Key Strategy: Pemkot Mataram lakukan kolaborasi lintas sektor awasi pelaksanaan MBG
Pemkot Mataram Kolaborasi Lintas Sektor untuk Memastikan Keamanan Pangan MBG
Key Strategy – Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berupaya meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kerja sama lintas sektor. Dengan melibatkan berbagai institusi, Pemerintah Kota Mataram bertujuan memastikan keamanan pangan, higienitas, serta pemberian gizi yang seimbang bagi masyarakat. Kolaborasi ini, kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Mataram, dr H Emirald Isfihan, dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengawasi pelaksanaan program pusat secara ketat.
Diskusi mengenai pengawasan MBG melibatkan beberapa departemen, seperti Dinkes, Dinas Lingkungan Hidup (LH), serta aparat penegak hukum. dr Isfihan menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya fokus pada sertifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga mencakup proses pengolahan makanan, distribusi, dan bahan baku. Langkah ini bertujuan mencegah risiko keracunan makanan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam memenuhi standar kesehatan.
Kemitraan dengan Aparat Hukum untuk Penguatan Pengawasan
Untuk memastikan program MBG berjalan sesuai aturan, Dinas Kesehatan tidak lagi bekerja sendirian. Tim dari Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI turut diikutsertakan dalam pendampingan dan pengawasan di lapangan. Hal ini dilakukan agar seluruh SPPG di Mataram dapat memberikan layanan makanan yang aman dan sesuai syarat kesehatan. dr Isfihan menegaskan bahwa pengawasan ini bertujuan menjaga konsistensi program dan mengurangi potensi pelanggaran yang bisa mengancam kesehatan masyarakat.
Peran Dinkes dan Dinas LH dalam Operasional SPPG
Dalam pengelolaan dapur umum, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab utama dalam penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mengatur Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), yang menjadi faktor kritis dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus kualitas air yang digunakan dalam proses masak. “Kami berwenang mengintervensi SLHS. Jika dapur tidak memenuhi standar, maka izin akan kami tunda,” jelas dr Isfihan.
Progress dan Tantangan dalam Pelaksanaan MBG
Menurut data terkini, Kota Mataram memiliki sekitar 60 dapur umum yang menjadi pusat distribusi makanan gratis. Dari jumlah tersebut, beberapa dapur sedang dalam proses penerbitan SLHS. Sementara itu, terdapat 15 SPPG yang sempat disuspensi, delapan di antaranya telah dinyatakan memenuhi kriteria, sementara tujuh lainnya masih memerlukan perbaikan, terutama terkait pengelolaan IPAL. dr Isfihan menekankan bahwa SLHS bukanlah jaminan permanen, karena pihaknya tetap melakukan evaluasi berkala untuk menjamin kualitas terus dipertahankan.
Langkah Tegas untuk Menjaga Kualitas Makanan
Dinas Kesehatan berkomitmen melakukan tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran standar dalam program MBG. “Kami tidak ragu mencabut sertifikat atau izin yang telah dikeluarkan jika ada penyimpangan,” tambah dr Isfihan. Langkah ini dilakukan demi menjaga keamanan anak-anak, ibu hamil, serta ibu menyusui yang menjadi target utama MBG. Ia menjelaskan bahwa kehadiran pihak berwenang dalam pengawasan adalah upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap porsi makanan yang diberikan memenuhi syarat gizi dan kebersihan.
Kolaborasi ini juga mencakup peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi. Dinas Kesehatan bersama tim teknis lainnya rutin melakukan inspeksi di setiap SPPG untuk memastikan prosedur tetap diikuti. Selain itu, pekerjaan kantin dan dapur umum diberi kesempatan untuk melakukan evaluasi mandiri, sehingga muncul mekanisme pengawasan yang lebih aktif dan transparan.
Proses Evaluasi dan Penyesuaian Standar
dr Isfihan menyebutkan bahwa SLHS berlaku selama lima tahun, tetapi pihaknya tetap melakukan peninjauan berkala. Hal ini untuk memastikan bahwa standar tetap diperbarui sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. “Evaluasi jangan hanya formalitas, tetapi menjadi alat untuk meningkatkan kualitas layanan,” tegasnya. Dengan memperkuat kerja sama lintas sektor, Pemerintah Kota Mataram berharap program MBG tidak hanya mencapai target distribusi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat.
Para pengelola SPPG diberi waktu untuk memperbaiki kualitas operasional. Dinas Lingkungan Hidup, misalnya, fokus pada pengolahan limbah dan penggunaan air bersih. Sementara Dinas Kesehatan meninjau kembali seluruh proses pelayanan, termasuk hygiene dan sanitasi dapur. Hal ini menjadi strategi untuk menghindari kejadian keracunan makanan yang mungkin terjadi akibat kurangnya pengawasan.
Perspektif Masyarakat dan Harapan Masa Depan
Pelaksanaan MBG di Kota Mataram juga dilihat dari perspektif masyarakat. Banyak warga menyambut baik kebijakan ini, terutama bagi keluarga miskin dan anak-anak yang sering mengalami kurang gizi. Namun, beberapa keluhan tetap muncul, seperti keterlambatan distribusi atau kualitas makanan yang tidak konsisten. Dinas Kesehatan berharap kerja sama lintas sektor dapat mengurangi masalah tersebut, sekaligus memberikan ruang bagi SPPG untuk terus berkembang.
Sebagai penutup, dr Isfihan mengingatkan bahwa program MBG bukan hanya tentang pemberian makanan gratis, tetapi juga mengenai pembentukan sistem yang berkelanjutan. “Kolaborasi ini menjadi fondasi untuk memastikan setiap langkah diambil dengan cermat,” katanya. Dengan pendekatan holistik, Mataram bertujuan mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi lebih sehat dan berimbang, sekaligus membangun ketahanan pangan yang lebih baik di tengah dinamika perubahan lingkungan dan teknologi.
“SLHS itu bisa diperpanjang, tapi jika tidak memenuhi standar, kami tidak segan mencabutnya. Tujuan utama adalah keamanan pangan bagi anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi penerima manfaat,” kata dr H Emirald Isfihan.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmen serius dalam mengampanyekan kehidupan sehat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan menjadi contoh terbaik dalam mengintegrasikan berbagai aspek, dari kesehatan hingga lingkungan, dalam satu program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Proses pengawasan yang ketat di lapangan, diiringi evaluasi berkala, memastikan MBG tidak hanya menjadi layanan, tetapi juga pendidikan praktis bagi para pelaku dan penerima program.