Legislator minta Polri usut kematian warga saat ricuh di Pejompongan

Warga Pejompongan Tewas di Tengah Kericuhan, DPR Desak Polri Bongkar Akar Peristiwa

Programamal.com – Kematian seorang pedagang cermin berusia 59 tahun berinisial BS di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada Kamis malam (27/8) meninggalkan luka yang jauh melampaui satu keluarga. Insiden itu terjadi di tengah kericuhan yang pecah setelah massa menyampaikan aspirasi di sekitar Gedung DPR/MPR. Kini, sorotan publik tertuju pada satu pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab penuh atas hilangnya nyawa seorang warga biasa yang sekadar keluar rumah untuk melihat situasi di luar?

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, secara tegas meminta agar kepolisian tidak berhenti pada pelaku langsung di lapangan. Dalam pernyataan yang disampaikan di Jakarta pada Senin, legislator yang berfokus pada bidang penegakan hukum itu menekankan bahwa penyidikan harus menelusuri rantai komando di balik aksi kekerasan tersebut.

“Informasi itu yang harus dibongkar oleh polisi. Siapa mereka, dari mana mereka datang, siapa yang menggerakkan, apa tujuannya, dan apakah ada yang memberikan perintah? Jangan berhenti hanya pada orang yang melakukan kekerasan di lapangan,” tegasnya.

Tuntutan Transparansi dan Kepercayaan Publik

Abduh, sapaan akrab legislator tersebut, menilai bahwa proses penyidikan yang tertutup atau setengah-setengah justru akan memperbesar ruang spekulasi di tengah masyarakat. Ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan selama aksi demonstrasi merupakan kewenangan langsung Polri, sehingga keterbukaan dalam mengungkap kasus menjadi prasyarat untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Lebih lanjut, ia membuka kemungkinan penerapan pasal pidana yang lebih berat apabila bukti-bukti mengarah ke sana. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat dalam pengeroyokan berpotensi dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, meskipun unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses penyidikan yang ketat.

“Semua yang terlibat dalam pengeroyokan ini berpotensi dijerat pasal pembunuhan berencana, tetapi tentu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang terdapat unsur perencanaan untuk menghilangkan nyawa korban,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa memandang latar belakang sosial maupun afiliasi kelompok.

“Tangkap semua massa tak dikenal yang terlibat dan proses sesuai hukum. Kalau memang terbukti ada keterlibatan organisasi, tentu harus ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Abduh.

“Jangan sampai negara dan pemerintah dinilai tidak mampu menjaga ketertiban dan keamanan hingga tugas pokok dan fungsinya seolah-olah digantikan oleh orang-orang yang melakukan kekerasan dengan cara preman,” imbuhnya.

Seorang Pedagang Cermin yang Tidak Pernah Kembali

Di balik tuntutan hukum dan dinamika politik, terdapat satu keluarga yang kehilangan segalanya. BS, seorang pedagang cermin berusia 59 tahun, tinggal di kawasan Pejompongan. Pada Kamis (27/8), ketika massa mulai berdatangan di sekitar lokasi penyampaian aspirasi, istrinya, Sudarsi (56), meminta agar usaha mereka ditutup lebih awal demi keselamatan.

Setelah situasi tampak mereda, BS keluar rumah untuk mengecek kondisi lingkungan sekitar. Namun, langkah sederhana itu menjadi yang terakhir. Ia tidak pernah kembali hingga larut malam. Sudarsi mencari suaminya tanpa hasil, dilanda kepanikan yang tidak terjawab selama berjam-jam.

Baru pada Jumat (28/8) dini hari, keluarga mendapat kepastian — bukan melalui pencarian langsung, melainkan lewat sebuah video yang beredar. Mereka memastikan bahwa sosok yang terlihat dalam rekaman tersebut memang BS.

“Kita tahunya dari video. Kita enggak ada yang lihat jelas posisi dia, posisi dia dipukulin, posisi dia dibawa, kita enggak tahu,” ungkap Sudarsi dengan suara bergetar.

Informasi selanjutnya menyebutkan bahwa BS telah dibawa ke Rumah Sakit Polri. Sudarsi menduga suaminya telah meninggal di lokasi kejadian sebelum sempat mendapat penanganan medis. Jenazah dimakamkan pada Jumat (28/8) di kawasan Kemanggisan Pulo, Jakarta Barat.

Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Ketertiban Umum

Kasus ini menempatkan Polri di persimpangan yang menentukan: apakah institusi tersebut mampu menunjukkan bahwa setiap nyawa warga dilindungi secara setara, atau justru menjadi bagian dari narasi ketidakberdayaan negara di hadapan kekerasan jalanan. Dalam konteks demonstrasi yang kerap memunculkan ketegangan antara massa dan aparat, setiap insiden kematian warga sipil menjadi ujian nyata terhadap komitmen negara terhadap hak hidup.

Permintaan Komisi III agar penyidikan dilakukan secara menyeluruh dan transparan bukan sekadar prosedur administratif. Ia merupakan garis batas antara negara hukum dan negara yang kehilangan legitimasi di mata warganya. Apabila hasil investigasi hanya menunjuk pada pelaku langsung tanpa menyingkap struktur di baliknya, publik akan menyimpulkan bahwa hukum bekerja secara parsial — cukup untuk menjerat yang lemah, tetapi tidak mampu menjangkau mereka yang memberi perintah.

Bagi keluarga Sudarsi, keadilan bukan abstraksi hukum. Ia adalah jawaban atas pertanyaan sederhana yang belum terjawab: apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu, dan mengapa seorang pedagang cermin yang hanya ingin memastikan lingkungan rumahnya aman harus membayar harga tertinggi dari rasa ingin tahunya.