New Policy: Legislator Jabar minta evaluasi menyeluruh SPMB 2026

Legislator Jabar Minta Evaluasi Menyeluruh SPMB 2026

Cirebon, Selasa

New Policy – Dalam upaya menjamin kelancaran proses penerimaan siswa baru, anggota DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Kritik ini muncul setelah berbagai kendala diungkapkan selama pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026, yang menurut Daddy perlu diperbaiki agar tidak terulang di masa depan.

Kata Daddy, tantangan yang muncul menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan dan kesiapan sistem. Ia menekankan bahwa simulasi sebelum pelaksanaan menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi potensi masalah lebih dini. “Simulasi tidak cukup dilakukan sekali, tetapi harus diikuti evaluasi dan perbaikan berkelanjutan hingga sistem benar-benar siap digunakan,” ujarnya.

“Kalau perlu ada simulasi yang jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga pada saatnya pelaksanaan itu tidak seperti saat ini,” kata Daddy.

Daddy mengatakan bahwa pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, telah memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Langkah-langkah tegas yang diambil terhadap jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem. Namun, ia menambahkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya oleh Kepala Disdik Jabar, Purwanto.

Dalam skema baru, Disdik Jabar berupaya mengoptimalkan proses penerimaan siswa dengan memastikan kejelasan dan transparansi. Daddy berharap evaluasi ini tidak hanya menjadi bentuk respons, tetapi juga sebagai dasar untuk menyusun rencana yang lebih matang. “Ini PR serius buat Pak Purwanto, agar ke depan jauh lebih terencana,” ujarnya.

Sementara itu, Purwanto menyatakan bahwa Disdik Jabar siap menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan PCMB 2026. Ia mengakui bahwa laporan-laporan yang masuk, termasuk dari Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, akan menjadi bahan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pengelolaan. “Ya, kami persilakan tentu kalau ada aduan, kami mengikut aja,” tutur Purwanto.

Di sisi lain, Disdik Jabar menggandeng sejumlah sekolah swasta untuk menampung siswa yang tidak lolos seleksi di sekolah negeri. Skema ini menurutnya bertujuan memberikan akses pendidikan yang layak bagi seluruh calon peserta didik. “Sekitar 78 ribu siswa akan dialihkan ke sekolah swasta, dengan biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP ditanggung oleh Pemprov Jabar,” jelas Purwanto.

Daddy juga memperhatikan adanya keterlibatan sekolah swasta dalam proses ini. Ia mengapresiasi upaya tersebut, tetapi menyarankan agar keterlibatan lebih dalam dikoordinasikan dengan kebutuhan siswa. “Kolaborasi ini penting, tapi harus didukung pengawasan yang konsisten agar tidak ada ketidakadilan dalam distribusi siswa,” tegasnya.

Kendala dalam PCMB 2026 sebelumnya melibatkan permasalahan teknis dan administratif yang memengaruhi proses penerimaan. Kebocoran data, ketidakseimbangan kuota, serta kesalahan sistem menjadi salah satu isu utama. Daddy menyoroti bahwa masalah-masalah ini bisa dicegah dengan pengaturan yang lebih rapi sejak awal. “Evaluasi menyeluruh harus mencakup semua aspek, dari perencanaan hingga pelaksanaan, agar tidak ada titik butuh yang terlewat,” katanya.

“Ini PR serius buat Pak Purwanto, untuk ke depan jauh lebih terencana saya kira,” ujarnya.

Menurut Daddy, kesalahan sistem bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses penerimaan siswa. Ia menilai evaluasi perlu dilakukan secara bertahap, dengan peningkatan kapasitas tim pengelola dan penyempurnaan mekanisme pengawasan. “Kunci utama adalah keterlibatan semua pihak, termasuk akademisi dan orang tua, dalam memastikan sistem berjalan lancar,” imbuhnya.

Purwanto mengatakan bahwa Disdik Jabar telah memperbaiki beberapa kelemahan berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Ia menyebutkan bahwa ratusan sekolah swasta dijadwalkan sebagai mitra utama dalam mengakomodasi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. “Kami memastikan proses transfer siswa dilakukan secara adil dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov Jabar juga berencana menambah infrastruktur dan sumber daya di sekolah swasta. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang terdampak oleh kapasitas terbatas di sekolah negeri. Daddy menilai langkah ini relevan, tetapi perlu diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi peningkatan beban biaya yang berlebihan bagi orang tua.

Permasalahan teknis dalam PCMB 2026 juga memicu diskusi terkait kemampuan sistem digital yang digunakan. Daddy menyarankan agar Disdik Jabar mengadopsi teknologi yang lebih canggih, serta meningkatkan pelatihan bagi staf dan petugas. “Sistem harus bisa menjangkau seluruh daerah, termasuk daerah terpencil, tanpa mengorbankan kecepatan atau keakuratan,” katanya.

Di sisi lain, Daddy menyoroti bahwa akses pendidikan bagi siswa yang tidak lolos seleksi tetap menjadi prioritas. Ia menegaskan bahwa sistem penerimaan murid tidak boleh mengabaikan keadilan, terutama bagi siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih lemah. “Sekolah swasta bisa menjadi solusi, tetapi harus diakses secara merata, bukan hanya oleh kelompok tertentu,” ujarnya.

Evaluasi SPMB 2026 dianggap sebagai langkah kritis untuk menghindari kekacauan dalam proses penerimaan siswa di tahun-tahun berikutnya. Daddy berharap pihak terkait tidak hanya fokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan strateg