Kadin: Dunia usaha harus bergerak kejar pertumbuhan 6 persen

Sektor Bisnis Diingatkan: Tanpa Akselerasi Dunia Usaha, Target Pertumbuhan 6 Persen Hanya Ilusi

Programamal.com – Kadin – Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 persen pada tahun 2027 bukan sekadar angka di dokumen perencanaan pemerintah. Angka itu menuntut lonjakan aktivitas produktif dari seluruh elemen ekonomi, terutama dari sektor swasta yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan nilai tambah. Tanpa dorongan nyata dari pelaku usaha, proyeksi pertumbuhan di atas 6 persen — apalagi ambisi jangka panjang menuju 7 hingga 8 persen — akan tetap menjadi wacana tanpa substansi.

Pesan tegas itulah yang disampaikan Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, saat memimpin rapat koordinasi Kadin di Jakarta pada Kamis (3/9). Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa dunia usaha tidak boleh bersikap pasif menghadapi optimisme pemerintah terhadap arah perekonomian nasional. Sebaliknya, pelaku bisnis dituntut merespons sinyal positif itu dengan memperluas investasi, memperdalam perdagangan, dan membuka ruang kerja baru bagi jutaan tenaga kerja yang setiap tahun memasuki pasar.

“Di Kadin, kita wajib untuk berusaha, karena kalau tidak, tidak akan tercapai itu 6, 7, 8 persen.”

Empat Pilar Aksi Kadin

Untuk menerjemahkan komitmen tersebut menjadi langkah konkret, Kadin telah merumuskan empat fokus strategis yang menjadi kerangka kerja organisasi dalam mendukung perekonomian nasional. Keempat pilar itu saling berkaitan dan membentuk satu ekosistem pendorong pertumbuhan yang terintegrasi.

Pilar pertama berpusat pada transformasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan menyumbang mayoritas dari total unit usaha yang terdaftar di Indonesia, UMKM bukan lagi segmen pinggiran melainkan inti dari struktur ekonomi domestik. Anindya menekankan bahwa momentum ekspansi ekonomi saat ini harus dimanfaatkan untuk mendorong pelaku UMKM melampaui batas skala kecil mereka — bukan sekadar bertahan hidup, tetapi naik kelas menuju produktivitas yang lebih tinggi, akses pasar yang lebih luas, dan kapasitas teknologi yang memadai.

Pilar kedua menyoroti penciptaan lapangan kerja berkualitas. Setiap tahun, ratusan ribu lulusan baru dan pencari kerja memasuki pasar tenaga kerja. Tanpa penciptaan posisi kerja yang memadai dan bermartabat, pertumbuhan ekonomi berisiko menjadi fenomena yang tidak inklusif. Kadin memandang bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab langsung dalam menyediakan kesempatan kerja yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif — dengan upah layak, perlindungan sosial, dan ruang pengembangan karier.

Pilar ketiga mengaitkan perdagangan dengan industrialisasi. Ekspor yang sehat tidak dapat dibangun di atas komoditas mentah semata. Kadin mendorong agar aktivitas perdagangan diiringi oleh proses pengolahan dan manufaktur dalam negeri, sehingga nilai tambah tetap berputar di dalam ekonomi domestik dan penerimaan devisa meningkat secara berkelanjutan.

Pilar keempat menempatkan Kadin sebagai wadah representasi dan koordinasi bagi seluruh pelaku usaha. Melalui jaringan Kadin di tingkat provinsi serta berbagai asosiasi industri yang memiliki keahlian spesifik di masing-masing sektor, organisasi ini berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil di lapangan.

Indikator Makro sebagai Kompas Kebijakan

Anindya juga mengingatkan bahwa upaya mendorong pertumbuhan tidak dapat diukur dari satu variabel saja. Ia menyebut sejumlah indikator aktivitas ekonomi yang harus dipantau secara simultan: arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), kinerja pasar modal, serta volume dan arah penyaluran kredit perbankan. Ketiganya mencerminkan kepercayaan investor, likuiditas pasar, dan daya beli sektor riil. Jika salah satu indikator menunjukkan perlambatan, respons kebijakan harus segera disesuaikan agar momentum tidak hilang.

Implikasi bagi Pelaku Usaha dan Pembuat Kebijakan

Pernyataan Kadin ini datang di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian — mulai dari volatilitas rantai pasok, pengetatan moneter di berbagai negara maju, hingga persaingan geopolitik yang memengaruhi arah aliran modal. Dalam konteks tersebut, pesan bahwa dunia usaha harus “bergerak” bukan sekadar retorika motivasional, melainkan pengingat bahwa ruang bagi inisiatif swasta di Indonesia masih sangat luas dan belum tergarap secara optimal.

Bagi pemerintah, pernyataan ini sekaligus menjadi tolok ukur: apakah kebijakan fiskal, regulasi perizinan, dan infrastruktur pendukung sudah cukup responsif untuk mengakomodasi lonjakan aktivitas yang dituntut oleh target pertumbuhan? Bagi pelaku usaha, tantangannya jelas — mengubah optimisme makro menjadi keputusan investasi, ekspansi produksi, dan inovasi yang terukur. Tanpa sinergi kedua sisi tersebut, angka 6 persen di dokumen APBN akan tetap menjadi proyeksi yang tidak pernah terwujud.