HUT K3 FKM UI, Wamenaker soroti kondisi keselamatan kerja nasional

Angka Kecelakaan Kerja Tembus 319 Ribu Klaim, Wamenaker Desak Percepatan Budaya Keselamatan di Tempat Kerja

Programamal.com – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) menjadi momentum untuk menyorot realitas pahit dunia kerja Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, yang hadir memberikan sambutan pada acara tersebut di Jakarta, Senin, memaparkan data yang menunjukkan betapa besar jarak antara kondisi ideal keselamatan kerja dan kenyataan di lapangan.

Statistik yang Menyita Perhatian

Dalam paparannya, Afriansyah mengutip catatan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2025: hampir 319.224 klaim kecelakaan kerja tercatat di seluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut, 9.834 kasus berujung pada kematian pekerja. Angka-angka ini bukan sekadar baris statistik; di baliknya terdapat ribuan keluarga yang kehilangan pencari nafkah utama.

“Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025, tercatat hampir 319.224 klaim kecelakaan kerja di Indonesia, 9.834 kasus berakhir dengan kematian,” ujar Afriansyah.

Ia menambahkan bahwa terdapat pula 158 laporan penyakit akibat kerja yang tercatat secara resmi. Namun, jumlah itu diprediksi jauh lebih kecil dari angka sebenarnya, menyerupai fenomena gunung es, mengingat identifikasi dan pelaporan kasus semacam itu masih sangat minim di banyak sektor industri.

Gap Implementasi SMK3 yang Masif

Di luar persoalan angka kecelakaan, tantangan struktural lain yang disorot adalah rendahnya tingkat penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Dari sekitar 450.000 perusahaan yang menjadi sasaran kewajiban implementasi SMK3, baru sekitar 18.000 perusahaan yang telah melaksanakan sistem tersebut melalui mekanisme audit eksternal. Artinya, lebih dari 95 persen perusahaan sasaran belum memenuhi standar manajemen keselamatan yang diamanatkan regulasi.

Kondisi ini, kata Afriansyah, menegaskan bahwa ruang perbaikan sistem K3 di Indonesia masih sangat luas dan menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan — pemerintah, dunia usaha, akademisi, serta profesi K3 — secara simultan dan berkelanjutan.

Risiko Baru di Era Digital dan Perubahan Iklim

Perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja telah mengubah lanskap risiko secara fundamental. Ancaman di tempat kerja tidak lagi terbatas pada bahaya konvensional seperti mesin bergerak atau instalasi kelistrikan. Praktisi K3 kini harus berhadapan dengan spektrum risiko yang jauh lebih kompleks:

Risiko ergonomi yang muncul akibat digitalisasi dan penggunaan perangkat layar dalam durasi panjang; gangguan kesehatan mental yang dipicu tekanan sosial dan tuntutan kerja tanpa henti; keselamatan operasional pada sistem otomatisasi serta kecerdasan buatan (AI); kompleksitas perlindungan pekerja dalam skema kerja jarak jauh (remote work); hingga ancaman perubahan iklim ekstrem yang berdampak langsung pada keselamatan petugas lapangan.

Sebagai contoh konkret, fenomena El Niño yang meningkatkan frekuensi kebakaran hutan dapat memicu lonjakan kecelakaan kerja bagi petugas pemadam kebakaran, baik akibat kelelahan fisik maupun paparan asap beracun dalam durasi operasi yang lebih panjang dari biasanya.

RUU Perlindungan Ketenagakerjaan: Langkah Modernisasi Regulasi

Untuk menjawab tantangan kontemporer tersebut, pemerintah bersama DPR RI tengah merancang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah memodernisasi kerangka hukum lama yang dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika dunia kerja saat ini.

“Regulasi tersebut akan mencakup pembaruan terhadap aturan ketenagakerjaan yang telah lama berlaku, termasuk UU peninggalan Belanda Tahun 1930 dan UU No. 1 Tahun 1970,” tegas Afriansyah.

Kehadiran RUU ini diharapkan menutup celah hukum yang selama ini membuat banyak sektor — terutama ekonomi digital dan pekerjaan berbasis platform — berada di luar jangkauan perlindungan keselamatan kerja yang memadai.

Peran FKM UI sebagai Rujukan Kebijakan Berbasis Bukti

Dalam proses perumusan regulasi baru tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan berharap FKM UI dapat berperan sebagai salah satu rujukan utama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam mengantisipasi perubahan profil risiko dan kebutuhan keselamatan serta kesehatan kerja di masa mendatang.

Dekan FKM UI, Prof. Dr. Indri Hapsari Susilowati, menegaskan bahwa keunggulan akademik institusi tidak boleh berhenti di ruang kelas atau publikasi ilmiah semata.

“Ilmu K3 harus diterjemahkan menjadi kontribusi nyata untuk menjawab tantangan di lapangan. Tiga dekade lebih merupakan perjalanan matang dalam membangun fondasi keilmuan dan mencetak talenta unggul di tingkat nasional maupun internasional,” tuturnya.

Perjalanan lebih dari tiga dekade Departemen K3 FKM UI dinilai menjadi bagian penting dalam membangun fondasi keilmuan keselamatan kerja, mencetak sumber daya manusia unggul, serta mengawal standar K3 baik di tingkat nasional maupun internasional.

Peluncuran Buku Dasar K3 (Basic OHS)

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-33, Ketua Departemen K3 FKM UI, Baiduri Widanarko, meresmikan peluncuran karya akademik terbaru berjudul Dasar K3 (Basic OHS). Buku tersebut disusun secara komprehensif dan mencakup prinsip-prinsip fundamental K3, pengenalan bahaya dan risiko, higiene industri, ergonomi, hingga dinamika faktor manusia dan organisasi.

Kehadiran buku ini diharapkan memperluas cakrawala keilmuan K3 sekaligus menjadi rujukan bagi mahasiswa, akademisi, dan profesional yang berkecimpung di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

“Ini adalah ikhtiar nyata dari kami untuk memperluas cakrawala keilmuan K3 agar bisa diterapkan oleh mahasiswa, akademisi, hingga profesional,” ungkap Baiduri.

Di tengah tingginya angka kecelakaan kerja dan kompleksitas risiko baru yang terus bermunculan, langkah-langkah seperti penguatan kapasitas akademik, modernisasi regulasi, dan percepatan implementasi SMK3 menjadi prasyarat mutlak agar Indonesia tidak terus-menerus membayar harga keselamatan dengan nyawa dan kesehatan pekerjanya.