Key Discussion: Gubernur Sumut instruksikan OPD percepat realisasi program daerah

Gubernur Sumut Instruksikan OPD Percepat Realisasi Program Daerah

Key Discussion – Medan, Antaranews – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menekankan perlunya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut mempercepat pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD). Setelah memimpin Rapat Pimpinan Forum Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Realisasi Anggaran serta Capaian Pelaksanaan PHTC dan PSD, Gubernur menyampaikan arahan tersebut dalam upaya memastikan keberhasilan program-program yang menjadi prioritas provinsi.

Dalam sesi rapat tersebut, Bobby mengingatkan bahwa setiap hasil yang telah dibahas perlu diimplementasikan secara efektif. “Hasil rapat yang telah dilaksanakan sebelumnya harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Progres program harus terlihat di lapangan, bukan hanya berupa dokumen,” jelasnya. Tidak hanya itu, Gubernur juga meminta seluruh OPD untuk berkoordinasi secara intensif agar setiap kegiatan bisa saling mendukung dan mencapai tujuan yang sama.

“Apapun hasil rapat yang sudah kita laksanakan, realisasinya harus benar-benar terlaksana. Jangan cuma di atas kertas realisasinya. Harus ada progres,” ujar Bobby usai memimpin rapat di Kantor Gubernur Sumut, Senin.

Selain itu, Pemprov Sumut juga menghadirkan data dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sumut. Berdasarkan informasi tersebut, penginputan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 1 April 2026 telah mencapai 100 persen. Angka tersebut menunjukkan total Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp5,7 triliun, sedangkan nilai belanja pengadaan barang dan jasa mencapai Rp5,3 triliun. Angka ini memperlihatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran di daerah.

Di sisi lain, realisasi pengadaan barang dan jasa OPD di lingkungan Pemprov Sumut hingga saat ini mencakup 1.478 paket pekerjaan dengan nilai mencapai Rp1,8 triliun atau sekitar 50,34 persen dari target. Dengan angka ini, Gubernur menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan bahwa setiap program memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Bobby menekankan bahwa beberapa program memiliki keterkaitan antarsektor. Contohnya, pembangunan irigasi yang berdampak langsung pada sektor pertanian. “Karena itu, diperlukan koordinasi antar-OPD guna memastikan kebutuhan dan target program terpenuhi,” tambahnya. Ia menilai, koordinasi yang baik antarinstansi dapat mempercepat penyelesaian tugas-tugas pemerintahan dan menghindari pemborosan sumber daya.

Program Prioritas Pemprov Sumut

Dalam menyusun program prioritas, Pemprov Sumut telah menetapkan sejumlah inisiatif strategis yang direncanakan untuk tahun 2026. Beberapa di antaranya adalah PUBG (Program Unggulan Bersekolah Gratis), Probis (Program Berobat Gratis), Jaskop (Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan), Cerdas (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif), Instansi (Infrastruktur Strategis Terintegrasi), serta Prestice (Perlindungan Rakyat Melalui Restorative Justice). Masing-masing program memiliki tujuan khusus yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara holistik.

Misalnya, program PUBG bertujuan untuk menjamin akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, sementara Probis fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. “Contoh pengalaman saat berkunjung ke beberapa daerah, di mana ditemukan bantuan yang kurang sesuai atas kondisi, dan kebutuhan masyarakat setempat,” kata Bobby. Ia mengingatkan bahwa evaluasi terhadap program-program tersebut sangat penting untuk memastikan manfaat yang dirasakan oleh warga.

Menurut Gubernur, setiap program yang sudah berjalan harus dievaluasi secara menyeluruh. “Jika hasilnya tidak sesuai harapan, maka OPD perlu menyesuaikan strategi agar dampaknya lebih maksimal,” ujarnya. Pemprov Sumut berharap program ini bisa menjadi sarana untuk memperkuat kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya daerah.

Koordinasi dan Evaluasi untuk Kinerja Maksimal

Bobby juga meminta OPD untuk memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program secara optimal. “OPD harus memastikan kualitas hasil pekerjaan tetap terjaga, meski ada tekanan untuk menyelesaikan tugas dalam waktu singkat,” katanya. Hal ini penting karena setiap program memiliki masa berlaku tertentu, dan OPD perlu memprioritaskan kegiatan yang paling mendesak.

Dalam menyusun program, Pemprov Sumut melibatkan berbagai sektor yang saling terkait. Misalnya, program cerdas cermat atau kegiatan serupa bisa menjadi langkah untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat. “Kegiatannya melibatkan masyarakat juga, sehingga efek domino dari program ini bisa dirasakan secara luas,” tutur Bobby.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026 masih tersisa sekitar 186 hari kalender kerja. “Kita tidak boleh membuang kesempatan ini dengan sia-sia. Proses pengadaan barang dan jasa harus diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujarnya. Wagub juga meminta seluruh OPD untuk segera merencanakan strategi yang lebih baik agar program bisa berjalan optimal pada tahun 2027.

Menurut Surya, peningkatan kinerja OPD menjadi kunci dalam mencapai target pengadaan yang telah ditentukan. “Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menghindari duplikasi tugas dan memaksimalkan anggaran,” tambahnya. Ia menekankan perlunya transparansi dalam pelaksanaan program serta keakuratan data yang diberikan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Gubernur Sumut dan Wagub sepakat bahwa percepatan realisasi program daerah menjadi tantangan utama dalam masa kini. Dengan menggabungkan inisiatif dari OPD yang berbeda, Pemprov Sumut berharap bisa mencapai keberhasilan yang lebih baik