Special Plan: MenPANRB sebut RI gabung kampanye 50-in-5 perkuat layanan digital

MenPANRB sebut RI gabung kampanye 50-in-5 perkuat layanan digital

Special Plan – Jakarta, 19 Mei 2026 – Transformasi digital menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya mendorong pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif. Dalam pidatonya di acara OECD Global Symposium 2026, yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa negara ini telah resmi menjadi bagian dari Kampanye Global 50-in-5. Gerakan ini bertujuan memperkuat Digital Public Infrastructure (DPI) yang terintegrasi, aman, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.

Kampanye 50-in-5 dan Fokusnya pada Digital Public Infrastructure (DPI)

Kampanye 50-in-5 menghadirkan kolaborasi antara pemerintah dan mitra internasional untuk membangun fondasi infrastruktur digital publik. Rini menekankan bahwa kampanye ini tidak hanya tentang mempercepat pengembangan teknologi, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. “Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan adalah: apakah masyarakat benar-benar merasakan dampak dari perubahan ini dalam kehidupan sehari-hari?” tulis Rini dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat lalu.

“Masyarakat tidak mengingat pemerintah melalui istilah teknis. Mereka merasakannya melalui momen-momen nyata, seperti saat layanan publik menjadi lebih mudah diakses ketika dibutuhkan paling mendesak,”

Rini menjelaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh jumlah aplikasi yang dibuat, melainkan dari manfaat yang dirasakan warga negara. Contohnya, saat seorang lansia tidak lagi kesulitan menghadapi prosedur birokrasi yang rumit, atau ketika seorang ibu di desa bisa mengurus dokumen keluarga tanpa mengorbankan penghasilan harian. Ini menunjukkan bahwa DPI adalah alat untuk mengubah cara pemerintah hadir dalam kehidupan masyarakat.

Menjadi bagian dari 50-in-5 bukan sekadar langkah simbolis. Indonesia percaya bahwa kampanye ini menjadi kesempatan untuk menyelaraskan strategi nasional dengan tuntutan global. “DPI adalah tentang memastikan pemerintah lebih responsif, terintegrasi, dan hadir secara nyata dalam kebutuhan masyarakat,” tambah Rini. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan keadilan akses.

Ekosistem DPI dan Komponen Kunci

Kampanye 50-in-5 mencakup berbagai aspek penting dalam membangun infrastruktur digital publik. Komponen utamanya meliputi identitas digital, sistem pertukaran data, layanan pembayaran interoperabel, serta portal yang menghubungkan seluruh layanan pemerintah. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan publik lebih mudah diakses, lebih terhubung, dan lebih cepat merespons kebutuhan warga.

Di Indonesia, ekosistem DPI terus berkembang melalui beberapa inisiatif strategis. Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi fondasi utama, memungkinkan warga mengakses layanan berbasis identitas melalui ponsel. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) nasional mendukung pengaktifan IKD, yang hingga Mei 2026 sudah diakui oleh 19,35 juta orang. Rini menyebutkan bahwa target selanjutnya adalah mendorong penggunaan IKD hingga 50 juta orang dengan teknologi pengenalan wajah dan deteksi aktivitas.

Sementara itu, interoperabilitas data menjadi kunci lain dalam keberhasilan DPI. Rini menyoroti bahwa sistem pertukaran data dan layanan digital pemerintah (SPDLDP) serta implementasi Satu Data Indonesia (SDI) menjadi penggerak utama. Inisiatif ini memastikan koordinasi antarlembaga dan kemudahan akses informasi. “Interoperabilitas memungkinkan data dari berbagai sumber terintegrasi, sehingga layanan bisa disediakan secara efektif,” jelas Rini.

Di sisi lain, pemanfaatan kecerdasan buatan dan analitik data menjadi alat pendukung penting. Teknologi ini membantu pemerintah mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan layanan yang lebih personal. Contohnya, sistem pembayaran digital interoperabel seperti QRIS, BI-FAST, dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) memudahkan transaksi antarlembaga, sementara portal INAku menjadi pintu masuk untuk layanan publik yang terpusat pada masyarakat.

Langkah Strategis dan Harapan Masa Depan

Rini mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi lebih dari 280 juta orang, menempatkan DPI sebagai fondasi untuk mengurangi kesenjangan layanan. “Dengan DPI, kita bisa memastikan semua wilayah terhubung dan layanan publik bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya. Hal ini penting mengingat banyak daerah terpencil masih kesulitan mengakses infrastruktur digital.

“Saat ini, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah melalui momen-momen yang sehari-hari. Mereka tidak memikirkan teknis, tetapi mengalami manfaat langsung dari layanan yang lebih cepat dan mudah,”

Kampanye 50-in-5 diharapkan menjadi wadah untuk mempercepat implementasi ini. Rini menambahkan bahwa komitmen Indonesia bukan hanya untuk menjadi bagian dari gerakan global, tetapi juga untuk memastikan dampak nyata dari transformasi digital. “Kami ingin layanan publik tidak hanya berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih mudah diakses dan lebih berorientasi pada kebutuhan warga,” tutur Rini.

Kampanye ini juga membuka peluang untuk mengevaluasi keberhasilan inisiatif digital. Rini menyoroti bahwa pengukuran berdasarkan manfaat nyata, bukan sekadar jumlah pengguna, menjadi prioritas. “Jika layanan digital tidak memberi kenyamanan bagi warga, maka tujuan kita belum tercapai,” ujarnya.

Dalam konteks ini, pemerintah terus memperkuat komponen-komponen kritis. Sistem SIAK yang sudah terimplementasi menjadi dasar untuk mengelola data kependudukan secara digital. Selain itu, keberhasilan SPDLDP dan SDI memberikan contoh bagus bagaimana data bisa digunakan untuk mendorong layanan yang lebih terpadu. Rini menegaskan bahwa keterlibatan mitra global akan mempercepat proses ini, dengan kontribusi teknologi dan kebijakan yang lebih baik.

Kampanye 50-in-5 menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya mengikuti tren digital global, tetapi juga menjadi penggerak dalam mengubah cara pemerintah beroperasi. Rini menutup pidatonya dengan harapan bahwa transformasi ini mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. “Dengan DPI, kita bisa menjamin akses yang adil dan pelayanan yang responsif terhadap setiap kebutuhan warga,” pungkasnya.

Dengan keikutsertaan dalam kampanye ini, Indonesia berkomitmen untuk menjawab tantangan digital di berbagai belahan dunia. Rini menegaskan bahwa kunci sukses adalah melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, dalam membangun infrastruktur digital yang inklusif. “DPI bukan sekadar sistem teknis, tetapi representasi dari upaya pemerintah untuk menghadirkan keadilan dan kenyamanan dalam pelayanan publik,” lanjut Rini.

Pada masa depan, pemerintah akan terus mengembangkan komponen-komponen kritis ini, dengan target memperluas akses layanan digital hingga mencapai 50