Kepala BGN: Laporkan oknum minta imbalan uang untuk operasional SPPG

Peringatan Keras dari Puncak BGN: Jangan Bayar Oknum yang Mengatasnamakan Pimpinan untuk Operasional Dapur SPPG

Programamal.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan secara masif di berbagai daerah kini menghadapi ancaman dari sisi lain: praktik penipuan yang memanfaatkan nama pejabat tinggi negara. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak membayar sepeser pun kepada pihak mana pun yang mengaku memiliki wewenang membuka atau memfasilitasi operasional dapur. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun otoritas yang diberikan kepada pihak ketiga untuk berbicara atas nama pimpinan BGN dalam urusan teknis dapur.

Modus Penipuan yang Dikecam

Sudaryono menjelaskan bahwa sejumlah oknum mendatangi mitra dapur dengan dalih akan membantu dapur yang belum beroperasi agar segera berjalan. Mereka mengatasnamakan dirinya sendiri, Wakil Kepala BGN, atau pimpinan lain, lalu meminta imbalan uang sebagai syarat. Pernyataan ini disampaikan melalui kanal resmi Sudaryono pada Minggu di Jakarta.

“Kalau oknum-oknum yang menjajakan jasa atau meminta imbalan uang mengatasnamakan saya atau pimpinan yang lain saya pastikan berita itu tidak benar. Dan Anda, korban, wajib segera melapor kepada pihak yang berwajib kepolisian sehingga tindak pidana ini bisa segera ditindaklanjuti.”

Ia menambahkan bahwa setiap janji semacam itu merupakan kebohongan dan masuk kategori tindak pidana penipuan. Bagi mitra dapur yang telah membayar atau merasa dirugikan, langkah yang harus dilakukan adalah segera melapor ke kepolisian agar proses hukum dapat berjalan.

BGN Tidak Pernah Mendelegasikan Wewenang

Badan Gizi Nasional menegaskan secara institusional bahwa tidak ada delegasi otoritas kepada siapa pun untuk membuka dapur, memfasilitasi operasional, atau berbicara kepada mitra atas nama pimpinan. Artinya, setiap komunikasi resmi terkait operasional SPPG hanya dapat dilakukan melalui saluran internal BGN dan mekanisme yang telah ditetapkan. Mitra dapur diimbau untuk tidak menerima instruksi atau permintaan dana dari pihak yang tidak dapat diverifikasi melalui kanal resmi.

“Ada oknum-oknum yang mengatasnamakan saya, ibu wakil kepala (waka) atau pak waka, atau pimpinan siapapun yang memberikan iming-iming bahwa nanti akan dibantu dapur-dapur yang belum beroperasi untuk segera beroperasi. Saya pastikan itu bohong dan itu adalah tindak pidana penipuan.”

Mengapa Kepala SPPG Wajib Hadir Sejak Pagi Buta

Di samping peringatan soal penipuan, Sudaryono juga menyoroti persoalan disiplin operasional di lapangan. Ia menjelaskan alasan mengapa kepala SPPG diwajibkan berada di dapur MBG sejak pukul 02.00 pagi. Menurutnya, jam-jam tersebut merupakan fase krusial dalam rantai produksi pangan: persiapan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi ke penerima manfaat. Kelalaian pada titik ini berisiko tinggi memicu insiden fatal seperti keracunan makanan.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa temuan di lapangan menunjukkan kepala SPPG tidak berada di tempat saat kejadian bermasalah terjadi. Padahal, sebagai pemimpin dapur, ia bertanggung jawab memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan tanpa pengecualian.

“Dan beberapa temuan itu bahkan ada yang kepala SPPG-nya tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur itu, harus memastikan SOP dijalankan. Maka, kami telah mengeluarkan surat edaran bahwa jam ASN PPPK kepala SPPG adalah jam operasional dapur, dari pukul 02.00 hingga 08.00 pagi, ditambah dua jam lagi saat penerimaan bahan baku di sore hari.”

Konsekuensi bagi Pelanggaran Disiplin

Sudaryono menegaskan bahwa seluruh kepala SPPG wajib mematuhi SOP Program MBG secara menyeluruh. Kewajiban ini mencakup prosedur penyimpanan bahan, penggunaan sarung tangan saat memantau proses memasak hingga tahap pemorsian, serta pemakaian penutup kepala untuk menjaga higienitas produk akhir. Tidak ada ruang kompromi dalam standar keamanan pangan yang berlaku.

Bagi kepala SPPG yang tidak hadir di dapur selama sepuluh hari berturut-turut, konseksinya jelas: pemberhentian secara tidak hormat. Ancaman ini disampaikan sebagai penegasan bahwa kehadiran fisik pemimpin dapur bukan sekadar formalitas administratif, melainkan garis pertahanan pertama bagi keselamatan penerima manfaat program.

Konteks dan Implikasi bagi Mitra Dapur

Program MBG menjangkau jutaan penerima manfaat di sekolah, posyandu, dan fasilitas publik lainnya. Setiap dapur SPPG yang beroperasi menjadi titik sentral dalam rantai pasok pangan harian. Oleh karena itu, gangguan baik berupa penipuan finansial maupun kelalaian operasional memiliki dampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Mitra dapur yang menerima tawaran “fasilitasi” dari pihak tak dikenal sebaiknya memverifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi BGN sebelum melakukan pembayaran apa pun. Sementara itu, kepala SPPG yang mengabaikan jam operasional dan SOP berisiko tidak hanya kehilangan jabatan, tetapi juga membuka ruang pertanggungjawaban hukum apabila terjadi insiden pangan di bawah pengawasannya.