pastikan Tidak Ada Kekerasan terhadap Masyarakat

Key Issue dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Neowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan setelah adanya laporan yang menyebut TNI melakukan penggusuran paksa dan intimidasi terhadap warga. Kodam IX/Udayana, melalui Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kolonel Inf Amrizal Nasution, membantah tudingan tersebut dengan tegas.

“Tidak ada tindakan intimidasi, kekerasan fisik, atau upaya penggusuran paksa oleh personel TNI terhadap masyarakat maupun fasilitas pendidikan di lokasi kejadian,” ujar Amrizal.

Konflik yang terjadi bermula dari kendala teknis selama mobilisasi alat berat, khususnya ekskavator, menuju lahan yang digunakan untuk proyek tersebut. Amrizal menjelaskan bahwa akses jalan desa yang sempit serta struktur penyangga atap sekolah di jalur manuver alat berat menyebabkan penyesuaian teknis yang dilakukan sebagai upaya meminimalkan risiko kerusakan.

Menurut Kapendam, penyesuaian teknis ini telah dikoordinasikan dengan Kepala Desa Neowula dan Komite Sekolah. “Tiang penyangga yang dipotong sudah diizinkan oleh pihak desa dan sekolah sebelumnya, agar konstruksi bisa berjalan lancar,” terangnya. TNI AD menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk menjaga keutuhan bangunan utama sekolah dan keamanan lingkungan sekitar.

Key Issue dalam Proses Mediasi dan Koordinasi

Kepala Desa Neowula, Vinsensius Papa, juga mengungkapkan bahwa akses jalan yang digunakan untuk pembangunan KDMP berada di dekat bangunan sekolah, sehingga perlu penyesuaian teknis. “Perubahan dilakukan secara bertahap dan akan diperbaiki kembali,” tambah Papa. Ia menegaskan bahwa warga tidak menolak proyek tersebut secara keseluruhan, melainkan hanya menyoroti efek samping dari penggunaan alat berat.

Babinsa Sertu Hermin, yang hadir di lokasi atas permintaan kepala desa, berperan sebagai mediator dalam Key Issue ini. “Babinsa bertugas sebagai pihak netral untuk mengupayakan kesepakatan antara warga dan pihak pembangunan,” jelas Amrizal. TNI juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi belum diverifikasi dan lebih memperhatikan proses musyawarah.

Kodam IX/Udayana telah menghentikan sementara aktivitas pembangunan KDMP di lokasi tersebut sebagai bentuk kehati-hatian. Langkah ini memberi ruang bagi proses mediasi dan perbaikan struktur jalan desa. Selain itu, tiang penyangga yang sebelumnya dipotong telah diperbaiki, area galian dirapikan, dan alat berat dikeluarkan dari lokasi untuk mencegah kesalahpahaman lanjutan.

Pembangunan KDMP di Ende bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal. Proyek ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan dan perekonomian Desa Neowula. Namun, Key Issue terkait kesalahpahaman informasi tentang mobilisasi alat berat menimbulkan ketegangan antara TNI dan warga.

Kodim 1602/Ende menegaskan bahwa pembangunan KDMP adalah bagian dari upaya pemerintah daerah mengakselerasi pengembangan desa. Mereka berkomitmen untuk menjaga stabilitas wilayah dan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat. “Kami akan terus berupaya agar proyek berjalan harmonis tanpa mengorbankan hak warga atau kepentingan pendidikan,” imbuh Amrizal.

Dalam rangka memperbaiki hubungan, Kodam IX/Udayana berencana melakukan evaluasi terhadap proses pembangunan KDMP. “Evaluasi ini untuk memastikan kegiatan sesuai rencana awal serta memenuhi kebutuhan masyarakat,” tambah Kapendam. TNI AD juga berharap masyarakat lebih terbuka terhadap Key Issue yang muncul dari proyek ini, dengan tetap menjaga komunikasi yang transparan dan saling memahami.