Latest Update: China larang pengadaan barang dari 46 perusahaan AS

China Larang Pengadaan Barang dari 46 Perusahaan AS

Latest Update – Beijing, Antaranews – Pada Senin, Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan keputusan baru terkait pembatasan pengadaan barang dari 46 perusahaan Amerika Serikat. Tindakan ini mencakup larangan bagi lembaga pemerintah Tiongkok untuk membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam pernyataan resmi, Kementerian menyebutkan bahwa keputusan ini diambil sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku, dengan tujuan mengatur kegiatan pengadaan pemerintah secara lebih ketat.

Pelaksanaan Tindakan Tegas

Kebijakan ini berlaku untuk semua produk yang diproduksi oleh 46 perusahaan AS yang tercantum dalam daftar. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dilarang membeli barang-barang dari perusahaan-perusahaan tersebut, kecuali jika perusahaan AS tersebut memiliki investasi langsung di Tiongkok. Hal ini mengisyaratkan bahwa larangan tidak meliputi entitas yang beroperasi di Tiongkok, seperti perusahaan asing yang berakar di negara tersebut.

“Kebijakan ini bertujuan memastikan keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Tiongkok dalam rangka pengadaan barang publik,” kata Kementerian Keuangan dalam pernyataan terbaru.

Daftar Perusahaan yang Terkena Larangan

Dalam daftar lengkap yang dikeluarkan, nama-nama perusahaan AS yang terlibat mencakup beberapa nama besar di sektor pertahanan dan teknologi. Contohnya adalah Lockheed Martin Corporation, yang terkenal sebagai produsen pesawat tempur dan sistem pertahanan. Selain itu, perusahaan seperti Raytheon Missiles & Defense dan General Atomics Aeronautical Systems juga masuk dalam daftar tersebut. Perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam pengembangan senjata, sistem radar, dan perangkat lainnya yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia.

Perusahaan-perusahaan lain yang menjadi target larangan mencakup General Dynamics Land Systems, yang terlibat dalam produksi tank dan kendaraan perang, serta Boeing Defense, Space & Security, yang menghasilkan pesawat tempur dan sistem komunikasi militer. Daftar ini juga mencakup perusahaan seperti Inter-Coastal Electronics, Teledyne FLIR, VSE Corporation, Cubic Global Defense, Dedrone by Axon, Oceaneering International, dan DZYNE Technologies. Beberapa perusahaan teknologi dan pertahanan lainnya, seperti Elbit Systems of America, Epirus, AeroVironment, Exelis, Alliant Techsystems, BAE Systems, Cyberlux Corporation, Sierra Nevada Corporation, Shield AI, dan Summit Technologies, juga diberlakukan larangan serupa.

Implikasi bagi Hubungan Ekonomi dan Pertahanan

Keputusan Kementerian Keuangan Tiongkok ini tidak hanya berdampak pada perdagangan barang, tetapi juga memperkuat langkah-langkah tarif dan sanksi yang telah diberlakukan sebelumnya. Dengan membatasi akses perusahaan-perusahaan AS ke pasar Tiongkok, pemerintah Tiongkok mencoba mengurangi ketergantungan pada teknologi dan infrastruktur luar negeri, terutama dalam sektor pertahanan. Langkah ini juga diperkirakan akan meningkatkan persaingan dengan perusahaan lokal atau asing yang berinvestasi di Tiongkok.

Sejumlah perusahaan AS yang masuk dalam daftar tersebut, seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Boeing, merupakan pemain utama dalam industri pertahanan global. Produk mereka digunakan dalam berbagai operasi militer, baik oleh Tiongkok maupun negara-negara lain. Larangan ini berarti bahwa pemerintah Tiongkok tidak lagi akan menghabiskan dana publik untuk membeli perangkat-perangkat dari perusahaan-perusahaan ini. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi mengganggu alur pasokan teknologi militer yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

Konteks Tindakan Pemerintah Tiongkok

Keputusan Kementerian Keuangan Tiongkok ini terjadi dalam konteks ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan AS, khususnya dalam bidang teknologi dan keamanan. Pemerintah Tiongkok secara rutin memperketat regulasi terhadap perusahaan asing yang dianggap mengancam kepentingan nasional. Larangan ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan “keamanan teknologi” yang telah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam beberapa bulan terakhir, Tiongkok telah menerapkan berbagai langkah pencegahan, termasuk penghapusan izin operasional untuk perusahaan-perusahaan teknologi asing yang dianggap mengendalikan data sensitif. Kebijakan ini sejalan dengan prioritas pemerintah Tiongkok untuk membangun industri dalam negeri yang mandiri, terutama dalam sektor pertahanan dan intelijen. Dengan membatasi pengadaan barang dari perusahaan AS, Tiongkok berharap meningkatkan kemandirian ekonomi dan keamanan negara.

Pengaruh Terhadap Perusahaan dan Pasar

Larangan ini tidak hanya menimpa perusahaan AS, tetapi juga berdampak pada bisnis mereka di Tiongkok. Perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi perlu memikirkan strategi baru untuk memperluas pasar di negara lain atau menyesuaikan produk mereka dengan standar Tiongkok. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan Tiongkok mungkin akan lebih fokus pada pengembangan teknologi nasional atau memperkuat kerja sama dengan perusahaan asing yang tidak terkena larangan.

Analisis dari berbagai lembaga ekonomi menunjukkan bahwa langkah ini bisa mempercepat transisi dari ketergantungan teknologi asing ke pengembangan dalam negeri. Selain itu, larangan ini juga bisa memengaruhi kerja sama ekonomi antara Tiongkok dan AS, terutama dalam bidang pertahanan. Perusahaan-perusahaan AS yang terkena sanksi mungkin akan mengalami penurunan pendapatan, terutama dari bisnis yang terkait dengan militer Tiongkok. Namun, kebijakan ini juga diharapkan mendorong inovasi di dalam negeri dan meningkatkan persaingan di pasar global.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti