Meeting Results: Diskusi UGM tak kondusif, Qodari: Demokrasi wajib ada dialog

Diskusi UGM Tak Kondusif, Qodari: Demokrasi Wajib Ada Dialog

Meeting Results – Dari Jakarta, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Republik Indonesia, Muhammad Qodari, mengungkapkan bahwa dialog harus menjadi pondasi utama dalam menjalankan sistem demokrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah siap berkomitmen untuk terus berkomunikasi dengan masyarakat, guna memperkuat pelaksanaan program-program nasional yang menjadi prioritas. Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas kejadian yang terjadi di sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6) malam. Beberapa mahasiswa di sana menolak kehadiran tiga pejabat negara yang diundang dalam acara tersebut.

Ketegangan di Acara Diskusi

Acara diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono awalnya berjalan lancar. Namun, situasi mulai berubah ketika sejumlah mahasiswa merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk yang menunjukkan penolakan terhadap para pejabat tersebut. Aksi ini membuat ruang diskusi menjadi tidak kondusif, bahkan sempat terjadi gangguan. Qodari mengatakan bahwa kejadian ini mencerminkan adanya anomali dalam proses dialog.

“Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,”

Qodari menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia menekankan bahwa dialog adalah kunci untuk membangun demokrasi yang sehat. Menurutnya, kejadian di UGM menunjukkan bahwa masyarakat harus menyampaikan pendapat secara terstruktur, bukan hanya dengan aksi langsung yang memicu kekacauan.

Prinsip Demokrasi dan Ketidaksetujuan

Qodari memperjelas bahwa dialog tidak hanya tentang menyampaikan suara, tapi juga mengenai cara mengakomodasi berbagai pandangan. Ia menilai bahwa sebagian mahasiswa yang merangsek ke panggung sebenarnya telah merestui tindakan tersebut, bahkan diketahui oleh otoritas kampus. Meski demikian, aksi mereka memicu perubahan suasana di tengah acara.

Dalam konteks ini, Qodari mengungkapkan bahwa ada dua kategori ketidaksetujuan. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan kedua, ketidaksetujuan yang bersifat tenokratis. Untuk ketidaksetujuan politik, menurutnya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Sementara itu, ketidaksetujuan tenokratis bisa dipertimbangkan untuk diperbaiki.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,”

Qodari menambahkan bahwa masyarakat harus melihat gambaran besar dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Dalam kasus program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto, yang lahir dari kegelisahan akan isu stunting di Indonesia. Dengan demikian, program tersebut merupakan keputusan yang diambil berdasarkan kebutuhan nasional.

Program MBG dan Janji Kampanye

Qodari menyatakan bahwa MBG adalah program prioritas yang telah dijanjikan oleh Prabowo selama masa kampanye. Ia menegaskan bahwa masyarakat memilih Prabowo bukan hanya karena keinginan untuk mengubah pemerintahan, tapi juga karena visinya dalam mengatasi masalah gizi buruk. Oleh karena itu, menurut Qodari, menghentikan program tersebut setara dengan menolak janji kampanye yang telah dipilih secara demokratis.

“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,”

Qodari menyoroti bahwa keberadaan program MBG mencerminkan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Ia mempertanyakan logika ketika mahasiswa mengungkit masalah ini dengan tuntutan langsung, karena program tersebut telah melalui proses pengambilan keputusan yang demokratis. Selain itu, Qodari juga menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak selalu bisa diukur hanya dari reaksi sementara, tetapi dari dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Konteks Pemilihan dan Kepemimpinan

Dalam menjelaskan kebijakan MBG, Qodari menyoroti bahwa program ini dibuat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang terpilih dalam pemilu. Ia menjelaskan bahwa lebih dari 96 juta penduduk Indonesia, sebagian besar memilih Prabowo untuk mewujudkan visi dan misi yang dijanjikan. Dengan demikian, ketidaksetujuan terhadap program MBG harus dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi, bukan sekadar kekecewaan individu.

Qodari juga menyoroti bahwa ada anggapan bahwa mahasiswa yang menolak kehadiran pejabat negara merasa lelah dengan diskusi yang terus-menerus. Menurutnya, hal ini bisa diartikan sebagai bentuk amarah yang wajar, tetapi tidak bisa dianggap sebagai alasan untuk mengabaikan proses dialog. Ia mengajak mahasiswa untuk lebih bersabar dalam menyampaikan pendapat, karena demokrasi membutuhkan kesabaran dan kerja sama dalam mencapai solusi.

Selain itu, Qodari menekankan bahwa program MBG memiliki dampak penting bagi kesehatan masyarakat. Dengan adanya program ini, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas hidup rakyat, terutama untuk anak-anak yang rentan terhadap stunting. Ia mengingatkan bahwa kebijakan seperti ini tidak bisa dibatalkan dengan cara terburu-buru, karena membutuhkan koordinasi dan kehati-hatian dari pihak yang terlibat.

Menurut Qodari, kunci untuk menjaga kondusivitas demokrasi adalah adanya komunikasi yang terus-menerus antara pemerintah dan masyarakat. Ia berharap mahasiswa dapat lebih aktif dalam memperkaya diskusi, bukan hanya dengan aksi yang memicu kekacauan. Dengan demikian, dialog tetap menjadi alat utama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Qodari menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik. Ia menekankan bahwa aksi dari mahasiswa tidak selalu negatif, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Selain itu, kebijakan nasional seperti MBG harus dihargai, karena merupakan hasil dari keputusan politik yang telah melalui proses demokratis. “Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” ujarnya, menegaskan bahwa perbaikan bisa dilakukan jika ada komitmen untuk saling memahami.