Special Plan: Ketum KBPP Polri: Kritik boleh menghina jangan

Ketua KBPP Polri: Kritik Boleh, Tapi Jangan Menghina

Special Plan – Jakarta, Senin — AH Bimo Suryono, Ketua Umum Keluarga Besar Putra-Putri (KBPP) Polri, mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga batas dalam mengkritik kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebebasan berbicara adalah hak konstitusi yang wajib dihormati, tetapi kebiasaan mencemarkan nama baik secara terus-menerus bisa mengancam nilai-nilai demokrasi Indonesia. “Kritik yang konstruktif adalah hal yang sah, tetapi jika disampaikan dengan cara merendahkan martabat seseorang atau institusi, itu bisa mengubah kritik menjadi budaya merendahkan yang merugikan,” jelasnya dalam pernyataan resmi di Jakarta.

Menghina sebagai Ancaman pada Etika Publik

Bimo menyoroti bahwa dalam ruang publik, etika dan kejujuran harus tetap diutamakan. Ia menekankan bahwa hilangnya etika dalam debat kritis berpotensi merusak kredibilitas lembaga negara serta kepercayaan masyarakat. “Jika kritik diubah menjadi menghina, maka kita mengorbankan kualitas demokrasi yang seharusnya mendorong dialog terbuka dan saling menghormati,” tambahnya. Ia juga menyebutkan bahwa kehilangan etika dalam komunikasi publik bisa memicu ketidakstabilan persatuan bangsa, terutama saat masyarakat merasa dipermalukan oleh pernyataan-pernyataan yang tidak bermaksud baik.

“Karena ketika etika publik tenggelam, yang hancur bukan hanya martabat pemimpin, tetapi juga integritas demokrasi, persatuan rakyat, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara,” ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

Menurut Bimo, situasi saat ini menunjukkan adanya pergeseran dalam cara masyarakat menyampaikan pendapat. Ia mengungkapkan bahwa beberapa kelompok mulai menggunakan kritik sebagai alat untuk menyerang pribadi, terutama dalam isu-isu yang memicu perdebatan panas. “Dalam era demokrasi modern, setiap orang memiliki hak untuk mengecam kebijakan yang tidak sesuai, tetapi harus tetap menggunakan bahasa yang santun dan objektif,” katanya. Ia mencontohkan bahwa berbagai aksi demonstrasi belakangan ini sering kali mengandung serangan yang berlebihan, sehingga mengurangi dampak positif dari kritik yang seharusnya mendorong perbaikan.

Kondisi Sosial dan Politik yang Memicu Penyampaian Kritik

Bimo juga menyoroti dampak dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang kritis di Indonesia. Ia menyebutkan bahwa masyarakat kini lebih aktif menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial dan aksi-aksi kolektif. Namun, ia khawatir bahwa kebiasaan ini bisa berubah menjadi bentuk penyerangan yang tidak terukur. “Banyak orang yang berdemo dengan tujuan mengkritik, tetapi dalam prosesnya, mereka terkadang mengabaikan cara penyampaian yang tepat dan terarah,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Bimo mengkritik kebijakan-kebijakan tertentu yang menjadi fokus pembicaraan. Salah satu contoh yang ia sebutkan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang beberapa hari terakhir menjadi target kritik dari berbagai kelompok. Ia menambahkan bahwa meski program tersebut dinilai masih memerlukan evaluasi, kebiasaan menganggapnya sebagai kegagalan tanpa dasar yang kuat bisa mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Peran Institusi dalam Menjaga Kualitas Demokrasi

Menurut Bimo, institusi seperti Polri memiliki peran penting dalam memastikan bahwa ruang publik tetap sehat dan produktif. “Kita harus menjaga agar setiap kritik tetap menjadi sarana memperbaiki, bukan alat untuk merusak,” katanya. Ia menekankan bahwa media massa dan para pemimpin organisasi masyarakat harus menjadi contoh dalam menyampaikan pendapat dengan penuh kehati-hatian.

Bimo juga mengingatkan bahwa kritik yang tidak terukur bisa mengakibatkan polarisasi sosial yang berlebihan. “Saat kritik diubah menjadi penyerangan, maka masyarakat akan merasa tidak aman untuk menyampaikan pandangan, termasuk yang mungkin dianggap konservatif atau kritis,” jelasnya. Ia menyarankan agar setiap orang, baik dalam posisi apa pun, menjaga kesopanan dan kejelasan dalam menyampaikan pendapat, agar demokrasi tetap berjalan secara seimbang.

Kebutuhan untuk Membangun Budaya Kritis yang Sehat

Menurutnya, budaya kritis yang sehat adalah kunci untuk mendorong perbaikan kebijakan. “Kritik yang baik harus berdasarkan fakta, bukan emosi atau kesan pribadi,” ujarnya. Ia menilai bahwa kritik yang selalu disertai dengan menghina bisa mengurangi daya tarik orang-orang yang diberi kritik, sekaligus melemahkan kredibilitas pendapat tersebut.

Bimo menyampaikan harapan bahwa masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan pemerintah secara objektif, tanpa kehilangan rasa hormat terhadap institusi. “Kita perlu membangun kesadaran bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi juga harus diiringi rasa tanggung jawab,” katanya. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah konkret seperti peningkatan literasi media dan edukasi masyarakat akan membantu mencegah penggunaan kritik sebagai alat merendahkan.

Dengan demikian, Bimo menekankan bahwa dalam menghadapi kebijakan-kebijakan pemerintah, masyarakat harus memilih cara penyampaian yang tepat. “Jika kita ingin demokrasi berkembang, maka setiap orang harus menjaga etika, konsistensi, dan kejujuran dalam menyampaikan pendapat,” pungkasnya. Ia berharap kebiasaan menghina dalam kritik bisa diminimalkan, sehingga demokrasi Indonesia tetap menjadi model yang layak diikuti.