Adkasi terus perjuangkan kepentingan daerah soal TKD

Adkasi Tekankan Peran Strategis DPRD dalam Mengawal Kebijakan Fiskal Daerah

Programamal.com – Persoanaan fiskal yang membelit pemerintah daerah di seluruh Indonesia kembali menjadi sorotan utama dalam forum nasional para wakil rakyat tingkat kabupaten. Di tengah pengetatan ruang fiskal yang dirasakan langsung oleh ribuan pemda, para ketua dan anggota DPRD kabupaten dari berbagai provinsi berkumpul di Semarang untuk menyatukan suara dalam satu agenda: memastikan bahwa kepentingan daerah tidak tenggelam oleh kebijakan pusat yang dianggap tidak proporsional.

Adkasi Komitmen Kawal Isu TKD hingga ke Meja Pengambil Kebijakan

Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak akan berhenti pada tahap pernyataan sikap. Ketua Umum Adkasi, Siswanto, menyatakan bahwa pihaknya secara konsisten membangun jalur komunikasi dan audiensi dengan pemerintah pusat serta lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan atas kebijakan fiskal nasional.

“Termasuk, memperjuangkan kepentingan daerah dalam persoalan Transfer ke Daerah (TKD). Kita adalah bagian dari pemerintah,” ujar Siswanto dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Adkasi 2026 yang digelar di Semarang pada Minggu.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi posisi Adkasi sebagai representasi kolektif ribuan DPRD kabupaten yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal. TKD, yang mencakup dana perimbangan seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, merupakan instrumen utama bagi daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Pemangkasan atau penyesuaian besaran TKD secara langsung memengaruhi kemampuan pemda dalam membiayai layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan program kesejahteraan masyarakat.

Siswanto menekankan bahwa pendekatan yang diambil Adkasi bersifat dialogis dan konstruktif. Tujuannya bukan menciptakan konfrontasi, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan yang dihadapi di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada para pengambil kebijakan di tingkat nasional, sehingga respons kebijakan dapat disesuaikan dengan realitas di daerah.

Bima Arya Dorong DPRD “Naik Kelas” dalam Fungsi Pengawasan

Hadir dalam Rakernas tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan pesan yang menantang bagi seluruh DPRD kabupaten di Indonesia. Ia mendorong agar lembaga legislatif daerah tidak lagi beroperasi pada level yang dianggap rendah, melainkan melakukan lompatan kualitas dalam menjalankan tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Bima Arya menegaskan bahwa peningkatan kapasitas DPRD bukan semata-mata soal perluasan kewenangan formal, melainkan menyangkut kualitas substansial dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa DPRD memiliki posisi strategis untuk mencegah pemda terjebak dalam zona nyaman, di mana fungsi pengawasan justru menjadi mekanisme pendorong agar kebijakan yang dihasilkan menjawab kebutuhan riil warga, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif.

“Serapan itu hanya angka. Pertanyaannya adalah dari angka-angka tersebut, apa yang dirasakan dan apa yang dihasilkan,” kata Bima Arya, yang sebelumnya menjabat Wali Kota Bogor.

Paradigma Baru dalam Pengawasan APBD: Dari Angka ke Dampak

Salah satu poin paling substansial dalam pesan Bima Arya adalah ajakan untuk menggeser paradigma pengawasan anggaran daerah. Selama ini, banyak DPRD kabupaten cenderung mengukur keberhasilan pengelolaan APBD semata-mata dari persentase serapan anggaran atau kepatuhan terhadap ketentuan teknis. Menurut Bima Arya, pendekatan semacam itu tidak memadai.

Ia menilai bahwa pengawasan yang bermakna harus melampaui pertanyaan “apakah anggaran terserap sesuai ketentuan” dan beralih ke pertanyaan yang lebih fundamental: apa hasil dan dampak dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah. Dengan kerangka berpikir ini, pembahasan APBD tidak lagi berhenti pada debatable angka-angka di ruang rapat, melainkan diarahkan pada pencapaian target pembangunan konkret dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara terukur.

Konteks fiskal yang melatarbelakangi pesan tersebut cukup serius. Sejak beberapa tahun terakhir, banyak daerah kabupaten menghadapi tekanan ganda: di satu sisi, penerimaan daerah yang terbatas akibat ketergantungan tinggi pada transfer pusat; di sisi lain, tuntutan masyarakat yang terus meningkat atas layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Penataan ulang hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah menjadi agenda yang tidak dapat dihindari, dan kapasitas DPRD dalam mengawal proses tersebut menjadi faktor penentu apakah penataan itu berjalan seimbang atau justru memperlebar kesenjangan layanan antarwilayah.

Agenda Adkasi: Penguatan Kapasitas di Tengah Tantangan Fiskal

Dorongan dari pemerintah pusat tersebut sejalan dengan agenda internal Adkasi yang secara konsisten memperjuangkan penguatan kapasitas pemerintah daerah. Organisasi ini memandang bahwa tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, baik di eksekutif maupun legislatif daerah, setiap kebijakan fiskal—baik yang bersifat ekspansif maupun kontraktif—akan sulit diterjemahkan menjadi layanan publik yang berkualitas.

Rakernas Adkasi 2026 di Semarang menjadi ruang konsolidasi bagi ribuan wakil rakyat tingkat kabupaten untuk menyelaraskan posisi, menyusun strategi advokasi, dan memperkuat kapasitas kelembagaan mereka. Di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional yang terus berubah, forum semacam ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi agar kepentingan daerah tetap terwakili secara efektif dalam proses perumusan kebijakan di tingkat pusat.